#kontras

Petugas Komnas HAM memeriksa satu dari tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI.

Ahad , 27 Dec 2020, 13:44 WIB

Top 5 News: Mossad Habisi Pengkhianat, Polisi Langgar HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontras menegaskan jika penembakan oleh anggota polisi yang berujung kematian kepada enam Laskar FPI, melanggar HAM, pelemahan terhadap hukum, dan mencelakai yang namanya praduga tidak bersalah....

Sabtu , 26 Dec 2020, 17:26 WIB

Fadli Zon Desak Pembentukan TGPF Kasus Tewasnya Laskar FPI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Fadli Zon sependapat dengan kesimpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menilai tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh kepolisian sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Fadli Zon menagih kewajiban pemerintah untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen agar mengusut tuntas insiden di tol Japek...

Sabtu , 26 Dec 2020, 09:18 WIB

Kontras: Penembakan Laskar FPI adalah Pelanggaran HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak...

Kamis , 17 Dec 2020, 11:33 WIB

Kejanggalan Rekonstruksi Kasus Laskar FPI Versi Kontras

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak...

Kamis , 19 Nov 2020, 20:52 WIB

Kritik Atas Rendahnya Tuntutan Anggota TNI Penganiaya Warga

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Ronggo Astungkoro Komisi untuk Orang...

Kepala divisi Kontras Feri Kusuma yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil selamatkan komnas HAM memberikan keterangan laporan evaluasi Komnas Ham periode 2102-2107 di Jakarta, Ahad (14/5).

Selasa , 17 Nov 2020, 19:42 WIB

KontraS: Perpres Pelibatan TNI Bertentangan dengan Reformasi

Massa demonstrasi dari elemen mahasiswa mulai berdatangan ke wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Mereka berorasi menuntut pemerintah pusat mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Sabtu , 14 Nov 2020, 23:46 WIB

Selama Ciptaker, Ada 1900 Dokumentasi Kekerasan Aparat

Aparat kepolisian melakukan persiapan untuk pengamanan aksi demonstari di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10). Sebanyak 1.200 personel gabungan dari aparat kepolisian dan anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar BEM SI terkait penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja sekaligus peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin di kawasan Istana Negara. (ilustrasi)

Selasa , 27 Oct 2020, 08:51 WIB

Dituding Kerap Represif, Polri: Polisi Juga Diajarkan HAM

[Dokumentasi] Personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa saat demonstrasi menentang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.

Kamis , 15 Oct 2020, 00:38 WIB

'Brutalitas ke Demonstran Tunjukkan Militerisme Polisi'

Ratusan demostran di Surabaya dan Malang yang ikut aksi masih hilang dan belum teridentifikasi. Foto, polisi menghalau pendemo dengan gas air mata saat unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di jalan Kertanegara, Malang, Jawa Timur (ilustrasi)

Jumat , 09 Oct 2020, 15:51 WIB

Ratusan Massa Aksi yang Hilang Belum Teridentifikasi

Peneliti Kontras Rivanlee Anandar (kanan)

Ahad , 04 Oct 2020, 21:08 WIB

Kontras: Tindak Kekerasan Libatkan TNI Meningkat

Kepala Divisi Advokasi Internasional Kontras Fatia Maulidiyanti (tengah).

Ahad , 27 Sep 2020, 13:19 WIB

Soal Eks Tim Mawar, Kontras: Jokowi Keluar Agenda Reformasi

Suasana sidang putusan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dengan terdakwa Rony Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang dilaksanakan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (16/7).

Jumat , 17 Jul 2020, 05:13 WIB

Kasus Penyerang Novel, Hakim tak Akui Amicus Curiae Kontras

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Awi Setiyono.

Sabtu , 11 Jul 2020, 13:45 WIB

Saksi Dianiaya Penyidik, Polri Bantah Pengawasan Lemah

Sabtu , 11 Jul 2020, 10:50 WIB

Penganiayaan Saksi dan Berulangnya Penyiksaan oleh Polisi

Kepala Biro Riset dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar (kanan).

Sabtu , 11 Jul 2020, 09:46 WIB

Penganiayaan Saksi oleh Polisi Perlu Dibawa ke Peradilan

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriani.

