#revisi-uu-kementerian

Senin , 09 Sep 2024, 18:19 WIB

RUU Kementerian Segera Disahkan DPR, Baleg Sebut Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menghilangkan batas jumlah kementerian. Pemerintahan mendatang, kata Achmad...

Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam saat berbicara dalam dialok publik di STIH IBLAM di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Kamis , 16 May 2024, 14:24 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam menilai presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif menentukan menteri dan jumlah kementerian negara. Menurut dia, nomenklatur kementerian bisa berubah sesuai dinamika dan tuntutan zaman. "(Penentuan menteri) itu hak prerogatif Presiden di dalam membentuk pemerintahan. Itu disebut secara tegas dalam UUD 1945 (Konsitusi)," ujar Radian dalam Dialog Publik yang...

Kamis , 16 May 2024, 13:18 WIB

#revisi-uu-kementerian

RUU Kementerian Segera Disahkan DPR, Baleg Sebut Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Menteri

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan, PDIP: Harus Ditambahkan Syarat

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Bukan untuk Akomodasi Jumlah Menteri

Golkar: Revisi UU Kementerian Negara Bukan Hanya Aspek Politik

Gerindra: Revisi UU Kementerian Bisa Sebelum Pelantikan Presiden

Ditengah Isu Penambahan Nomenklatur, DPR: Revisi UU Kementerian Diperlukan Ikuti Zaman