#pmk-no-158

Sabtu , 22 Aug 2015, 18:08 WIB

Penghapusan PPN Diskotek Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Aturan tentang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk karaoke dan diskotek dianggap bertentangan dengan konstitusi. Meski pemerintah menyatakan aturan tersebut adalah amanah dari UU No 42...

Sabtu , 22 Aug 2015, 09:38 WIB

PMK Hiburan tak Pro Rakyat Miskin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai hanya menguntungkan masyarakat kelas menengah ke atas. Tempat karaoke dan diskotek dinilai bukan bagian dari seni. "Kalau Menteri Keuangan mengatakan ini untuk mengakomodir teman-teman seniman, ini tidak benar," ucap Sekjen FITRA Yenny Soetjipto kepada ROL, Jumat...

Jumat , 21 Aug 2015, 14:13 WIB

#pmk-no-158

Penghapusan PPN Diskotek Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi

PMK Hiburan tak Pro Rakyat Miskin

Bioskop dan Diskotek Bebas PPN, Ditjen Pajak: Itu Amanah UU

Pembebasan PPN Jasa Hiburan Hindari Terjadinya Pajak Berganda

Mulai September, Nonton Bioskop hingga Pertandingan Bola Bebas Pajak