Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain

DPR Setuju Politik Dinasti Harus Dilarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Malik Haramain mengatakan semua fraksi di DPR setuju politik dinasti harus dilarang.Anggota Komisi II DPR sudah menyetujui usulan pemerintah dalam RUU Pilkada, Pasal 12 Huruf (p) yang berbunyi, calon gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu...

Pimpinan F-PPP, M Arwani Thomafi (kanan).

Kamis , 17 Oct 2013, 13:46 WIB

Dinasti Politik Jadi Masalah di Berbagai Daerah

  Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Jumat (11/10).     (Republika/Prayogi)

Kamis , 17 Oct 2013, 00:15 WIB

Dinasti Politik Boleh, Asal...