Rabu , 18 Mar 2020, 08:22 WIB

Corona, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Kepemimpinan Terawan

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andiyani (tengah)

Kontras Kecam Pernyataan Jaksa Agung Soal Tragedi Semanggi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan Tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk Pelanggaran HAM berat. Kontras menilai, pernyataan itu merupakan penyangkalan hukum. "Pernyataan ST Burhanuddin menggambarkan bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik perkara pelanggaran HAM berat terus berupaya mengingkari, menyangkal dan lari dari tanggungjawabnya untuk menyelidiki...

Rabu , 27 Nov 2019, 01:53 WIB

Pemerintah Diminta Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyanni.

Selasa , 22 Oct 2019, 08:36 WIB

Kontras Sayangkan Hukuman Mati Masih Berlaku pada Era Jokowi

Kerukunan antar Umat Beragama. (ilustrasi)

Selasa , 22 Oct 2019, 01:23 WIB

KontraS : Kekerasan atas Nama Agama Tinggi di Indonesia

Kamis , 17 Oct 2019, 23:43 WIB

Kontras: Jokowi Gagal Jaga Komitmen Penyelesaian Kasus HAM

Jumat , 20 Sep 2019, 17:31 WIB

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Kontras: Tidak Ada Puja-puji

Koordinator KontraS Yati Andriyani (kedua kiri) bersama Direktur Imparsial Al Araf (kiri), Dewan Penyantun STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti (tengah), Istri aktivis HAM Munir, Suciwati (kedua kanan) dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan soal 15 Tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Sabtu , 07 Sep 2019, 22:00 WIB

Kontras Bisa Bawa Kasus Munir ke Ombudsman

Sabtu , 07 Sep 2019, 17:50 WIB

Kontras: Periode 1 Jokowi, Pengungkapan Kasus Munir Mundur

Koordinator KontraS Yati Andriyani memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Selasa (9/5).

Kamis , 22 Aug 2019, 13:20 WIB

Kontras Kritisi Pemblokiran Akses Internet Masyarakat Papua

Sejumlah aktivis menunjukan bingkai foto masyarakat Papua usai memberikan keterangan pers di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (20/8).

Selasa , 20 Aug 2019, 19:06 WIB

Kontras Minta Polri Proses Anggota Lakukan Kekerasan

Selasa , 20 Aug 2019, 17:30 WIB

Kontras Kritik Penangkapan Mahasiswa Papua di Surabaya

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andiyani (tengah) bersama Wakil Koordinator bidang Advokasi Putri Kaneshia (kiri) dan Staf bidang Riset dan Dokumentasi Rivanlee Anandar, menyampaikan evaluasi kinerja Polri, di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Senin , 01 Jul 2019, 19:30 WIB

In Picture: Kontras Evaluasi Kinerja Polri

Senin , 01 Jul 2019, 15:49 WIB

HUT Bhayangkara, Kontras Soroti 643 Kasus Kekerasan Polri

Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi Kontras, Feri Kusuma

Ahad , 16 Jun 2019, 11:40 WIB

Rusuh 21-22 Mei, Kontras Desak Bentuk Tim Pencari Fakta

Kamis , 13 Jun 2019, 08:02 WIB

Kontras Sesalkan Polri Sebut Korban 22 Mei Diduga Perusuh

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM (Ilustrasi).

Senin , 03 Jun 2019, 21:45 WIB

Komnas HAM Sambut Positif Usulan KontraS

Senin , 03 Jun 2019, 14:39 WIB

Kontras Desak Pembentukan TPF Usut Kekerasan Aksi 22 Mei

Kontras Terima Tujuh Aduan Terkait Peristiwa 21-22 Mei

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama LBH Jakarta, dan LBH Pers menerima tujuh pengaduan terkait peristiwa 21-22 Mei 2019. Laporan tersebut mengenai proses hukum yang melibatkan para tersangka. "Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat bermuara pada dihukumnya orang yang tidak bersalah karena tidak mendapatkan hak-haknya sedari awal proses hukum," kata Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam konferensi pers di kantornya,...

Selasa , 07 May 2019, 22:47 WIB