#omnibus-law-cipta-kerja

Kontroversi Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kamis , 02 Apr 2020, 15:26 WIB

Pusako Kritik Pembahasan Omnibus Law Saat Pandemi Corona

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencananya DPR akan membacakan surat presiden tentang omnibus law RUU Cipta Kerja di rapat paripurna hari ini. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles...

Ilustrasi Omnibus Law (Republika/Kurnia Fakhrini)

Senin , 16 Mar 2020, 07:13 WIB

Pemerintah Diminta Lebih Transparan Terkait Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan meminta transparansi pemerintah terkait penyusunan omnibus law. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dampak dari rancangan undang-undang (RUU) tersebut. "Pemerintah seharusnya dapat melakukan dialog secara intens dengan berbagai elemen masyarakat," kata Cecep Darmawan di Jakarta, Ahad (15/3). Menurut dia, dialog dengan semua kelompok dibutuhkan agar seluruh...

Ahad , 15 Mar 2020, 03:26 WIB

Pakar: Omnibus Law Sederhanakan Ribuan Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid...

Sabtu , 14 Mar 2020, 03:49 WIB

Pakar: Omnibus Law Dapat Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Ekonomi Surya Vandiantara menyebut Omnibus Law...

Sabtu , 14 Mar 2020, 02:03 WIB

Ketua Kadin: Wajar Ada Penolakan terhadap RUU Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri...

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan P Roeslani. (Antara/Nova Wahyudi)

Jumat , 13 Mar 2020, 11:17 WIB

Kadin: Tanpa Buruh, Pengusaha tidak Bisa Apa-Apa

Jumat , 13 Mar 2020, 07:28 WIB

Buruh Purwakarta Bakal Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Jumat , 13 Mar 2020, 02:32 WIB

Omnibus Law Diharapkan Akomodasi Semua Kepentingan Nasional

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan

Kamis , 12 Mar 2020, 16:24 WIB

Syarief: Pertemuan dengan PKS tak Terkait Omnibus Law

Presiden Joko Widodo(Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Kamis , 12 Mar 2020, 16:21 WIB

Ini Isi Pertemuan Jokowi dan Petinggi Parpol Pekan Lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono (Republika TV/Havid Al Vizki)

Kamis , 12 Mar 2020, 13:52 WIB

Istana Jamin Omnibus Law tak Rugikan Buruh

Diskusi Nasional tentang Regulasi Kepelabuhanan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/3).

Selasa , 10 Mar 2020, 17:28 WIB

Kemenhub Tata Sektor Kepelabuhanan Agar Berdaya Saing

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3). (Republika/Putra M. Akbar)

Selasa , 10 Mar 2020, 06:36 WIB

Surya Paloh Tanggapi Penolakan Publik Terhadap Omnibus Law

Gejayan Memanggil #3. Aliansi Mahasiswa Jogja menggelar aksi di pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Senin (9/3). Mereka menuntut penolakan RUU Omnibus Law.(Republika/Wihdan Hidayat)

Selasa , 10 Mar 2020, 04:11 WIB

Pemerintah Diminta Akomodasi Semua Terkait Omnibus Law

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3). (Republika/Putra M. Akbar)

Senin , 09 Mar 2020, 20:41 WIB

Airlangga Jelaskan Alasan Dirinya Gencar Temui Oposisi

Senin , 09 Mar 2020, 18:03 WIB

PDIP Janji Pemerintah Buka Dialog Soal RUU Ciptaker

Senin , 09 Mar 2020, 10:13 WIB

Serikat Buruh akan Gelar Aksi Tolak RUU Cipta Kerja

Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Demokrat SBY di Puri Cikeas, Kamis (5/3) malam,

Airlangga Laporkan Hasil Pertemuan dengan SBY ke Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melaporkan hasil pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kamis (5/3) malam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/3). Salah satu hal yang dibahas yakni mengenai jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di DPR.Airlangga mengungkapkan hampir seluruh partai baik...

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3).

Jumat , 06 Mar 2020, 17:07 WIB

SBY Minta Pemerintah Aktif Sosialisasikan Omnibus Law

RUU Omnibus Law Cipta Kerja bikin cemas pekerja.

Jumat , 06 Mar 2020, 00:45 WIB

RUU Omnibus Law Ciptaker Cenderung Ekonomisentris

Rabu , 04 Mar 2020, 06:24 WIB

Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Omnibus Law Hari Ini

Rabu , 26 Feb 2020, 16:30 WIB

Puan Ungkap Alasan DPR Belum Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Pemerintah siap melakukan roadshow ke 18 kota di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Senin , 24 Feb 2020, 12:51 WIB

Pemerintah Siap Roadshow Regulasi Sapu Jagat

Sabtu , 22 Feb 2020, 13:19 WIB

Isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk Pekerja

Sabtu , 22 Feb 2020, 07:01 WIB

Harap-Harap Cemas Omnibus Law

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Meutya Hafid.

Jumat , 21 Feb 2020, 21:07 WIB

Pasal Pers di Omnisbus Law Dipermasalahkan, Ini Kata Golkar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (kanan)

Jumat , 21 Feb 2020, 12:59 WIB

Menteri LHK: Omnibus Law Berpihak pada Masyarakat Kecil

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

Jumat , 21 Feb 2020, 10:34 WIB

PKB Sebut Omnibus Law Terobosan Ciptakan Pekerjaan

Jumat , 21 Feb 2020, 08:15 WIB

Menaker Persilakan Buruh Sampaikan Masukan ke Tim di Kemenko

Jumat , 21 Feb 2020, 08:10 WIB

PWI Dukung Kenaikan Sanksi Pidana untuk Pers

Jumat , 21 Feb 2020, 04:36 WIB

Infografis Omnibus Law, Salah Ketik atau Salah Tafsir?

Kontroversi Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jumat , 21 Feb 2020, 04:26 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) menilai omnibus law cipta kerja tidak hanya berdampak pada buruh, melainkan kepada tenaga kerja di semua bidang.

Jumat , 21 Feb 2020, 01:23 WIB

Pekerja Media Khawatir Omnibus Law Picu PHK Massal

Kamis , 20 Feb 2020, 23:12 WIB

Walhi Khawatir Gugatan Perusakan Lingkungan Bakal Dibatasi

Soal Omnibus Law, Anies Tunggu Pemerintah Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum bisa banyak berkomentar soal Omnibus Law yang diperkirakan akan berdampak banyak pada kebijakan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Menurut Anies ia masih menunggu dokumen asli dan resmi dari pemerintah pusat soal Omnibus Law dan dampak perubahannya terhadap pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta."Nanti kita lihat, kita akan pelajari dulu. Sejauh ini...

Seorang petani mengolah lahan pertanian yang berada di lereng Gunung Merbabu, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Pemerintah perlu terus berupaya mengurangi adanya alih fungsi lahan pertanian

Rabu , 19 Feb 2020, 23:02 WIB