#rancangan-kuhp

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Senin , 23 Sep 2019, 18:29 WIB

Jokowi Minta Empat RUU tak Disahkan oleh DPR Periode Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU). Keempat RUU yang ditunda pengesahannya, RUU Perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang...

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kelima kiri) bersama pimpinan DPR dan fraksi beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Senin , 23 Sep 2019, 18:23 WIB

DPR Tetap Upayakan Sahkan RKUHP Periode Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan DPR masih optimistis RUU KUHP bisa disahkan paad sisa akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019. Ia menuturkan DPR sedang berupaya melakukan sosialisasi terhadap pasal-pasal yang dianggap masih menimbulkan perdebatan di tengah publik. "Saya tetap dalam posisi yang optimis bahwa ini bisa tuntas. Tapi kan sangat bergantung pada dinamika di lapangan," kata...

Senin , 23 Sep 2019, 09:17 WIB

PKS akan Diskusikan Permintaan Penundaan RKUHP Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir...

Sabtu , 21 Sep 2019, 19:01 WIB

Kiai Ma'ruf: Tidak Setuju RKUHP Bisa Gugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin menanggapi kontroversi...

Sabtu , 21 Sep 2019, 16:08 WIB

Penundaan Pengesahan RKUHP Tergantung Sikap Fraksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang...

Sabtu , 21 Sep 2019, 15:47 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

Sabtu , 21 Sep 2019, 14:52 WIB

Jika RKUHP Disahkan, YLBHI: Penjara Makin Penuh

Sabtu , 21 Sep 2019, 14:20 WIB

Dewan Pers Minta RKUHP Jangan Tumpang Tindih UU Pers

Sabtu , 21 Sep 2019, 13:18 WIB

PKS Respons Permintaan Jokowi agar Pengesahan RKUHP Ditunda

Sabtu , 21 Sep 2019, 12:31 WIB

YLBHI: Banyak Pasal Multitafsir di RKUHP

Kamis , 19 Sep 2019, 18:07 WIB

Ketua MA: Contempt of Court Sangat Perlu Masuk RKUHP

Rabu , 18 Sep 2019, 22:22 WIB

Anggota DPR: Pasal 281 RKUHP tak Kriminalisasi Pers

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Rabu , 18 Sep 2019, 20:21 WIB

Kemenkumham Bentuk Tim Sosialisasi KUHP yang Baru

Senin , 09 Sep 2019, 20:10 WIB

DPR Target Sahkan RUU KUHP 26 September 2019

Jumat , 06 Sep 2019, 07:11 WIB

Pakar: Berbahaya Jika RKUHP Dipaksa Segera Disahkan

Rabu , 04 Sep 2019, 19:45 WIB

Pakar Pidana: Pasal Penghinaan Presiden Harus Dihapus

Ahad , 01 Sep 2019, 00:37 WIB

Pakar: Tak Perlu Khawatir Pasal Penghinaan di RKUHP

KPK tak Dapat Penuhi Permintaan Pemerintah-DPR di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP. Permintaan itu terkait rumusan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam bentuk pidana pokok (core crime). Hal itu sudah disampaikan KPK melalui surat tertanggal 4 Januari 2017 kepada Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan sejumlah alasan. "Setelah dilakukan kajian lebih mendalam, kami berada...