
Selasa , 03 Jan 2023, 19:17 WIB
Wakil Ketua DPR Janji Kaji Perppu Cipta Kerja di Sidang

Selasa , 03 Jan 2023, 17:32 WIB
PAN: Jika DPR Menolak, Perppu Cipta Kerja tak Berlaku

Selasa , 03 Jan 2023, 16:05 WIB
Mahfud MD: Banyak yang tak Paham Perppu Ciptaker Tapi Ikut Berkomentar

Selasa , 03 Jan 2023, 14:50 WIB
Ragu DPR Tolak Perppu Ciptaker, Sejumlah Pihak Siap Layangkan Gugatan ke MK

Selasa , 03 Jan 2023, 13:56 WIB
AHY: Tidak Ada Perbedaan Perppu dengan UU Ciptaker yang Ditolak MK

Selasa , 03 Jan 2023, 13:20 WIB
Partai Buruh Ancam Gelar Aksi Jika Perppu Ciptaker Tetap Dipaksakan

Selasa , 03 Jan 2023, 12:26 WIB
DPR: Perppu Cipta Kerja Belum Diserahkan, Belum Kita Pelajari

Selasa , 03 Jan 2023, 08:39 WIB
Perppu Ciptaker dan Partisipasi Bermakna

Senin , 02 Jan 2023, 18:03 WIB
Sindir Pemerintah, Hidayat Nur Wahid Bahas Syarat Dikeluarkannya Perppu

Senin , 02 Jan 2023, 17:57 WIB
Baleg DPR Belum Bisa Bersikap Soal Perppu Cipta Kerja

Senin , 02 Jan 2023, 17:34 WIB
Jubir MK: Perppu Cipta Kerja Masih Bisa Diuji ke MK

Senin , 02 Jan 2023, 17:25 WIB
Legislator: Perppu Ciptaker Diterbitkan Seolah Indonesia Sedang Darurat

Mantan Pimpinan KPK: Perppu Ciptaker Sangat Sombong dan Menantang Putusan MK
REPUBLIKA.CO.ID, Mantan Pimpinan KPK Sebut Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk /State Captured Corruption/ JAKARTA--Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai salah satu bentuk state captured corruption. State captured corruption didefinisikan sebagai pemanfaatan negara dalam menyusun kebijakan yang membiarkan terjadinya perilaku koruftif. Bambang mengatakan, penerbitan Perppu...