#pembubaran-ormas-anti-pancasila

Kamis , 27 Jul 2017, 20:12 WIB

Tjahjo: Perda Ormas untuk Awasi Ormas Radikal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan peraturan daerah (Perda) ormas bertujuan mengawasi ormas yang berada di daerah. Perda tersebut bukan hanya bertujuan mengawasi ormas radikal.Tjahjo...

Kamis , 27 Jul 2017, 18:53 WIB

PKB: Jika Bertentangan Demokrasi, Perppu Ormas Harus Diganti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan pasal-pasal dalam Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 sebaiknya tidak bertentangan dengan demokrasi. Jika bertentangan, dia menyatakan harus ada Undang-undang (UU) baru yang lebih baik. Muhaimin mengatakan bahwa pasal-demi pasal dalam Perppu Ormas harus dikritisi. "Jangan sampai ada pasal-pasal yang bertentangan dengan demokrasi. Kalau bertentangan dengan demokrasi, maka harus ada UU baru...

Kamis , 27 Jul 2017, 18:23 WIB

#pembubaran-ormas-anti-pancasila

Tjahjo: Perda Ormas untuk Awasi Ormas Radikal

PKB: Jika Bertentangan Demokrasi, Perppu Ormas Harus Diganti

Din: Perppu Ormas Sangat Tendensius

'Pembersihan PNS Eks Anggota HTI Mestinya tidak Dilakukan'

CDCC: Perppu Ormas Bertentangan dengan UUD 1945

Kemendagri Koordinasikan dengan Pemda Soal Perppu Ormas

Kejakgung: Pembubaran HTI akan Sulit Lewat Pengadilan

Aliansi Muslim Tasikmalaya Unjuk Rasa Tolak Perppu Ormas

Fadli: Perppu Ormas Kemunduran Total Demokrasi

Ketua Komisi III DPR: Pemerintah Harus Jelaskan Kriteria Ormas Anti-Pancasila