#revisi-uu-kuhp

Sabtu , 28 Sep 2019, 02:41 WIB

Ikatan Bidan Nyatakan tak Terlibat Pembuatan Meme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Terkait dengan maraknya beredarnya meme tentang bidan yang berkenaan dengan revisi KUHP, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengeluarkan sejumlah pernyataan. IBI menegaskan mereka tidak terlibat dalam pembuatan...

Jumat , 08 Jun 2018, 00:40 WIB

Mencari Titik Temu Soal Zina dan LGBT di RUU KUHP

...

Kamis , 10 May 2018, 09:31 WIB

Penambahan 555 Pasal Pidana

...

Jumat , 06 Apr 2018, 16:53 WIB

ICMI Minta Segera Ada Aturan Hukum untuk Sanksi Pelaku LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengusulkan...

Rabu , 04 Apr 2018, 14:10 WIB

ICMI: Negara Perlu Rumuskan Hukum yang Atur Pencegahan LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mencegah berkembangnya aktivitas dan perilaku...

Kamis , 15 Feb 2018, 01:00 WIB

Ini Usulan Pemerintah atas Pasal LGBT di Revisi UU KUHP

Rabu , 14 Feb 2018, 08:30 WIB

Para LSM yang 'Senafas' dengan Dubes Penentang Pidana LGBT

Tolak Disahkannya Perppu Ormas. Ketua GNPF Ulama Bachtiar Nasir memberikan paparan saat konferensi pers GNPF Ulama di Jakarta, Senin (30/10).

Rabu , 14 Feb 2018, 03:43 WIB

Desak Pengesahan RKUHP, MIUMI Berencana Turun ke Jalan

Selasa , 13 Feb 2018, 08:15 WIB

Sstt… Ada Gerakan Para Dubes di Indonesia 'Tolak' Pasal LGBT

Ahad , 24 Jan 2016, 16:08 WIB

PDIP Setuju Hukuman Mati Diubah Jadi Pidana Seumur Hidup

Demonstrasi mengecam kaum homoseksual. Ilustrasi

Jumat , 16 Oct 2015, 22:49 WIB

'Jangan Pasrah dengan Homoseksual'

Rabu , 07 Oct 2015, 21:07 WIB

Nasdem Manut Suara Rakyat Soal Revisi UU KPK

Rabu , 07 Oct 2015, 20:52 WIB

Arsul Sani tak Setuju Revisi UU KPK Sekarang

Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji.

Senin , 14 Sep 2015, 21:42 WIB

KPK Minta Delik Korupsi tak Masuk dalam RUU KUHP

Senin , 14 Sep 2015, 19:52 WIB

Kemenkumham: RUU KUHP tak Akan Melemahkan KPK

Mantan ketua MK Mahfud MD mendatangi Gedng KPK, Jakarta, Jumat (6/2).

Senin , 10 Aug 2015, 11:38 WIB

Mahfud MD: Penghinaan Presiden Harus Diobjektivikasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD kembali berkicau terkait pasal penghinaan Presiden di akun Twitternya. Menurut Mahfud, orang waras pasti setuju bila menghina Presiden harus dihukum. Namun, penghinaan tersebut harus dapat diobyektivikasi dalam kalimat hukum."Penghinaan harus diobyektivikasi dalam kalimat hukum agar tidak tumbuh dengan kritik, pernyataan sikap, dan memberi informasi yang benar," tulis Mahfud dalam akun...

Senin , 10 Aug 2015, 11:38 WIB

Mahfud MD: Penghinaan Presiden Harus Diobjektivikasi

Sabtu , 08 Aug 2015, 06:59 WIB

Pasal Penghinaan Presiden tak Akan Bawa Indonesia ke Orde Baru

Presiden Jokowi beri arahan peserta rapimnas TNI-Polri

Sabtu , 08 Aug 2015, 05:40 WIB

Pakar Hukum: Presiden Harus Berjiwa Besar

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Sabtu , 08 Aug 2015, 05:06 WIB

Mahfud MD : Pasal Penghinaan Presiden Sangat Dilematis

Sabtu , 08 Aug 2015, 04:13 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Pakar: Dalam UU Presiden Bukan Simbol Negara

Jumat , 07 Aug 2015, 18:06 WIB

'Materi Pasal Penghinaan Presiden Masih Sama dengan yang Dibatalkan MK'

Mantan kepala BIN AM Hendropriyono menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (21/10).

Jumat , 07 Aug 2015, 15:32 WIB

Hendropriyono: Masa Presiden Sudah Dipilih Malah Dihina-hina

Jumat , 07 Aug 2015, 13:08 WIB

Hendropriyono Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan

Jumat , 07 Aug 2015, 09:48 WIB

Sejarawan: Pasal Penghinaan Presiden Warisan Kolonial

Kamis , 06 Aug 2015, 23:38 WIB

'Pemerintah Seolah Urgent Jaga Wibawa Dibanding Fokus Kerja'

Kamis , 06 Aug 2015, 17:08 WIB

Gerindra: Pengusulan Pasal Penghinaan Presiden tidak Layak

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik berjabat tangan usai melakukan rapat koordinasi persiapan Pilkada di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6).

Rabu , 05 Aug 2015, 22:28 WIB

Mantan Ketua MK: Pasal Penghinaan Presiden Hambat Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menilai pasal penghinaan presiden tidak dibutuhkan lagi karena dalam praktiknya menghambat demokrasi dan dapat disalahgunakan oleh penegak hukum. "Dalam praktiknya, penegak hukum lebih agresif dari presidennya. Presiden tidak merasa terhina, polisinya yang aktif menangkapi orang," katanya ketika ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8). Jimly juga menceritakan bahwa pasal penghinaan dulu sudah...

Rabu , 05 Aug 2015, 22:28 WIB