Anggota wadah pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat sipil antikorupsi melakukan aksi

Pukat UGM: Perppu Bisa Koreksi Revisi UU KPK yang Cacat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi koreksi atas UU yang dibuat secara terburu-buru dan cacat prosedural. Oce menganggap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan oleh DPR memiliki cacat prosedur baik secara formil maupun materiil. "Paling...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi undang-undang KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

KPK Siapkan 2 Tim Transisi Analisis Materi Revisi UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan lembaganya telah menyiapkan dua tim transisi untuk menganalisis materi-materi dalam revisi Undang-Undang KPK (UU KPK) yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Satu tim terkait perubahan status kepegawaian, sedangkan satu tim lainnya terkait kejanggalan dalam UU KPK. "Kami menyiapkan dua tim transisi yang berhubungan dengan status...