#paket-kebijakan-ekonomi

Kamis , 11 Feb 2016, 19:10 WIB

BI Nilai Revisi DNI akan Dorong Investasi Asing Masuk ke Tanah Air

REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG -- Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru saja dilakukan pemerintah dapat ikut membantu mendorong investasi asing (foreign direct investment/FDI) masuk ke...

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Kepala BKPM Franky Sibarani saat memberikan konferensi pers rilis Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2). (Republika/Wihdan)

Kamis , 11 Feb 2016, 18:45 WIB

Menko Ekonomi: Investasi Asing Dibuka untuk Bidang Usaha tak Berkembang

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) ikut membuka peluang bagi usaha asing untuk berkontribusi pada kemajuan perekonomian nasional. "Tentu alasannya (masuknya asing) berbeda-beda, karena harga produknya sudah menurun atau kita anggap tidak berkembang investasi nasionalnya," kata Darmin di Jakarta, Kamis (11/2)/ Darmin mengatakan beberapa bidang usaha akhirnya dikeluarkan dari DNI, karena dianggap tidak...

Kamis , 04 Feb 2016, 17:06 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 10 Diumumkan Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera mengeluarkan paket kebijakan...

Kamis , 28 Jan 2016, 19:20 WIB

Hipmi: Jangan Kebanyakan Paket Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengemukakan...

Rabu , 27 Jan 2016, 20:30 WIB

Pemerintah Keluarkan Paket Ekonomi Kesembilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid...

Ahad , 24 Jan 2016, 13:48 WIB

Paket Kebijakan 9, BUMN Jadi 'Calo' Ekspor Produk Desa

Senin , 18 Jan 2016, 12:19 WIB

Pemerintah Abaikan Terorisme Dalam Paket Kebijakan Ekonomi

Menko Perekonomian Darmin Nasution membaca bahan hasil rapat kabinet terbatas sebelum mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Enam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11).

Jumat , 18 Dec 2015, 19:53 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 8 Diluncurkan Senin

Sabtu , 05 Dec 2015, 07:16 WIB

PKL Bisa Dapat Hak Guna Bangunan Selama Lima Tahun

Sabtu , 05 Dec 2015, 00:14 WIB

'Hati-hati Tebar Insentif Pajak'

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (kanan), Kepala BKPM Franky Sibarani (kedua kiri) dan Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa (kiri) mengum

Jumat , 04 Dec 2015, 19:45 WIB

Pemerintah Diskon Pajak Penghasilan Industri Padat Karya, Ini Syaratnya

Jumat , 04 Dec 2015, 19:39 WIB

Paket Ekonomi VII, Pemerintah Bidik Pedagang Kaki Lima

Jumat , 04 Dec 2015, 19:03 WIB

Tiga Insentif dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII

Kamis , 26 Nov 2015, 18:49 WIB

Jokowi akan Luncurkan Paket Ekonomi VII Desember

Rabu , 18 Nov 2015, 14:04 WIB

JK Pamer 6 Kebijakan Ekonomi di APEC

Selasa , 17 Nov 2015, 23:07 WIB

Kadin: Paket Kebijakan Sudah Baik, Tinggal Implementasinya Dipercepat

Menteri Sekretariat Negara, Pratikno memberikan pemaparan pada diskusi yang bertemakan

Selasa , 03 Nov 2015, 16:22 WIB

Mensesneg: Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi VI Belum Waktunya

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja bidang Ekonomi membahas kebijakan pemangkasan izin ivestasi sebagai implementasi Paket Kebijakan Ekonomi II di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10).

Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dinilai tidak Sinkron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryani SF Motik menilai pemerintah tidak singkron dalam menentukan kebijakan. Dilihat dari kebijakan ekonomi jilid satu hingga lima yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi justru menaikan pajak ekspor."Saya kira perlu dievaluasi kembali pajak-pajak ekspor mana sehingga pertumbuhan itu bisa tercapai dan bisa lebih," ujar Suryani pada acara diskusi...

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berbicara kepada media di kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (20/8).

Selasa , 27 Oct 2015, 22:07 WIB

Menaker: Paket Kebijakan Ekonomi Ciptakan Lapangan Kerja

sektor properti diramal bakal capai puncaknya tahun 2016

Selasa , 27 Oct 2015, 16:28 WIB

Sektor Properti Paling Terpengaruh Paket Kebijakan Ekonomi

Selasa , 27 Oct 2015, 15:33 WIB

Perbaiki Ekonomi, Daya Beli Masyarakat Harus Kuat

Senin , 26 Oct 2015, 12:38 WIB

Buruh Sebut RPP Pengupahan Akal Bulus Pemodal

Senin , 26 Oct 2015, 04:04 WIB

Paket Kebijakan tidak Pengaruhi Perubahan Ekonomi

Jumat , 23 Oct 2015, 08:02 WIB

Gerindra: Paket Kebijakan Ekonomi tidak Berdasarkan Konsep Jelas

Jumat , 23 Oct 2015, 07:03 WIB

Jokowi Sebut Siapkan Ratusan Paket Kebijakan Ekonomi

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kiri) dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) memberikan keterangan pers soal paket kebijakan ekonomi jilid IV di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10).

Jumat , 23 Oct 2015, 06:18 WIB

Poin-Poin Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Lima

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, (ketiga kanan) didampingi (dari kanan) Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Fery Mursyidan Baldan, serta Deputi Senior Gubernur BI

Jumat , 23 Oct 2015, 05:09 WIB

Kemudahan Industri Keuangan Syariah di Paket Kebijakan Ekonomi V

Kamis , 22 Oct 2015, 06:05 WIB

Teman Kopi Pagi: Kumpulan Berita Ekonomi Pilihan

Kamis , 22 Oct 2015, 05:57 WIB

Hari Ini, Jokowi Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Lima

Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9).Republika/Edwin Dwi Putranto

Kamis , 22 Oct 2015, 01:30 WIB

Stafsus Wapres: Paket Kebijakan Ekonomi Belum Final

Rabu , 21 Oct 2015, 19:11 WIB

Seskab: Paket Ekonomi Tahap V Baru Disiapkan

Rabu , 21 Oct 2015, 14:33 WIB

Pemerintah Plinplan, PDIP Janji Tarik Menterinya dari Kabinet

Selasa , 20 Oct 2015, 05:49 WIB

Pemerintah Diminta Pastikan Kebijakan Ekonomi Berjalan

Senin , 19 Oct 2015, 13:26 WIB

Pengusaha Sambut Baik Format Baru Pengupahan

Penentuan upah minimum sebuah daerah sangat bergantung pada beberapa faktor, sesuai kondisi daerah masing-masing.

Pemerintah Pastikan Upah Naik Tiap Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengumumkan paket kebijakan tahap IV di Kantor Presiden, Kamis (15/10). Salah satu kebijakan yang diatur dalam paket tersebut yakni soal skema baru pengupahan.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan formula baru pengupahan upah ini tak akan merugikan buruh karena mereka tetap akan menikmati kenaikan gaji tiap tahun. Hanya saja, melalui skema baru tersebut, pemerintah memberikan...

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Kamis , 15 Oct 2015, 18:21 WIB