#perppu-ormas

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat berpidato saat peluncuran buku

Selasa , 25 Jul 2017, 17:27 WIB

Komnas HAM: Perppu tak Hanya Jadi Ancaman Kelompok Radikal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan, Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi...

Selasa , 25 Jul 2017, 17:14 WIB

Pembekuan Anggaran Pramuka 'Buntut' Terbitnya Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembekuan anggaran Pramuka oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dinilai sebagai akibat terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Menurut dia, segala efek yang ditimbulkan perppu pasti memiliki efek hukumnya. "Ini tentu konsekuensi terbitnya perppu (ormas). Perppu begitu terbit langsung berlaku sampai nanti ada jawaban DPR RI," kata...

Selasa , 25 Jul 2017, 16:18 WIB

Yusril Segera Layangkan Gugatan UU Pemilu ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza...

Selasa , 25 Jul 2017, 16:04 WIB

Yusril: Perppu Ormas tidak Berlaku Surut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza...

Selasa , 25 Jul 2017, 15:58 WIB

PNS Disuruh Keluar HTI, Ini Komentar Yusril

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza...

Selasa , 25 Jul 2017, 15:03 WIB

Zulkifli Dukung Yusril Gugat Perppu Ormas dan UU Pemilu

Ketua Komnas HAM Nur Kholis memasuki ruangan konferensi pers di Gedung Komnas Ham, Jakarta, Selasa (6/6).

Selasa , 25 Jul 2017, 14:44 WIB

Komnas HAM Ajak DPR Dukung Pembubaran Ormas Lewat Pengadilan

Selasa , 25 Jul 2017, 13:13 WIB

Komnas HAM: Perppu Ormas Batasi Hak Atas Berserikat

Warga melintas di depan Kantor DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Selasa , 25 Jul 2017, 12:27 WIB

'Habisi' Berbau HTI, Pemerintah Dinilai Hilang Akal Sehat

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Selasa , 25 Jul 2017, 11:34 WIB

'Dulu PKI Saja Dibubarkan Pakai Proses, Kalau Sekarang...'

Senin , 24 Jul 2017, 20:52 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR tak Sahkan Perppu Ormas

Senin , 24 Jul 2017, 18:46 WIB

HTI Sumatra Utara Menilai Pemerintah Berlebihan

Senin , 24 Jul 2017, 18:19 WIB

Perppu Ormas Dinilai Membawa Mundur ke Zaman Orde Baru

Senin , 24 Jul 2017, 07:31 WIB

Muhaimin Iskandar: PKB Siap Dampingi HTI

Ahad , 23 Jul 2017, 18:18 WIB

HTI Sebut Dosen Eks Anggota Bisa Jadi Sasaran Perundungan

Ahad , 23 Jul 2017, 18:11 WIB

HTI tak akan Gelar Aksi Solidaritas Tolak Pembubaran Ormas

Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Sabtu , 22 Jul 2017, 17:18 WIB

GP Ansor Yakin Perppu Ormas tidak untuk Berangus Umat Islam

Jaksa Agung Muda Intel Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman

Kejagung: Pembubaran HTI akan Sulit Lewat Pengadilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAM Intel Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengatakan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai menyimpang dari Pancasila sulit dilakukan melalui lembaga peradilan. Penertiban ormas-ormas yang bermasalah sangat mendesak, sehingga pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah secara resmi mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut...

Sabtu , 22 Jul 2017, 03:38 WIB

Prasetyo: Ormas tak Perlu Khawatir dengan Perppu Ormas

Jumat , 21 Jul 2017, 21:43 WIB

PPP Siap Tampung Mantan Kader HTI

Jumat , 21 Jul 2017, 19:38 WIB

Kemenkumham: HTI Mengingkari AD/ART Sendiri

Jumat , 21 Jul 2017, 16:14 WIB

Pemkot Malang Cari Masukan untuk Perda Ormas

Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (12/7).

Jumat , 21 Jul 2017, 12:45 WIB

Yasonna Akui Kaji Ormas Lain yang Terindikasi Bertentangan

Sejumlah masa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat rapat dan pawai akbar (RPA) 2015 dengan tajuk Bersama Umat Tegakkan Khilafah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (14/5). (foto : Septianjar Muharam)

Kamis , 20 Jul 2017, 18:07 WIB

Polda Jabar Larang HTI Berkegiatan

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kedua kanan) didampingi Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Martinus Sitompu (kedua kiri) dalam suatu kegiatan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta.

Kamis , 20 Jul 2017, 17:43 WIB

Setelah HTI Dibubarkan, Polri Selidiki Beberapa Ormas

Kamis , 20 Jul 2017, 16:34 WIB

Annas tak Setuju dengan Perppu Ormas

Sejumlah masa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengacungkan poster saat rapat dan pawai akbar (RPA) 2015 dengan tajuk Bersama Umat Tegakkan Khilafah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis (14/5). (foto : Septianjar Muharam)

Kamis , 20 Jul 2017, 16:20 WIB

Polri akan Bubarkan Dakwah HTI yang Bermaterikan Anti-NKRI

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono

Kamis , 20 Jul 2017, 15:14 WIB

Kapolda: Gerakan Anggota HTI Dimonitor

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

Kamis , 20 Jul 2017, 14:51 WIB

Polisi Bidik Ormas Lain Setelah HTI, Siapakah?

Kamis , 20 Jul 2017, 11:22 WIB

Polisi Kerahkan Ratusan Personel Amankan Aksi Tolak Perppu

Kamis , 20 Jul 2017, 08:31 WIB

Muzammil: Pendekatan Perppu Ormas Represif

Kamis , 20 Jul 2017, 08:31 WIB

Peradi Dukung Perppu Ormas

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengajukan berkas uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) ke Mahkamah Kontitusi, Selasa (18/7).

Rabu , 19 Jul 2017, 23:04 WIB

HTI Siapkan Langkah Gugatan ke PTUN

Mantan ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif didampingi mantan ketua MK Mahfud MD. saat

Rabu , 19 Jul 2017, 20:41 WIB

Pembubaran HTI, Buya Syafi'i: Berpikir Positif Saja

Busyro: Pembubaran HTI Harus Lewat Putusan Peradilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru diterbitkan menunjukkan sikap kesewenang-kesewengan pemerintah. Karena, menurut dia, pembubaran ormas harus dilakukan melalui proses peradilan. Hal ini diungkapkan Busyro setelah pemerintah resmi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Baca juga, Teten: Perppu Ormas untuk Keutuhan...

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham

Rabu , 19 Jul 2017, 20:20 WIB