Advertisement
#perda-intoleran
Kamis , 16 Jun 2016, 19:37 WIB
Dewan Dakwah: Masyarakat Resah Kemendagri tak Transparan dalam Cabut Perda
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Mohammad Siddik mengatakan, keresahan di masyarakat mulai terlihat akibat sikap Kemendagri yang tak transparan dalam pencabutan perda. "Saya juga...
Kamis , 16 Jun 2016, 12:45 WIB
Pemerintah Pusat Harus Transparan Soal Pembatalan Perda
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad meminta agar semua pihak merespon secara proporsional perihal pembatalan sejumlah perda yang dilakukan oleh pemerintah. "Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membatalkan perda jika dinilai bertentangan dengan ketentuan yang kriterianya juga diatur dalam undang-undang tersebut," katanya, Kamis (16/6).Pemerintah daerah, kata dia, juga...
Kamis , 16 Jun 2016, 03:15 WIB
Kepala Daerah Bisa 'Melawan' Pembatalan Perda
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat...
Kamis , 16 Jun 2016, 01:24 WIB
Perlu ada Pengujian Terkait Pembatalan Perda
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan setidaknya...