#remisi-koruptor

Kamis , 13 Aug 2015, 15:29 WIB

Yasonna Keukeuh Beri Remisi untuk Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly keukeuh untuk tetap memberi remisi kepada seluruh narapidana di Hari Kemerdekaan RI ke-70 tak terkecuali napi kasus...

Kamis , 13 Aug 2015, 14:28 WIB

ICW: Jangan Obral Remisi Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak sembarangan mengobral remisi dasawarsa bagi narapidana korupsi pada peringatan 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia.Menurut siaran pers dari peneliti hukum ICW Lalola Easter, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan sinyal akan memberikan remisi dasawarsa kepada seluruh narapidana termasuk narapidana korupsi.Sinyal tersebut disampaikan...

Selasa , 11 Aug 2015, 15:24 WIB

'Remisi Koruptor Bertentangan dengan Tujuan Kemerdekaan'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul...

Senin , 10 Aug 2015, 18:13 WIB

ICW Keukeuh Tolak Remisi untuk Koruptor di Hari Kemerdekaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) keukeuh menolak rencana...

Senin , 10 Aug 2015, 17:40 WIB

Menkumham: Penolak Remisi tak Paham Filosofi Pemasyarakatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)...

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kanan).

Senin , 10 Aug 2015, 12:59 WIB

Muhammadiyah tidak Setuju Remisi Koruptor

Warga binaan terkait tindak pidana korupsi mafia pajak, Gayus Tambunan, usai salat Idul Fitri 1435 H di Lapas Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/7). (foto: Septianjar Muharam)

Selasa , 21 Jul 2015, 12:45 WIB

Soal Remisi Koruptor, Ini Penjelasan Ditjen Pemasyarakatan

Sejumlah aktivis menolak remisi untuk koruptor dan bandar narkoba (ilustrasi).

Selasa , 14 Apr 2015, 19:08 WIB

Siapa Lebih Pantas Remisi, Koruptor atau Teroris?

Selasa , 07 Apr 2015, 10:52 WIB

DPR Minta Menkumham Buat Indikator Remisi Koruptor

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat tiba di ruang pimpinan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Senin , 30 Mar 2015, 23:27 WIB

Menkumham Tetap Lanjutkan Rencana Revisi PP Remisi Koruptor

Plt Ketua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi memberi materi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jatim, Senin (30/3).

Senin , 30 Mar 2015, 16:26 WIB

Johan Budi Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor

Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menghadiri acara diskusi di ICW, Jakarta, Selasa (24/3).

Senin , 30 Mar 2015, 15:20 WIB

Johan Budi Harap Presiden Jokowi Lebih Tegas

(dari kiri) Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengadakan konferensi pers usai menggelar pertemuan antara KPK dengan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/3). (Republika/Wihdan)

Jumat , 27 Mar 2015, 22:24 WIB

Revisi PP Remisi Koruptor, KPK: itu Hak Pemerintah, Silahkan Saja

Jumat , 27 Mar 2015, 06:30 WIB

Yenny Wahid Tanggapi Wacara Remisi Koruptor

Jumat , 27 Mar 2015, 04:00 WIB

Indikator Baik tak Tepat Untuk Pemberian Remisi ke Koruptor

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho.

Kamis , 26 Mar 2015, 13:21 WIB

Pemberian Remisi Akan Membuat Koruptor Banal

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho

Kamis , 26 Mar 2015, 12:19 WIB

Remisi untuk Koruptor Langgar Strategi Nasional

Wakil Ketua DPR Dukung Menkumham Revisi Pemberian Remisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi terhadap terpidana korupsi, teroris dan Narkoba, menuai pro dan kontra di masyarakat.Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tidak ada yang salah dengan rencana tersebut. Ia pun menilai PP Nomor 99 Tahun 2012 mengandung unsur diskriminasi...

Rabu , 25 Mar 2015, 17:00 WIB

Alasan Yasonna Beri Remisi Koruptor Terbantahkan

Rabu , 25 Mar 2015, 10:42 WIB

Remisi Koruptor, Pengamat: Yasonna Harus Patuh Terhadap Jokowi

Polemik Remisi Koruptor. (dari kiri) Politisi PPP Asrul Sani, Staff Ahli Menkumham Ma'mun, dan Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menghadiri acara diskusi di ICW, Jakarta, Selasa (24/3).

Selasa , 24 Mar 2015, 21:14 WIB

Vonis untuk Koruptor Cenderung Ringan

Selasa , 24 Mar 2015, 19:44 WIB

Staff Menkumham Bantah Remisi Koruptor karena Pesanan

Polemik Remisi Koruptor. (dari kiri) Staff Ahli Menkumham Ma'mun dan Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menghadiri acara diskusi di ICW, Jakarta, Selasa (24/3).

Selasa , 24 Mar 2015, 19:27 WIB

KPK: Tidak Benar Remisi itu Dihapuskan

Selasa , 24 Mar 2015, 19:16 WIB

ICW Usut Motivasi Yasonna Soal Remisi Koruptor

Selasa , 24 Mar 2015, 17:39 WIB

Dua Alasan Kemenkumham Bersikikuh Remisi Koruptor

Massa yang tergabung dalam Pijar Indonesia menggelar lukisan para koruptor di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (25/3). (Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 24 Mar 2015, 17:16 WIB

DPR: Jika Remisi Koruptor Disahkan, Koruptor Harus Dihukum Berat

Selasa , 24 Mar 2015, 16:57 WIB

Syarat Remisi Koruptor Saat Ini Sulit

Selasa , 24 Mar 2015, 16:01 WIB

Remisi Koruptor Justru Bentuk Ketidakadilan

Selasa , 24 Mar 2015, 15:30 WIB

KPK: Remisi tak Sesuai Komitmen Jokowi

Selasa , 24 Mar 2015, 06:28 WIB

'Dalam Pemerintahan, Yasonna Tetap Pembantu Jokowi'

Senin , 23 Mar 2015, 20:33 WIB

Jokowi Diminta Perlihatkan Wibawanya

Senin , 23 Mar 2015, 16:13 WIB

Ditolak Jokowi, Wacana Remisi Koruptor Tetap Jalan Terus

Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul

Ahad , 22 Mar 2015, 15:17 WIB

Ruhut Sebut BW Jangan Terlalu Banyak Bicara

Sabtu , 21 Mar 2015, 20:00 WIB

Remisi untuk Koruptor Ditentang Banyak Pihak

ICW: Koruptor Tak Perlu Diberi Remisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Ester, menyatakan harusnya koruptor tak perlu diberi remisi. Ini kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang masuk kategori kejahatan luar biasa.Lola menyebutkan saat ini Indonesia sedang dalam darurat korupsi. Hal ini, kata dia, menyebabkan perlu ada pendekatan khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Dia menyatakan harus ada tindakan...

Jumat , 20 Mar 2015, 23:35 WIB