Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

 

20 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

INDEX BERITA

PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

Monday, 18 Apr 2022 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menjelaskan, tak ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan...

PSHK Minta Hakim Abaikan Tuntutan Ringan Penyerang Novel

Saturday, 13 Jun 2020 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Hakim persidangan penyerangan air keras Novel Baswedan diminta mengabaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmad Kadir Mahulette. Tuntutan setahun penjara...

PSHK Sebut KPK Dilemahkan untuk Kepentingan Ekonomi

Thursday, 19 Sep 2019 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal mengatakan, ada kecenderungan pemerintah ingin menguatkan ekonomi dengan melemahkan KPK. Sebab, lembaga antirasuah dinilai terlalu sering...

PSHK Sesalkan Sahnya RUU Revisi UU KPK

Friday, 06 Sep 2019 04:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, menyesalkan DPR yang menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun...

PSHK: Vonis Setnov Jangan Jadi Akhir Penanganan Kasus KTP-El

Thursday, 26 Apr 2018 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting menyarankan agar KPK tidak berpuas diri atas putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada mantan Ketua DPR...

Perppu Ormas Disebut Lemah dalam Proses dan Substansi

Thursday, 13 Jul 2017 12:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berpendapat penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang mengubah UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

PSHK: Tulisan Haris Azhar Bukan Tindak Pidana

Saturday, 06 Aug 2016 07:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan penyebaran keterangan Haris Azhar bukan merupakan tindak pidana dan dilakukan untuk kepentingan umum sehingga penerapan...

PSHK: Keterlibatan Sekretaris MA Bukti Jaringan Sistemik Lembaga Peradilan

Friday, 06 May 2016 14:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kasus suap yang melibatkan panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan ikut menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, adalah...

PSHK: Pemerintah Harus Atur Transportasi Berbasis IT

Tuesday, 15 Mar 2016 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri mendesak pemerintah segera mengatur transportasi berbasis aplikasi teknologi informasi bukan malah memblokir dan melarangnya. "Mengingat kebutuhan masyarakat...

In Picture: Respons Cepat Kejagung Usut Setnov Dinilai Politis

Thursday, 10 Dec 2015 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) diminta bersikap profesional menangani dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan Ketua DPR, Setya...

PSHK Desak MKD Segera Putuskan Jadwal Persidangan Setya Novanto

Tuesday, 01 Dec 2015 09:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mendesak pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR segera memutuskan jadwal persidangan kode etik atas dugaan pencatutan nama...

Pansel KPK Perlu Jelaskan Pengotakan Tugas Capim KPK

Monday, 07 Sep 2015 12:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) lndonesia, Miko Susanto Ginting mengatakan pembedaan tugas dari delapan Calon Pimpinan (Capim) KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel) tampak untuk...

PSHK Pertanyakan Pelantikan Budi Gunawan

Thursday, 23 Apr 2015 10:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri dinilai masih menyisakan masalah. Menurut peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting, sejak upacara pelantikannya...

SEMA PK tak Tepat dan Timbulkan Kerancuan

Tuesday, 06 Jan 2015 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai langkah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana tidak...

Sering Ribut, Kinerja DPR Alami Kemunduran

Friday, 12 Dec 2014 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 pada Masa Sidang I jika dibandingkan kinerja dewan periode 2009-2014 pada rentang waktu...

hide ads show ads
desktop mobile