Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Pakar: Kawal Terus RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Ahli ilmu politik dari Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi mengatakan, masyarakat harus benar-benar mengawasi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pengawasan itu perlu dilaukan agar aturan ini tidak kembali menjadi undang-undang yang kontroversial. "Masyarakat tentu harus mengawal ini. Jangan sampai kehilangan kontrol lagi," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Ahad (22/9). Ia mengatakan, sikap pemerintah yang menunda pembahasan RKUHP...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto

Revisi UU KPK, Wiranto: Jangan Curiga ke Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melemahkan lembaga antirasuah itu. Ia mencontohkan kecurigaan terhadap DPR yang seolah-olah pelemahan ini sebagai balas dendam karena banyak anggota legislatif yang terjerat korupsi dan berurusan dengan KPK. "Juga jangan curiga kepada pemerintah, presiden, seakan beliau ingkar janji,...