#mantan-napi-koruptor

Selasa , 12 Dec 2023, 15:19 WIB

Eks Napi Koruptor Dimakamkan di TMP, Pakar: Injak Kewarasan Publik!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah memprotes keras koruptor Eddy Rumpoko yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati, Kota Malang, Jawa Timur. Padahal mantan...

Ketua KPU Arief Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Selasa , 05 Nov 2019, 12:29 WIB

KPU Tegaskan Mantan Napi Koruptor Dilarang Maju Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memasukkan larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pilkada. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (4/11)."Mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam pemaparannya, Senin (4/11). Aturan ter...

Kamis , 31 Jan 2019, 16:37 WIB

Daftar Caleg Berstatus Mantan Napi Kasus Korupsi

...

Kamis , 31 Jan 2019, 15:53 WIB

Caleg Berkarya: Wajar KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai...

Kamis , 31 Jan 2019, 15:00 WIB

Paling Banyak Caleg Koruptor, Golkar tak Merasa Dirugikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar tidak merasa dirugikan dengan...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

Kamis , 31 Jan 2019, 05:00 WIB

KPU: Ada 49 Eks Napi Korupsi Jadi Caleg di Pemilu 2019

Rabu , 30 Jan 2019, 23:22 WIB

Pengumuman Caleg Eks Koruptor Penerangan Bagi Masyarakat

Rabu , 30 Jan 2019, 22:29 WIB

KPU: Empat Parpol Bersih dari Caleg Eks Koruptor

Rabu , 12 Dec 2018, 21:01 WIB

MK Tolak Uji UU Pemilu Terkait Mantan Napi

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Selasa , 18 Sep 2018, 19:07 WIB

Bawaslu Sebut 37 Eks Napi Harus Masuk DCT Pemilu 2019

Jumat , 14 Sep 2018, 20:53 WIB

Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPU akan Pelajari Putusan MA

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi. (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Jumat , 14 Sep 2018, 20:24 WIB

MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg

Sabtu , 01 Sep 2018, 11:54 WIB

Kontroversi Mantan Napi Korupsi yang Lolos 'Nyaleg'

Kamis , 02 Aug 2018, 21:14 WIB

KPU Daerah Diminta tak Ragu Coret Bacaleg Eks Koruptor

Komisioner KPU, Ilham Saputra, menegaskan tidak ada perpanjangan masa pendaftaran caleg untuk Pemilu 2019. Sebanyak 15 parpol peserta pemilu dipastikan akan mendaftarkan caleg-nya di hari terakhir, Selasa (17/7).

Selasa , 31 Jul 2018, 08:40 WIB

KPU Segera Coret Nama Caleg Mantan Koruptor Secara Permanen

Senin , 30 Jul 2018, 06:52 WIB

Golkar Segera Coret Bacaleg Mantan Napi Koruptor

Ahad , 22 Jul 2018, 12:03 WIB

Pengamat Apresiasi KPU Kembalikan Berkas Caleg Eks Koruptor

Soal PKPU, Perludem: Parpol Jangan Lakukan Kebohongan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik yang tetap menyertakan mantan narapidana korupsi dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif dinilai menodai pakta integritas yang ditandatangani setiap parpol. Sebab pakta integritas menjadi salah syarat pendaftaran bagi parpol untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke KPU.Pakta integritas tertuang dalam formulir B3-KWK yang ditandatangani oleh Ketua Umum Parpol dan Sekretaris Jenderal Parpol berisi pernyataan...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif

Kamis , 05 Jul 2018, 19:32 WIB

KPK: Indonesia tak Kekurangan Orang Bersih untuk Jadi Caleg

Rapat konsultasi gabungan pimpinan DPR dengan Menkumham, Mendagri, KPU, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7). Rapat konsultasi membahas larangan menjadi caleg untuk narapidana tertentu pascadiundangkannya PKPU tentang Pencalonan Caleg.

Kamis , 05 Jul 2018, 18:44 WIB

Bawaslu DKI Khawatir PKPU Ganggu Proses Pendaftaran Caleg

Kamis , 05 Jul 2018, 18:30 WIB

Parpol Diminta tak Selipkan Eks Koruptor di Daftar Caleg

Selasa , 03 Jul 2018, 04:20 WIB

Gerindra Sarankan Parpol tak Ajukan Caleg Bermasalah

Selasa , 03 Jul 2018, 03:45 WIB

PKS Dukung Norma Larangan Eks Koruptor Nyaleg dalam PKPU

Selasa , 03 Jul 2018, 03:17 WIB

PDIP Tunggu Sikap Menkumham Soal PKPU

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria

Selasa , 03 Jul 2018, 02:25 WIB

Hak Angket DPR Terkait PKPU Belum Dibahas di Komisi II

Senin , 02 Jul 2018, 13:10 WIB

Ketua DPR Kritik KPU Soal Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Senin , 02 Jul 2018, 12:53 WIB

Hidayat: PKS Dukung PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Ketua KPU, Arief Budiman, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/6). KPU kembali berkirim surat ke Kemenkum-HAM dan meminta agar PKPU pencalonan caleg tidak ditolak untuk diundangkan.

Ahad , 01 Jul 2018, 21:49 WIB

KPU Persilakan PKPU Larangan Koruptor Nyaleg Digugat ke MA

Ahad , 01 Jul 2018, 19:27 WIB

Anggota Bawaslu: KPU tak Paham Kewenangannya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Ahad , 01 Jul 2018, 17:58 WIB

Soal Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Golkar Siap Jalankan PKPU

Jumat , 29 Jun 2018, 17:55 WIB

Bahas PKPU, Kemenkumham dan KPU Gelar Pertemuan Tertutup

Jumat , 29 Jun 2018, 17:40 WIB

Ketua KPU: Kami Jalan Terus Soal PKPU Caleg

Kamis , 07 Jun 2018, 18:12 WIB

KPU: PKPU Pengajuan Caleg Harus Segera Diundangkan

Senin , 04 Jun 2018, 22:00 WIB

KAHMI: Kemenkumham tak Berwenang Review Konten PKPU

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/5).

Menkumham Dilema Sikapi Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku merasa dilema terkait aturan larangan mantan narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019. Yasonna tetap meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menabrak undang-undang dalam membuat aturan teknis pemilu."Saya konsisten, menurut saya aturan ini bertentangan dengan UU Pemilu. Jadi saya diletakkan...

Jumat , 27 Apr 2018, 21:56 WIB