Pembahasan Omnibus Law Harus Libatkan Pemda. Foto: Ilustrasi kantor pemda

Pembahasan Omnibus Law Harus Libatkan Pemda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, ingin pemerintah daerah dilibatkan dalam pembahasan omnibus law. Menurutnya, omnibus law harus mencakup peraturan hingga ke peraturan daerah, tidak hanya di pusat saja."Fragmentasi di pusat akan juga terjadi di level pemerintah daerah. Kalau serius dengan omnimbus law, harus dibenahi semua dari level undang-undang hingga ke peraturan...

Kepala Bidang Litbang, Pendidikan dan Pelatihan Kemenag Abd.Rahman Mas'ud (tengah) dan Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Umar menjadi narasuber dalam acara Kongkow Pendidikan Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat (KOPI DARAT) di Jakarta, Rabu (30/8).

SPM Madrasah Bukan Hanya Tanggung Jawab Kemenag

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Standar pelayanan minimum (SPM) madrasah dinilai bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, tapi juga masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta tak ragu membantu madrasah yang pada dasarnya juga ikut berkontribusi dalam angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Umar mengatakan, madrasah sudah berkualitas, tapi perlu...