#komisi-pemberantasan-korupsi

Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) didampingi Wakil Ketua MPR (dari kiri) Arsul Sani, Jazilul Fawaid dan Ahmad Basarah bertumpu tangan bersama dengan Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kanan), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) dan Lili Pintauli Siregar (kanan) usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Selasa , 14 Jan 2020, 18:06 WIB

Ketua MPR: KPK Jangan Bekerja Sebagai Tunggangan Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menjadi tunggangan partai politik (parpol). Bamsoet juga mengingatkan esensi pemberantasan korupsi...

Pekerja merapikan sejumlah fasilitas gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selasa , 07 Jan 2020, 15:50 WIB

BPK dan KPK Sepakat Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyepakati kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesepakatan ini meliputi tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan KPK. "MoU atau kerja sama ini merupakan perbaruan dari nota kesepahaman yang dulu pernah kita laksanakan," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, Selasa (7/1). Agung menjelaskan, kesepakatan bersama ini meliputi tindak lanjut penegakan hukum...

Jumat , 03 Jan 2020, 23:01 WIB

Kasus RJ Lino, BPK Rampungkan Perhitungan Kerugian Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan...

Jumat , 20 Dec 2019, 14:53 WIB

In Picture: Deretan Karangan Bunga Sambut Pimpinan KPK Terpilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karangan bunga berisikan ucapan selamat atas...

Jumat , 20 Dec 2019, 11:35 WIB

Gedung KPK Dipenuhi Karangan Bunga untuk Pimpinan Terpilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Karangan bunga berisikan ucapan selamat atas pelantikan...

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief (tengah) bersama Komisioner Federal Ethics & Anti Corruption Commission (FEACC) Ayeligne Mulualem Tuafie (kanan) dan Delegasi Pemberantasan Korupsi Ethiopia memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Jumat , 20 Dec 2019, 03:20 WIB

Laode: Artidjo, Albertina, dan Ruki Punya Rekam Jejak Baik

Selasa , 10 Dec 2019, 22:43 WIB

Saut: Setiap Kemajuan Kasus Novel Harus Diungkap ke Publik

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana

Senin , 09 Dec 2019, 20:04 WIB

ICW: Belum Ada Solusi dari Presiden untuk Selamatkan KPK

Senin , 09 Dec 2019, 14:07 WIB

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi di Kemenkeu

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang

Ahad , 08 Dec 2019, 23:51 WIB

Saut Berharap Pimpinan Baru KPK Kedepankan Integritas

Rabu , 04 Dec 2019, 03:25 WIB

Kapolri dan Jaksa Agung Laporkan LHKPN ke KPK

Rabu , 04 Dec 2019, 01:15 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Proyek di Muara Enim

Ustaz Abdul Somad memberikan buku karangannya usai memberikan kajian tausiyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11).

Kamis , 21 Nov 2019, 09:05 WIB

Mengapa Pimpinan KPK Berupaya Cegah Kehadiran UAS?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut Rokhmin Dahuri dipanggil terkait kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN).

Kamis , 21 Nov 2019, 05:52 WIB

Kasus Pencucian Uang, KPK Panggil Rokhmin Dahuri

Anggota DPRD Jabar dari PDIP dipanggil KPK sebagai saksi penyidikan kasus suap

Senin , 18 Nov 2019, 15:45 WIB

KPK Panggil Anggota DPRD dari PDIP Soal Meikarta

Pengacara penyidik KPK Novel Baswedan Saor Siagian memberikan keterangan kepada media seusai Konferensi Pers di LBH Pers, Jakarta, Ahad (5/11).

Sabtu , 09 Nov 2019, 16:54 WIB

Kuasa Hukum Novel Siapkan Materi Laporkan Balik Dewi Tanjung

Massa merobohkan pagar gedung DPRD Kota Medan saat unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (27/9/2019).

