Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP. (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP. Republika/Abdan Syakura (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/12/2022). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR dan pemerintah mencabut 17 pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja jurnalistik, serta menuntut penundaan pengesahan RKUHP. Republika/Abdan Syakura (FOTO : ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)