Ahad , 01 Dec 2024, 04:49 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju apabila penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas. Evaluasi dilakukan agar masyarakat tidak diberdayakan...
Ahad , 24 Nov 2024, 15:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta mengingatkan warga agar menolak uang yang ditawarkan untuk memilih kandidat tertentu. Warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana, salah satunya dipenjara minimal 36 bulan. "Kalau kita bicara politik uang, ini kan sanksinya itu berat. Pertama, dia bisa dipenjara minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan....
Ahad , 27 Oct 2024, 05:16 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pilkada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,...
Kamis , 19 Jan 2023, 20:34 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi...
Kamis , 15 Apr 2021, 08:38 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor DPP...
Ahad , 22 Sep 2019, 05:40 WIB
Ahad , 14 Apr 2019, 23:36 WIB
Senin , 28 Apr 2014, 10:07 WIB
Kamis , 26 Sep 2013, 21:29 WIB
Rabu , 09 May 2012, 19:59 WIB
Ahad , 01 Apr 2012, 12:21 WIB
