#kebijakan-wfh

Selasa , 16 Apr 2024, 06:50 WIB

Arus Balik Sudah Lewat, Pengamat: Kebijakan WFH Terlambat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) dan work from office (WFO) bagi aparatur sipil negera (ASN) dinilai terlambat dikeluarkan karena arus balik sudah bergulir. Kebijakan yang dikeluarkan...

Ketua DPR Puan Maharani. Ketua DPR Puan Maharani minta kebijakan WFH bisa diadopsi instansi non-pemerintah.

Senin , 15 Apr 2024, 10:20 WIB

Puan: Kebijakan WFH Bisa Diadopsi Instansi Non-Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung kebijakan kombinasi work from home (WFH) dan work from office (WFO) untuk mengurangi kemacetan pada masa puncak arus balik Lebaran Idulfitri 1445 Hijriyah/ 2024 Masehi. Bahkan ia menilai kebijakan seperti itu bisa juga diadopsi oleh lembaga atau instansi non-pemerintah. Hal itu berkaca dari masa pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam medio 2020-2022...

Jumat , 12 Apr 2024, 15:18 WIB

Menhub: Kebijakan WFH Antisipasi Kepadatan Arus Balik Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan...

Rabu , 06 Sep 2023, 17:19 WIB

Meski WFH, Pemprov DKI Klaim Tetap Awasi ASN Melalui Pelaporan Target

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari...

Jumat , 25 Aug 2023, 13:43 WIB

Kebijakan WFH Dinilai Efektif Jika Kinerja tidak Menurun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan...

Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo dan Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan (kanan). Komnas HAM sebut kebijakan WFH tidak menjawab masalah polusi udara di Jakarta.

Kamis , 24 Aug 2023, 23:18 WIB

Komnas HAM: Kebijakan WFH tidak Atasi Masalah Polusi

Aparatur sipil negara (ASN) saat berjalan di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN. Penerapan kebijakan ini terkait penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 serta untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta yang berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.

Kamis , 24 Aug 2023, 22:42 WIB

Komnas HAM: WFH tak Selesaikan Masalah Polusi Udara di Jakarta

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa NU, Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil

Kamis , 24 Aug 2023, 18:51 WIB

Polusi Udara Jakarta, Gus Nabil: Kebijakan WFH tidak Cukup

Selasa , 22 Aug 2023, 18:55 WIB

WFH Berpotensi Hambat Laju Perekonomian

Selasa , 22 Aug 2023, 16:40 WIB

Timbang-Timbang Efektivitas Kerja Empat Hari, Libur Tiga Hari

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (21/8/2023). Penerapan kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara dinilai belum berpengaruh karena masih terjadinya kemacetan di ruas jalan protokol Ibu Kota dan polusi udara yang masih dalam kategori tidak sehat berdasarkan situa IQAir.

Selasa , 22 Aug 2023, 14:11 WIB

Ekonom Sebut WFH Jakarta Bisa Turunkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pengunjung beraktivitas di Perpustakaan Nasional dengan latar belakang polusi di langit Jakarta, Senin (14/8/2023). Pemerintah menilai kondisi polusi udara di Jakarta sudah berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hal tersebut diakibatkan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek serta ondisi kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo merespon kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada sejumlah menteri dan Gubernur untuk segera menangani kondisi polusi udara dengan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengatasi emisi transportasi, mengurangi kendaraan berbasi fosil dan beralih menggunakan transportasi massal, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta melakukan rekayasa cuaca.

Jumat , 18 Aug 2023, 17:38 WIB

IDAI Sebut Kebijakan WFH Bukan Solusi Polusi Udara di DKI

Foto kiri kondisi langit Jakarta pada tanggal 12 Desember 2020, foto kanan kondisi langit Jakarta dilihat dari Gedung Perpustakaan Nasional, Senin (14/8/2023). Pemerintah menilai kondisi polusi udara di Jakarta sudah berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hal tersebut diakibatkan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek serta kondisi kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo merespon kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada sejumlah Menteri dan Gubernur untuk segera menangani kondisi polusi udara dengan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengatasi emisi transportasi, mengurangi kendaraan berbasi fosil dan beralih menggunakan transportasi massal, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta melakukan rekayasa cuaca.

Jumat , 18 Aug 2023, 14:28 WIB

Warga Apresiasi Rencana WFH Bagi ASN DKI Jakarta

Kamis , 17 Aug 2023, 11:43 WIB

Erick Thohir Masih Kaji Aturan WFH di BUMN

Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Kamis , 17 Aug 2023, 11:02 WIB

IDI Menilai Kebijakan WFH Efektif Kurangi Polusi Udara

Rabu , 16 Aug 2023, 17:41 WIB

Polusi Udara dan WFH, Ini Kata Warga

Sekretaris DPW Nasdem DKI Jaya, Wibi Andriano saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik di Jakarta, Jumat (11/3).

Rabu , 16 Aug 2023, 15:27 WIB

DPRD DKI Bakal Bentuk Pansus Polusi Udara

Polusi udara yang buruk di Jakarta saat ini. Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut kebijakan WFH untuk mengatasi kemacetan bukan polusi.

Heru Budi Sebut Kebijakan WFH untuk Atasi Kemacetan, Bukan Polusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa kebijakan work from home (WFH) yang tengah dimatangkan merupakan upaya untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota, bukan polusi udara. Hal itu disampaikan meski saat ini isu tentang kualitas udara yang buruk di Jakarta tengah memanas. “Ya kan (WFH) bukan memecahkan solusi polusi udara. (Tapi) mengurangi kemacetan,” kata Heru...