REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tiga kartu Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tidak ada dalam pos anggaran negara.

“Dari mana sumber dana kartu itu,” ujar Yusril, saat diwawancarai sebuah stasiun TV swasta, Jumat (7/11). Sampai saat ini dia menilai belum jelas sumber dana kartu ini.

Mensesneg Pratikno, Puan Maharani, dan JK, memberikan penjelasan yang tidak singkron seputar asal dana tiga kartu ini. “Semuanya simpangsiur,” imbuhnya.

Pihaknya mengingatkan agar niat baik dan semangat menolong masyarakat tidak dirusak dengan mengabaikan peraturan dan mekanisme yang ada. “Jadi Harus pakai aturan,” papar Yusril

Dia menjelaskan muncul kabar dana kartu itu dari CSR. Pihaknya menjelaskan kalau dana CSR BUMN yang diambil, maka tidak tepat. Sebabnya, yang seharusnya merasakan dana CSR itu adalah masyarakat yang terdampak akibat kinerja dan operasional BUMN.

Mereka yang terkena dampak pertambangan perusahaan BUMN tertentu harus yang merasakan dana itu. Bukan yang ada di tempat lain. “Ini tidak jelas,” imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika