REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan tender untuk pengadaan program "kartu sakti" yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pasalnya nilai anggaran untuk pengadaan kartu tersebut bisa mencapai triliunan rupiah. "Kartu itu kan perlu ditender," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/11).

Fahri mengumpakan harga satu "kartu sakti" senilai Rp 5000. Kemudian dikalikan jumlah penerima yang mencapai 15 juta, maka nilai pengadaan proyek satu kartu bisa mencapai triliunan rupiah. "Di atas Rp 1 miliar saja harus ditender. Apalagi yang triliunan," ujar Fahri.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS ini mengingatkan Presiden Jokowi tidak bermain-main dengan anggaran negara. Menurutnya itikad baik Jokowi membantu masyarakat harus diikuti kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. "Itu lebih penting dari itikad baik," katanya.

DPR bisa saja mengajukan hak angket kepada Jokowi. Alasannya, kata Fahri, Jokowi menggunakan uang negara untuk program yang nomenklaturnya tidak tercantum dalam APBN. Bahkan, bukan tidak mungkin KPK mengusut potensi penyalahgunaan anggaran Jokowi. "Kami baca undang-undang betapa rawan sekarang ini dalam rezim KPK kalau ada pelanggaran undang-undang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika