#revisi-kuhp

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (20/9).

Jumat , 20 Sep 2019, 21:31 WIB

Yasonna: RKUHP Kurang Sosialisasi kepada Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kurangnya sosialisasi atas Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada masyarakat. Yasonna menjelaskan, hal ini...

Jumat , 20 Sep 2019, 21:05 WIB

Yasonna Tegaskan Unggas Tetap Perlu Diatur dalam RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa pengaturan soal unggas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dibutuhkan petani. Hal itu diungkapkan Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/9)."Ketentuan pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama. Pada saat ini di perdesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani," Yasonna. Revisi...

Jumat , 20 Sep 2019, 20:55 WIB

PDIP Dukung Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden RI...

Jumat , 20 Sep 2019, 20:34 WIB

Amnesty International Nilai Keputusan Jokowi Terlambat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International Indonesia menilai langkah Presiden...

Jumat , 20 Sep 2019, 20:11 WIB

Yasonna Klarifikasi Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Jumat , 20 Sep 2019, 19:47 WIB

Soal Gelandangan Dapat Dipenjara, Ini Penjelasan Menkumham

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara

Jumat , 20 Sep 2019, 18:14 WIB

ICJR Apresiasi Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyanni.

Jumat , 20 Sep 2019, 17:31 WIB

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Kontras: Tidak Ada Puja-puji

Presiden Joko Widodo menerima Penasihat Hubungan Luar Negeri Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Song Tao dan Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Jumat , 20 Sep 2019, 17:28 WIB

Politikus PKS Minta Pengesahan RKUHP tidak Ditunda

Jumat , 20 Sep 2019, 17:15 WIB

Fahri Usul Presiden Ikut Rapat Konsultasi RKUHP di DPR

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Jumat , 20 Sep 2019, 17:05 WIB

Fraksi Koalisi Jokowi Setuju Tunda Pengesahan RKUHP

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Jumat , 20 Sep 2019, 16:46 WIB

Jokowi Komentari RUU Lain yang Masih 'Dikebut' DPR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo.

Jumat , 20 Sep 2019, 16:21 WIB

Bamsoet: Asing Tekan DPR Cabut Pasal Terkait LGBT dari RKUHP

Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam.

Jumat , 20 Sep 2019, 02:05 WIB

Komnas HAM Desak Pengesahan RKUHP Ditunda

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi saat aksi menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Jumat , 20 Sep 2019, 01:17 WIB

Petisi Tolak RKUHP Ditandatangani Ratusan Ribu Warganet

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kelima kiri) bersama pakar hukum tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan anggota Komisi III DPR foto bersama usai rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kamis , 19 Sep 2019, 19:26 WIB

Pasal-Pasal Bermasalah dalam RKUHP Menurut Pakar

Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/9). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi salah satu diantaranya menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Kamis , 19 Sep 2019, 19:06 WIB

Aksi #MahasiswaBergerak Demo DPR Tolak UU KPK dan RKUHP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Sidang Paripurna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati hasil revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I. "Izinkan saya untuk memberikan pengesahan untuk diketok. Bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi III Aziz Syamsudin yang dijawab setuju oleh peserta rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9). Menteri Hukum dan HAM...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menghadiri rapat kerja dengan Baleg, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9).

Rabu , 18 Sep 2019, 17:43 WIB

Pasal tentang Perzinaan Didrop dari RKUHP

Senin , 16 Sep 2019, 20:49 WIB

In Picture: Tolak RKUHP, Massa Demo di Depan Gedung DPR

Tolak RKUHP. Peserta aksi dari Aliansi Reformasi KUHP Yogyakarta menggelar aksi di depan Gedung Agung, Yogyakarta, Senin (16/9/2019).

Senin , 16 Sep 2019, 19:00 WIB

In Picture: Aktivis Aliansi Reformasi KUHP Yogyakarta Tolak RKUHP

Presiden Joko Widodo hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9).

Senin , 16 Sep 2019, 15:46 WIB

RKUHP Segera Disahkan, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUKK) melakukan aksi tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Senin , 16 Sep 2019, 15:34 WIB

Rapat Tertutup di Hotel, Kerja Panja RKUHP DPR Dipertanyakan

Politikus Nasdem sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi.

Senin , 16 Sep 2019, 15:31 WIB

DPR Berniat Sahkan RKUHP di Sidang Paripurna 24 September

Ahad , 15 Sep 2019, 06:07 WIB

Polemik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana (kanan) bersama Seskab Pramono Anung (ketiga kanan) bersepeda bersama di Komplek Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019).

Rabu , 04 Sep 2019, 01:17 WIB

Pasal Penghinaan Presiden: Dulu Delik Umum, Kini Delik Aduan

Presiden Joko Widodo berjalan memasuki ruang rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Jumat , 30 Aug 2019, 05:04 WIB

RKUHP Hampir Rampung: Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa.

Kamis , 29 Aug 2019, 23:19 WIB

DPR: Tujuh Poin Polemik Revisi KUHP Harus Dikompromikan

Rabu , 17 Jul 2019, 19:03 WIB

ICJR Sarankan DPR tak Buru-Buru Sahkan RKUHP

Anggota Badan Legislasi DPR RI Arsul Sani.

Rabu , 17 Jul 2019, 16:15 WIB

DPR Targetkan Rampungkan RKUHP pada Akhir September

Membahas Revisi KUHP. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (depan) bersama Pimpinan KPK datang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Rabu , 04 Jul 2018, 16:32 WIB

KPK: Presiden Pastikan tak Ada Tenggat Pengesahan RUU KUHP

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kanan), Basaria Panjaitan (tengah), Saut Situmorang (kedua kiri), dan Alexander Marwata (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/5). Siang ini kedua pihak akan kembali bertemu di Istana Bogor.

Rabu , 04 Jul 2018, 12:51 WIB

Siang Ini, Pimpinan KPK Bertemu Presiden Jokowi Bahas RKUHP

Jumat , 22 Jun 2018, 14:24 WIB

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Presiden Jokowi meninjau proyek pengerjaan runway di terminal III Bandara Soekarno Hatta, Kamis (21/6).

Kamis , 21 Jun 2018, 13:38 WIB

Jokowi Janji Segera Terima Pimpinan KPK Bahas RKUHP

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mempunyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun akan kehilangan dasar hukumnya. "Isi dari pasal yang dimasukkan ke dalam RUU KUHP pun banyak menimbulkan persoalan. Di antaranya adalah tidak diaturnya tentang mekanisme pembayaran uang...

Sabtu , 09 Jun 2018, 17:20 WIB