#pengesahan-rkuhp

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari PBB terkait KUHP Indonesia sangat terlambat. Ilustrasi.

Senin , 12 Dec 2022, 17:46 WIB

Wamenkumham: Surat PBB Terkait KUHP Sangat Terlambat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sangat...

KUHP ilustrasi. Komnas Perempuan mengapresiasi sejumlah kemajuan dalam revisi KUHP yang disetujui DPR

Ahad , 11 Dec 2022, 16:28 WIB

Komnas Perempuan Akui Ada Kemajuan dalam KUHP Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas Perempuan mengapresiasi sejumlah kemajuan dalam revisi KUHP yang disetujui DPR dan Pemerintah. Kemajuan itu dinilai dapat menguatkan pemenuhan hak perempuan pada jaminan rasa aman dan bebas dari kekerasan. Pertama, Komnas Perempuan mendukung adopsi definisi perkosaan sesuai dengan hukum internasional. Sehingga mencakup ragam tindak pemaksaan hubungan seksual dan memperhitungkan kerentanan-kerentanan khas perempuan korban, termasuk dalam kondisi tidak berdaya,...

Sabtu , 10 Dec 2022, 14:02 WIB

RKUHP Disahkan, Sandi: Tak Ada Pembatalan Kunjungan Wisatawan Signifikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga...

Selasa , 06 Dec 2022, 16:23 WIB

DPR Klarifikasi Soal Debat Panas Saat Pengesahan UU KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Debat panas sempat terjadi saat rapat...

Selasa , 06 Dec 2022, 16:17 WIB

DPR dan Pemerintah Resmi Sepakati RKUHP Jadi UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI dan Pemerintah...

Menkum HAM Yasonna H. Laoly. Menkumham sebut masyarakat yang tidak setuju dengan RKUHP bisa ajukan gugatan.

Selasa , 06 Dec 2022, 15:07 WIB

Menkumham: Masyarakat yang tidak Setuju RKUHP Bisa Ajukan Gugatan

Sejumlah Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 14:41 WIB

Komisi III: Silakan Publik Ajukan Gugatan Jika tidak Setuju RUU KUHP

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Selasa , 06 Dec 2022, 13:57 WIB

Menkumham Jelaskan Jenis Pidana yang Diperluas dalam UU KUHP

Selasa , 06 Dec 2022, 13:53 WIB

Demokrat Soroti Dua Pasal KUHP yang Dinilai Bisa Bungkam Kebebasan Berpendapat

Selasa , 06 Dec 2022, 13:22 WIB

Ketua Komisi III Akui Masih Ada yang Menolak RKUHP, Tapi Tetap Disahkan

Bangku kosong ruang sidang mewarnai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 13:20 WIB

In Picture: Tok! DPR RI Kekeh Sahkan Rancangan KUHP Jadi Undang-Undang

Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 Atnike Sigiro. Komnas HAM akan mempertimbangkan langkah lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM.

Selasa , 06 Dec 2022, 11:54 WIB

Komnas HAM Pertimbangkan Langkah Lain Jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Rancangan KUHP ilustrasi. Komnas HAM mendesak DPR hapus genosida dan kejahatan kemanusiaan dari RKUHP.

Selasa , 06 Dec 2022, 09:13 WIB

Komnas HAM Desak Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan Dihapus dari RKUHP

Selasa , 29 Nov 2022, 21:21 WIB

DPR: Pengesahan RKUHP Tunggu Hasil Bamus

Selasa , 29 Nov 2022, 18:01 WIB

DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). (ilustrasi).

Selasa , 29 Nov 2022, 13:14 WIB

Komisi III Sebut RKUHP Mendesak untuk Segera Disahkan

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah.

Senin , 28 Nov 2022, 18:26 WIB

Wamenkumham Klaim RKUHP Jelaskan Seketat Mungkin Beda Penghinaan dan Kritik

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Pusako Sebut RKUHP Masih Jauh dari Harapan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ia meyakini RKUHP bakal digunakan untuk memenjarakan rakyat yang kritis. Feri menegaskan pengesahan RKUHP belum sepantasnya dilakukan. Pasalnya aturan itu masih belum menyerap aspirasi masyarakat sepenuhnya. "Pengesahan RKUHP tentu saja masih jauh dari harapan publik," kata Feri kepada...