#revisi-terbatas-uu-pilkada

Kamis , 20 Aug 2015, 15:17 WIB

DPR Setuju Revisi Terbatas UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan setuju dilakukannya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, misalnya untuk mengatasi permasalahan adanya calon tunggal...

Ahad , 17 May 2015, 17:49 WIB

Fahri: Rapat Konsultasi DPR-Presiden Bisa Berkembang ke Isu Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, terkait dengan masalah Pilkada 2015, adalah lanjutan dari pertemuan Pimpinan DPR dengan Mendagri. "Seperti diketahui DPR khususnya Komisi II DPR sangat berkepentingan untuk memberikan dasar hukum yang lebih pasti bagi pilkada serempak tahap 1, yang akan melibatkan 286 daerah," kata Fahri dalam siaran...

Jumat , 15 May 2015, 17:11 WIB

#revisi-terbatas-uu-pilkada

DPR Setuju Revisi Terbatas UU Pilkada

Fahri: Rapat Konsultasi DPR-Presiden Bisa Berkembang ke Isu Lain

Golkar Makin Bergejolak Jika Salah Satu Kubu Ikut Pilkada

Golkar Munas Ancol Bersiap Uji Materi PKPU Pilkada

Ketua KPU Ingatkan Dampak Panjang Revisi UU Pilkada

DPR: Revisi UU Pilkada adalah Usulan KPU

Revisi UU Pilkada Bukti Parpol tak Mampu Selesaikan Konflik

Mendagri: Pemerintah tak Berencana Revisi UU Pilkada

Revisi Terbatas UU Pilkada Dinilai takkan Selesaikan Masalah

Revisi Terbatas UU Pilkada Mulai Dibahas 18 Mei

Revisi Terbatas Diharapkan Mempertimbangkan Waktu

Demi Golkar dan PPP, Fadli Zon Usulkan Revisi Terbatas UU Pilkada