Presiden Joko Widodo memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara simbolis pada warga yang berhak di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). (Republika/ Yasin Habibi)

JK: Kartu Sakti Jokowi Masuk APBN 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah program kartu sakti Jokowi tidak memiliki landasan hukum. Menurutnya, penerbitan 'tiga kartu sakti' oleh Jokowi-JK dilandasi dasar hukum yang jelas. Bahkan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN 2014 yang disusun pemerintahan SBY-Boediono."Itu kan kalau dalam rangka BPJS. Itu kan ada payung hukumnya. Kartu Indonesia Pintar kan sudah terjadi sebelumnya. Wajar 12 tahun....

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio (kiri), dan Pakar Strategi Kominokasi Ekoputro Adjiayanto saat diskusi politik

Jumat , 07 Nov 2014, 13:10 WIB

Jokowi Kerja Nabrak-Nabrak

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Jumat , 07 Nov 2014, 08:44 WIB

Kartu Sakti, Bisa Bawa Jokowi Tersandera Korupsi