#kedaulatan-rakyat

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Selasa , 18 Mar 2025, 23:04 WIB

Mengapa Harus Ada Haluan Negara? Catatan Atas Pilihan Bentuk Hukum PPHN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Rumusan asli UUD 1945 hanya mengatakan, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" (Pasal 1 ayat (2) pra-amandemen). Ada tiga hal penting yang...

Prabowo Subianto menghadapi tantangan aktualisasi Pancasila

Senin , 21 Oct 2024, 23:14 WIB

Pemerintahan Presiden Prabowo dan Tantangan Aktualisasi Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pelantikan presiden dan wakil presiden (20/10) merupakan momen yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah dan janji dihadapan MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prabowo dalam pidato perdana sesaat setelah dilantik telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan nilai-nilai...

Selasa , 14 Jun 2022, 21:44 WIB

Pemkab Cirebon: Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Diharap Meningkat

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Pemkab Cirebon mendukung dan memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan pemilu....

Selasa , 15 Mar 2022, 17:38 WIB

Penundaan Pemilu Disebut Ingkari Kedaulatan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Ramlan Surbakti...

Rabu , 01 Dec 2021, 18:00 WIB

Presidential Threshold Dianggap Buat Rakyat tak Berdaulat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara sekaligus politikus Eggi Sudjana mengkritisi...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melantik dua anggota MPR RI pengganti antar waktu (PAW), yakni Prasetyo Hadi (Fraksi Partai Gerindra, dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI) dan Haerul Saleh (Fraksi Partai Gerindra, dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara).

Kamis , 10 Sep 2020, 14:44 WIB

Bamsoet Lantik Dua Anggota MPR RI Pergantian Antarwaktu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2020. Semula direncanakan penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR RI.

Rabu , 08 Jul 2020, 22:08 WIB

MPR RI: Presiden Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR

Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Sejumlah peserta aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat memenuhi jalan raya di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Selasa , 21 May 2019, 21:26 WIB

Peserta Aksi Masih Padati Sekitar Gedung Bawaslu

Petugas KPU Tangerang Selatan menunjukan surat suara Pilpres untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di Kantor KPU Tangerang Selatan, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/4/2019).

Selasa , 21 May 2019, 06:23 WIB

Warga NTB Diimbau Jaga Kondusifitas Jelang 22 Mei

Cendekiawan Muslim M Quraish shihab saat ditemui wartawan di di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/5).

Senin , 20 May 2019, 20:47 WIB

Aksi 22 Mei, Quraish Shihab: Agama tak Hendaki Perpecahan

Senin , 20 May 2019, 17:30 WIB

Lima Maklumat Rabithah Alawiyah Jelang 22 Mei

Ahad , 19 May 2019, 22:24 WIB

Din Sebut People Power tidak Melanggar Konstitusi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW).

Rabu , 14 Nov 2018, 13:19 WIB

HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekadar Jargon

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).

Jumat , 20 Apr 2018, 02:03 WIB

HNW Ingatkan Kembali Pentingnya Kedaulatan Rakyat

Sabtu , 17 Jun 2017, 09:14 WIB

Ketua MPR: Gunakan Kedaulatan Rakyat untuk Seleksi Pemimpin

Senin , 08 May 2017, 17:25 WIB

Ma'ruf Cahyono: Kedaulatan Rakyat Diharapkan Terjelma dalam Keseharian

Ahad , 26 Feb 2017, 21:30 WIB

Ketua MPR Ajak Rakyat Kembali ke Pancasila

Ketua MPR: Indonesia Perlu Luruskan Kembali Kedaulatan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia perlu meluruskan kembali filosofi Pancasila dalam hal kedaulatan rakyat."Hal itu diperlukan karena praktik kedaulatan rakyat belum berhasil direalisasikan. Contohnya, dalam pemilihan umum di Indonesia, calon tidak dapat dimenangkan tanpa memiliki 'sponsor'," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin.Oleh karena itu, kata Zulkifli, pada Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan...

Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Rully Chairul Azwar

Rabu , 11 May 2016, 12:59 WIB