#online-single-submission

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan sistem jemput bola perizinan usaha masyarakat ke desa-desa. dok. Pemkab Banyuwangi

Jumat , 16 Apr 2021, 09:59 WIB

Demi 'Naik Kelas', Banyuwangi Jemput Bola Perizinan UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukann jemput bola perizinan usaha masyarakat ke desa-desa. Langkah ini ditunjukkan untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas. Bupati Banyuwangi Ipuk...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021. Adapun 51 peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Kamis , 25 Feb 2021, 09:00 WIB

Sistem OSS Berbasis akan Diimplementasikan pada Juli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021. Adapun 51 peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, terdapat 4 peraturan pelaksana yang berkaitan...

Senin , 22 Feb 2021, 19:10 WIB

Pengamat Nilai Izin Usaha Pakai OSS Sangat Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua...

Senin , 25 Jan 2021, 17:32 WIB

BKPM Siapkan Aplikasi OSS Versi Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil...

Jumat , 04 Dec 2020, 20:07 WIB

Pemerintah Sinkronisasi Sistem Online Single di Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun...

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha mikro tercatat 170.152 sepanjang September 2020.

Selasa , 20 Oct 2020, 08:28 WIB

BKPM: Usaha Mikro Dominasi Pengajuan Izin OSS September

Pengunjung mencari informasi mengenai sistem pelayanan perizinan berusaha teringrasi secara elaktronik (Online Single Submission/OSS). Pengajuan fasilitas tax allowance kini dilakukan melalui OSS di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Rabu , 12 Aug 2020, 19:50 WIB

Penerbitan Fasilitas Tax Allowance Kini Melalui BKPM

Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM Jakarta, Senin (14/1). Di tengah Covid-19 atau corona, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, optimisme pelaku usaha pada kuartal pertama 2020 terpantau masih terjaga. Dari data yang dicatat oleh BKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS), jumlah pemohon Usaha Menengah Kecil (UMK) sejak Januari 2020 tetap konsisten.

Jumat , 10 Apr 2020, 15:38 WIB

BKPM Sebut Minat Usaha UMK Tetap Terjaga

Ahli ekonomi Indonesia Mari Elka Pangestu. Mari Elka yakin Optimalisasi layanan OSS dan percepatan arus baran bisa perbaiki iklim investasi

Selasa , 04 Feb 2020, 22:31 WIB

Mari Elka: Maksimalkan OSS Sambil Tunggu Omnibus Law

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kiri) berbincang dengan masyarakat ketika meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM Jakarta, Senin (14/1/2019).

Selasa , 22 Oct 2019, 18:57 WIB

OSS Versi Terbaru Rampung Awal November

Pengunjung mencari informasi mengenai sistem pelayanan perizinan berusaha teringrasi secara elaktronik (Online Single Submission/OSS) usai peluncuranya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7).

Selasa , 22 Oct 2019, 17:46 WIB

Harapan Dunia Usaha Terhadap OSS Versi Terbaru

Kamis , 19 Sep 2019, 14:45 WIB

BKPM: Regulasi Daerah Alami 'Obesitas'

Selasa , 10 Sep 2019, 15:15 WIB

Investor OKI: Urus Izin di Daerah Sulit, Bupati Seperti Raja

Kamis , 05 Sep 2019, 04:43 WIB

Warga Bekasi Urus Dokumen Kini Bisa di Mal

Rabu , 28 Aug 2019, 16:30 WIB

BKPM Terapkan Layanan Aftercare untuk Jaga Iklim Investasi

Rabu , 07 Aug 2019, 17:29 WIB

Pemerintah Siap Keluarkan OSS Versi Terbaru

Pekerja membersihkan bagian belakang bus di Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jum'at (19/7/2019).

