Menurut dia, selama masih ada perilaku feodalisme dalam politik maka partai politik akan sulit menjadi partai politik modern serta bangsa Indonesia sulit menjadi bangsa yang kuat.

Di sisi lain, Hajriyanto juga mengkritik sistem kaderisasi partai politik yang masih lemah karena adanya intervensi dari para petingginya sehingga memungkinkan tumbuhnya dinasti politik.

"Jika partai politik sudah tumbuh menjadi partai modern dan sistem kaderisasinya sudah kuat maka dinasti politik bisa diminimalkan," katanya.

Wakil Ketua MPR RI ini juga mengingatkan agar publik bisa menilai secara cermat praktik dinasti politik.

Menurut dia, jika si ayah menjadi petinggi partai politik, kemudian menempatkan, istri, adik, dan anak-anaknya sebagai calon anggota legislatif (caleg) tanpa pernah menjalani kaderisasi dan tidak memiliki rekam jejak sebagai aktivis, maka hal itu disebut nepotisme untuk membangun dinasti politik.

"Praktik ini tidak baik dan harus ditolak," katanya.

Namun, jika satu keluarga, ayah, ibu, dan anak, seluruhnya adalah aktivis organisasi dan kemudian menjadi pengurus partai politik dan menjadi caleg, tidak bisa disebut nepotisme, meskipun bisa membangun dinasti politik.

Dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang diumumkan KPU sejak pekan lalu, tercatat sejumlah anggota DPR RI yang mengajak serta istri, suami, adik, dan anak, sebagai caleg baik dari daerah pemilihan yang sama maupun berbeda.