#perppu-ormas

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI Ismail Yusanto mengikuti sidang perdana permohonan uji meteri Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7).

Kamis , 03 Aug 2017, 12:02 WIB

Yusril Sesalkan SK Pembubaran HTI tak Kunjung Diserahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Niat kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) tak kunjung kesampaian....

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Raden Argo Prabowo Yuwono

Kamis , 03 Aug 2017, 09:48 WIB

Soal Perppu Ormas, Ini Peran Polisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mau tidak mau menyebabkan polisi juga harus bersikap. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi merupakan bagian dari pemerintah. "Polisi kan bagian pemerintah, mamanya perppu kan produk politik. Siapa yang melaksanakan yaitu beberapa instansi yg melaksanakan," kata Argo saat dikonfirmasi, Kamis (3/8). Dengan demikian, sebagai...

Kamis , 03 Aug 2017, 04:02 WIB

Dosen Anggota HTI Diminta Isi Surat Pernyataan

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta dosen...

Selasa , 01 Aug 2017, 19:39 WIB

Demokrat Bakal Konsolidasi dengan 3 Partai Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat...

Selasa , 01 Aug 2017, 15:26 WIB

HTI Yakin Perppu Ormas akan Dibatalkan MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sedang mengajukan...

Selasa , 01 Aug 2017, 15:03 WIB

Disarankan Jimly Agar Gabung Yusril, Ini Jawaban HTI

Selasa , 01 Aug 2017, 13:50 WIB

Demokrat Minta Sirajuddin Klarifikasi Soal SBY Pecat Prabowo

Sejumlah tamu mengikuti sidang perdana permohonan uji meteri Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (26/7).

Senin , 31 Jul 2017, 21:44 WIB

Seruan Untuk Pemimpin

Senin , 31 Jul 2017, 15:07 WIB

Presiden PKS: Penilaian Ormas Radikal Subjektif Pemerintah

Menristekdikti Mohammad Nasir memberikan sambutan saat peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Kamis (20/7).

Ahad , 30 Jul 2017, 18:00 WIB

Rektor Bertanggungjawab Tindak Dosen Terlibat HTI

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Ahad , 30 Jul 2017, 15:44 WIB

Menristek: Dosen Terlibat HTI Diberi Sanksi

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan sosialisasi empat pilar MPR di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (29/7). Sosialiasi empat pilar MPR terselenggara atas kerjasama MPR RI dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT).

Sabtu , 29 Jul 2017, 21:27 WIB

Hidayat: Perppu tentang Ormas Bisa Diuji Materi

Sabtu , 29 Jul 2017, 17:54 WIB

MK Bisa Kabulkan Uji Materi Perpu Ormas Bila tak Sesuai UUD

Sabtu , 29 Jul 2017, 15:54 WIB

Dikabarkan Gamang, PKB Tegas Dukung Perppu Ormas

Jumat , 28 Jul 2017, 20:06 WIB

Ini Tuntutan Aksi 287

Jumat , 28 Jul 2017, 19:40 WIB

Boni Hargens: Ustaz dan Ulama adalah Kekuatan Bangsa

Jumat , 28 Jul 2017, 14:42 WIB

Gerindra Nilai Perppu Ormas akan Disetujui DPR

Ketua MPR: Perppu Ormas Jangan Melebar Terlalu Jauh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menyayangkan realisasi penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang melebar ke mana-mana."(Perppu) itu haknya pemerintah. Tentu saya tidak setuju kalau dengan Perppu itu menscreening pegawai negeri, menghentikan/memecat orang, menyandera anggaran pramuka," ujar Ketua MPR.Apalagi, menurutnya, dengan Perppu ini lantas dijadikan untuk menilai orang, apakah ia terkait...

Jumat , 28 Jul 2017, 10:30 WIB

Anggaran Pramuka Ditunda Menpora, PKS: Itu Berlebihan

Jumat , 28 Jul 2017, 08:19 WIB

Polda Metro Jaya Alihkan Arus Kendaraan Antisipasi Aksi 287

Massa dari Perempuan Peduli Indonesia menggelar aksi mendukung pengesahan Perppu Ormas di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/7).

Kamis , 27 Jul 2017, 19:40 WIB

Penjelasan Amnesty International Soal Implikasi Perppu Ormas

Kamis , 27 Jul 2017, 18:41 WIB

Cak Imin Minta Masyarakat Rangkul HTI

Kamis , 27 Jul 2017, 15:37 WIB

Saksi-Saksi Yehuwa Keberatan dengan Komentar Boni Hargens

Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Kamis , 27 Jul 2017, 15:10 WIB

Usai Reses, DPR akan Putuskan Kelayakan Perppu Ormas Jadi UU

Kamis , 27 Jul 2017, 14:51 WIB

Saksi-Saksi Yehuwa Dipersoalkan, Ini Kata Romo Benny

Kamis , 27 Jul 2017, 12:54 WIB

Saksi-Saksi Yehuwa Didesak Bubar, Ini Tanggapan PGI

Kamis , 27 Jul 2017, 12:43 WIB

Bupati: PNS Kabupaten Bandung yang Terlibat HTI akan Diawasi

Kamis , 27 Jul 2017, 11:45 WIB

Disebut Anti-Pancasila, Ini Klarifikasi Saksi-Saksi Yehuwa

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault saat memberikan keterangan pers di Kantor Kwarnas Gerakan Pramuka, Jakarta, Rabu (29/3).

Kamis , 27 Jul 2017, 10:10 WIB

Pembekuan Anggaran Pramuka Dikritik

Kamis , 27 Jul 2017, 07:46 WIB

Kesbangpol Mataram Telusuri ASN Ikut HTI

Kamis , 27 Jul 2017, 07:19 WIB

Dahnil: Perppu Ormas Bisa Jadi Pembungkam Pihak yang Kritis

Kamis , 27 Jul 2017, 06:43 WIB

Belasan ASN di Kotim Protes Namanya Masuk Daftar HTI

Kamis , 27 Jul 2017, 06:22 WIB

Wagub tak Setuju ASN Langsung Diberhentikan karena HTI

Kamis , 27 Jul 2017, 06:19 WIB

Yusril Khawatir dengan Kedudukan Hukum HTI

DPR: Mantan Anggota HTI Jangan Dihukum Berlebihan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aboe Bakar Al Habsyi mengkritisi sikap arogansi pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup puas dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan dikabarkan berencana mendata mantan anggota HTI yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diminta untuk mengundurkan diri. "Sanksi pembubaran itu sudah cukup jangan lagi dihukum berlebihan. Ini sebenarnya aneh,...

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media Perppu Ormas di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7).

Rabu , 26 Jul 2017, 20:15 WIB