Rabu , 31 Jul 2019, 19:16 WIB

Swasta Bangun Terminal Bus, MTI: Masa Konsesi Harus Lama

Bus AKAP di Terminal Bus kampung rambutan, Jakarta Timur

Kemenhub Tawarkan Dua Skema Investasi Terminal Bus ke Swasta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyipakan dua skema kerja sama bagi perusahaan swasta yang ingin menanamkan modal dalam pembangunan terminal bus di Indonesia. Pemerintah membuka peluang bagi swasta agar pembangunan maupun perbaikan terminal-terminal di Indonesia dipercepat. Skema pertama yang disiapkan oleh Kemenhub yakni Kerja Sama Pemanfaatan atau KSP. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi, menjelaskan, skema KSP...

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) tiba di ruang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kamis , 25 Jul 2019, 14:40 WIB

JK Minta Pemda tak Persulit Investasi di Daerah

Pengunjung mencari informasi mengenai sistem pelayanan perizinan berusaha teringrasi secara elaktronik (Online Single Submission/OSS). ilustrasi

Selasa , 16 Jul 2019, 18:35 WIB

Kadin: OSS Harus Ditingkatkan Demi Penyederhanaan Birokrasi

Selasa , 16 Jul 2019, 10:41 WIB

Harmonisasi Kebijakan Pusat-Daerah Dorong Investasi

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menyampaikan keterangan pers di gedung BI, Jakarta, Selasa (23/10). Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility 5,00%, dan suku bunga Lending Facility 6,50%.

Selasa , 16 Jul 2019, 09:31 WIB

BI: Perizinan dan Ketenagakerjaan Jadi Penghambat Investasi

Selasa , 16 Jul 2019, 09:10 WIB

Perizinan Investasi Masih Berbelit, Darmin Fokus Benahi OSS

Halalbihalal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh Kepala BKPM Thomas Lembong di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (18/6).

Rabu , 19 Jun 2019, 07:44 WIB

BKPM Targetkan Sinkronisasi OSS Selesai Akhir 2019

Ahad , 28 Apr 2019, 10:32 WIB

OSS Diharapkan Putus Rantai Kepentingan

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan (kanan) dan Direktur PT Indonesia Lebih Aman Muhammad Fardhan (kiri) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

Kamis , 14 Mar 2019, 11:20 WIB

Anies: Jakevo Tidak Tumpang Tindih dengan OSS

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong (kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) dan Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) investasi tahun 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten (12/3/2019).

Rabu , 13 Mar 2019, 08:52 WIB

Darmin Minta Pemda tidak Buat OSS Sendiri

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti BKPM - HSBC Infrastructure Forum pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Selasa , 05 Mar 2019, 18:15 WIB

BKPM akan Panggil 560 Perwakilan Daerah Bahas Upgrade OSS

Senin , 18 Feb 2019, 17:49 WIB

Sistem OSS Dinilai Perlu Disinkronisasi dengan Perda

Kamis , 07 Feb 2019, 19:55 WIB

Indef: OSS Hambat Investasi

Rabu , 06 Feb 2019, 17:57 WIB

Tingkatkan Investasi, BKPM Benahi OSS

Rabu , 06 Feb 2019, 15:00 WIB

Sistem OSS Dikhawatirkan Tak Efektif di Daerah

Selasa , 15 Jan 2019, 08:45 WIB

OSS Terbitkan 1.239 Nomor Induk Setiap Hari

Senin , 14 Jan 2019, 16:41 WIB

Darmin Harap Kemudahan Perizinan Diikuti Realisasi Investasi

Presiden Joko Widodo menemui belasan ribu perangkat desa yang memenuhi Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1).

Jokowi akan Panggil Seluruh Kepala Daerah Akhir Bulan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil seluruh kepala daerah di Indonesia akhir Januari 2019 ini untuk membahas laju pelayanan perizinan. Jokowi menilai, belum terintegrasinya pelayanan perizinan antara pusat dan daerah menjadi salah satu ganjalan serius untuk mengundang investasi di daerah. Pemerintah pusat sudah menjalankan sistem perizinan investasi terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang...

Senin , 14 Jan 2019, 12:59 WIB