REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menjelaskan, tak ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Hakim persidangan penyerangan air keras Novel Baswedan diminta mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmad Kadir Mahulette. Tuntutan setahun penjara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal mengatakan, ada kecenderungan pemerintah ingin menguatkan ekonomi dengan melemahkan KPK. Sebab, lembaga antirasuah dinilai terlalu sering...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menyesalkan DPR yang menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting menyarankan agar KPK tidak berpuas diri atas putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada mantan Ketua DPR...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berpendapat penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang mengubah UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan penyebaran keterangan Haris Azhar bukan merupakan tindak pidana dan dilakukan untuk kepentingan umum sehingga penerapan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kasus suap yang melibatkan panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan ikut menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, adalah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri mendesak pemerintah segera mengatur transportasi berbasis aplikasi teknologi informasi bukan malah memblokir dan melarangnya. "Mengingat kebutuhan masyarakat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) diminta bersikap profesional menangani dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan Ketua DPR, Setya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mendesak pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR segera memutuskan jadwal persidangan kode etik atas dugaan pencatutan nama...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) lndonesia, Miko Susanto Ginting mengatakan pembedaan tugas dari delapan Calon Pimpinan (Capim) KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel) tampak untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri dinilai masih menyisakan masalah. Menurut peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting, sejak upacara pelantikannya...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai langkah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 pada Masa Sidang I jika dibandingkan kinerja dewan periode 2009-2014 pada rentang waktu...