#pembubaran-hti

Kamis , 20 Jul 2017, 08:31 WIB

Muzammil: Pendekatan Perppu Ormas Represif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengaku tidak kaget dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan secara serta merta tanpa...

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menyampaikan pidato arahannya pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II & Bimtek Anggota DPRD PPP di Jakarta, Rabu (19/7).

Kamis , 20 Jul 2017, 07:24 WIB

PPP Buka Posko Aspirasi Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan telah membuka posko untuk menampung masukan masyarakat terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas)."Kami membuka posko di DPP PPP dan melalui Fraksi PPP di DPR RI, bagi kelompok yang ingin memberikan penyempurnaan dan masukan terhadap keberadaan Perppu, kami terbuka," ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy seusai membuka Mukernas...

Kamis , 20 Jul 2017, 06:57 WIB

PPP Sebut Pembubaran HTI Sudah Sesuai Ketentuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pembubaran...

Kamis , 20 Jul 2017, 01:20 WIB

Pemerintah Siap Hadapi Gugatan HTI ke PTUN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum...

Rabu , 19 Jul 2017, 23:04 WIB

HTI Siapkan Langkah Gugatan ke PTUN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama dengan...

Seorang aktivis HTI saat melakukan aksi demo terkait rencana pembubaran oleh pemerintah.

Rabu , 19 Jul 2017, 21:12 WIB

HTI Sumut: Pembubaran Langgar Perppu Ormas

Mantan ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif didampingi mantan ketua MK Mahfud MD. saat

Rabu , 19 Jul 2017, 20:41 WIB

Pembubaran HTI, Buya Syafi'i: Berpikir Positif Saja

Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2). (Republika/Tahta Aidilla)

Rabu , 19 Jul 2017, 20:32 WIB

PBNU: Tidak Boleh Ada Negara di dalam Negara

Rabu , 19 Jul 2017, 20:28 WIB

Busyro: Pembubaran HTI Harus Lewat Putusan Peradilan

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (9/5).

Rabu , 19 Jul 2017, 20:22 WIB

Pencabutan Badan Hukum HTI Berdasarkan UUD 1945

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham

Rabu , 19 Jul 2017, 20:20 WIB

Ini Alasan Golkar Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy (kanan) bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri).

Rabu , 19 Jul 2017, 19:40 WIB

Pembubaran HTI Tetap Sah Meski Perppu Belum Disahkan DPR

Rabu , 19 Jul 2017, 17:03 WIB

Pemprov Sumsel akan Tertibkan Aktivitas HTI

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto

Rabu , 19 Jul 2017, 16:35 WIB

Polisi akan Bubarkan Segala Kegiatan HTI

Sejumlah masa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat rapat dan pawai akbar (RPA) 2015 dengan tajuk Bersama Umat Tegakkan Khilafah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (14/5). (foto : Septianjar Muharam)

Rabu , 19 Jul 2017, 15:40 WIB

Massa HTI akan Dibubarkan Polisi Jika Lakukan Demonstrasi

Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menghadiri saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jakarta, Rabu (12/7) malam.

Rabu , 19 Jul 2017, 15:27 WIB

HTI Merasa Dizalimi Pemerintah

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Rabu , 19 Jul 2017, 15:04 WIB

PBNU Dukung Pembubaran HTI, Ini Penjelasannya

Ma'ruf Amin Sarankan HTI Tempuh Jalur Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Ma'ruf Amin menyarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menempuh jalur hukum. Maruf Amin mengatakan, langkah pemerintah untuk membubarkan HTI atas dasar Perppu yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "kalau nanti HTI merasa tidak terima, kan bisa menggugat di pengadilan, saya rasa begitu," ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara...

Rabu , 19 Jul 2017, 12:59 WIB

Ini Kata Jokowi Soal Pembubaran HTI

Rabu , 19 Jul 2017, 12:57 WIB

Ketua Komisi VIII DPR Sarankan HTI Praperadilan

Rabu , 19 Jul 2017, 11:56 WIB

HTI Dibubarkan, Tifatul: Kebebasan Berserikat Harus Dijaga

Rabu , 19 Jul 2017, 11:52 WIB

Status Hukum HTI Dicabut, JK: Jika tak Setuju Gugat

Rabu , 19 Jul 2017, 11:26 WIB

Dibubarkan, Jubir HTI: Pemerintah Melanggar Aturan Sendiri

Aktivitas di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jakarta.

Rabu , 19 Jul 2017, 11:02 WIB

Cabut Status Hukum HTI, Ini Alasan Kemenkumham

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Ilustrasi)

Rabu , 19 Jul 2017, 10:06 WIB

Kewenangan Legal Kemenkumham Cabut SK HTI

Selasa , 18 Jul 2017, 18:43 WIB

Kejakgung Inventarisasi Ormas Langgar Pancasila

Selasa , 18 Jul 2017, 18:26 WIB

Empat Perlawanan HTI Soal Perppu Ormas

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengajukan berkas uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) ke Mahkamah Kontitusi, Selasa (18/7).

Selasa , 18 Jul 2017, 18:00 WIB

Yusril: Asas Contrario Actus tak Bisa Dipakai pada Kasus HTI

Senin , 17 Jul 2017, 18:25 WIB

Mahasiswa dan Ormas Islam Tolak Perppu Ormas

Senin , 17 Jul 2017, 18:09 WIB

Syafi'i Persilakan Perppu Ormas Dibawa ke Pengadilan

Senin , 17 Jul 2017, 12:36 WIB

Rapim DPR Bahas Perppu Ormas

Koordinator Kuasa Hukum pembela HTI Yusril Ihza Mahendara (tengah) memberi keterangan kepada awak media didampingi Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib (kiri) dan Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto (kanan) saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jakarta, Rabu (12/7) malam.

Senin , 17 Jul 2017, 07:29 WIB

Mengapa HTI Dituduh Bertentangan?

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ahad , 16 Jul 2017, 21:52 WIB

Soal Perppu Ormas, Walubi Tunduk pada Pemerintah

Ahad , 16 Jul 2017, 19:15 WIB

Penerbitan Perppu Ormas Jangan Seperti Pemadam Kebakaran

Jimly Sarankan Adakan Dialog Setelah Terbitkan Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie menyarankan setelah pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atau Perppu Ormas, ada baiknya langsung mengadakan dialog. Menurut mantan Ketua MK itu, dialog dilakukan agar persepsi ihwal Perppu Ormas ini tidak melebar kemana-mana. "Dan bisa dipahami latar belakangnya bukan didasarkan...

Sabtu , 15 Jul 2017, 12:02 WIB