Ahad , 06 Oct 2019, 21:20 WIB

Perppu KPK Dinilai Lebih Pas Dibanding Legislative Review

Anggota Wadah Pegawai KPK membawa bendera kuning saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta (Ilustrasi)

Bisakah Presiden Dipecat karena Perppu? Pakar: Tidak Bisa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Juanda mengatakan tidak ada dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden jika mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Ia mengaku tak tahu alasan apa dari para pembuat isu tersebut. "Saya tidak tahu apa alasan para pihak yang menyimpulkan jika Perppu ditetapkan ketika Revisi UU KPK belum diundangkan, maka Presiden dapat dimakzulkan. Secara hukum tata...

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Jumat , 04 Oct 2019, 15:49 WIB

Politikus PKS: Tak Elok Jika Presiden Keluarkan Perppu

Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Jumat , 04 Oct 2019, 15:34 WIB

Ngabalin: Mahasiswa Jangan Ancam Presiden Soal Perppu

Jumat , 04 Oct 2019, 15:22 WIB

Soal Perppu KPK, Moeldoko: Bak Buah Simalakama

Jumat , 04 Oct 2019, 15:11 WIB

Moeldoko: Bukan Mahasiswa Saja yang Didengar Presiden

Jumat , 04 Oct 2019, 14:12 WIB

Politikus PKS: Presiden Jangan Dilema Sikapi UU KPK

Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan tanggapan terkait pernyataan Amien Rais, Selasa (10/7).

Jumat , 04 Oct 2019, 14:06 WIB

Soal Perppu, Ngabalin: Presiden tak Mau Tergesa-gesa

Jumat , 04 Oct 2019, 13:47 WIB

Pakar: Presiden tak Bisa Dimakzulkan karena Perppu

Jumat , 04 Oct 2019, 05:00 WIB

Guru Besar LIPI: Terbitkan Perppu Sebelum Kabinet Dibentuk

Kamis , 03 Oct 2019, 20:44 WIB

Datangi Istana, Mahasiswa Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Peserta aksi yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) menggelar aksi di depan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/10).

Kamis , 03 Oct 2019, 18:45 WIB

In Picture: Aksi Pelajar Tolak Revisi UU KPK dan Bencana Karhutla

Kamis , 03 Oct 2019, 18:27 WIB

Soal Revisi UU KPK, Istana Akui Ada yang Salah Tik

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana uji materi UU KPK di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Rabu , 02 Oct 2019, 13:50 WIB

Mahfud Nilai Gugatan UU KPK Sulit Dikabulkan, Ini Kata MK

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan

Rabu , 02 Oct 2019, 10:57 WIB

Menko Maritim Luhut Komentari Aksi Demo dan Revisi UU KPK

Ribuan mahasiswa memadati Jalan Gerbang Pemuda menuju depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/9/2019). Aksi mahasiswa ini untuk mendesak DPR membatalkan revisi UU KUHP dan UU KPK..

Rabu , 02 Oct 2019, 00:11 WIB

Mayoritas Responden KedaiKOPI Nilai Revisi Lemahkan KPK

Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui usai dilantik sebagai anggota DPR terpilih 2019-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Selasa , 01 Oct 2019, 18:20 WIB

Soal Perppu KPK, Puan: Saya Belum Bisa Komentar

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datang ke Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa (1/10) pada pukul 14.30 WIB untuk melakukan unjuk rasa.

Selasa , 01 Oct 2019, 17:10 WIB

HMI Gelar Aksi Desak Presiden Segera Terbitkan Perppu KPK

Massa melemparkan batu ke arah barisan polisi saat unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di kawasan Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (27/9/2019).

Akbar Tanjung: Perppu KPK Harus Punya Alasan Kuat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK harus memiliki alasan kuat. Alasan kuat dimaksu yakni memenuhi unsur kondisi genting dan memaksa. "Untuk pembuatan Perppu itu adalah hak konstitusional Presiden untuk menerbitkannya, yang penting adalah alasan-alasan utama dari penerapan Perppu itu terutama dalam...

Senin , 30 Sep 2019, 06:20 WIB