#caleg-koruptor

Ahad , 16 Sep 2018, 09:22 WIB

Mantan Caleg Koruptor Harus Mengumumkan Statusnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Advokasi Komite Pemantau Pemilu (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan anggota legistlatif...

Pengumuman Tim Kampanye Nasional. Presiden Joko Widodo mengumumkan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Maruf Amin Pilpres 2019 di Jakarta, Jumat (7/9).

Ahad , 16 Sep 2018, 04:16 WIB

Jokowi: Rakyat Makin Pintar Melihat Siapa yang Harus Dipilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini masyarakat Indonesia sudah semakin matang dan dewasa dalam menentukan pilihan sehingga tahu siapa yang harus dipilih termasuk dalam Pileg 2019. Komentar Jokowi itu merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan PKPU yang melarang eks koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg)."Semuanya pasti mengacu melihat rekam jejak, track record pasti dilihat, karakter pasti...

Ahad , 16 Sep 2018, 00:11 WIB

MA Abaikan Kehendak Publik Menyeleksi Caleg Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak*Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang...

Sabtu , 15 Sep 2018, 22:06 WIB

PAN Sayangkan MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan putusan...

Sabtu , 15 Sep 2018, 21:23 WIB

PDIP tak akan Masukkan Eks Koruptor dalam Daftar Calegnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto...

Anggota KPU, Viryan dalam acara rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (9/5).

Sabtu , 15 Sep 2018, 17:37 WIB

Belum Terima Putusan MA, KPU Batalkan Rapat Pleno

Sabtu , 15 Sep 2018, 17:17 WIB

Syamsuddin Haris: Putusan MA Abaikan Keadilan Masyarakat

Sabtu , 15 Sep 2018, 16:44 WIB

KPU Bahas Hasil Putusan MA tentang Caleg Eks Koruptor

(Ilustrasi) Sejumlah penari membawa lambang partai politik.

Sabtu , 15 Sep 2018, 16:20 WIB

ICW Minta Mantan Napi Korupsi Tetap tidak Nyaleg

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo.

Sabtu , 15 Sep 2018, 15:35 WIB

Politikus Golkar Minta KPU Patuhi Putusan Caleg Eks Koruptor

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kanan)

Sabtu , 15 Sep 2018, 15:30 WIB

Perludem: KPU Harus Tetap Hadirkan Caleg Bersih

Sabtu , 15 Sep 2018, 15:04 WIB

Mardani Sesalkan Putusan MA Terkait Mantan Napi Korupsi

Sabtu , 15 Sep 2018, 14:36 WIB

Putusan MA Soal Mantan Koruptor Nyaleg Abaikan Moralitas

Sabtu , 15 Sep 2018, 14:01 WIB

Perludem dan ICW Dorong KPU Publikasikan Riwayat Bacaleg

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kiri) menyampaikan pandanganya bersama Komisioner KPU Ilham Saputra pada diskusi publik di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/9).

Sabtu , 15 Sep 2018, 13:15 WIB

Perludem: Saatnya Tagih Komitmen Parpol Berantas Korupsi

Sabtu , 15 Sep 2018, 12:40 WIB

KPU Belum Bisa Tanggapi Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

Sabtu , 15 Sep 2018, 08:30 WIB

KPU Harus Laksanakan Putusan MA Mengenai Caleg Napi Koruptor

Daftar bakal caleg eks koruptor yang dikembalikan KPU ke parpol.

Mengapa MA Izinkan Eks Koruptor Boleh Nyaleg?

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Dian Erika Nugraheny, Febrianto Adi SaputroMahkamah Agung (MA) telah memutuskan mantan narapidana kasus korupsi diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal itu setelah MA mengabulkan permohonan atas gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 dan 26 Tahun 2018.Juru Bicara MA Suhadi membenarkan MA telah memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus...