#revisi-uu-md3

Senin , 17 Nov 2014, 11:28 WIB

Ketua MPR: Hak DPR Milik Anggota, Bukan Komisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya berdamai dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Keinginan KIH yang mengusulkan mencabut pasal 98 tentang hak interpelasi komisi disepakati oleh KMP. Ketua MPR,...

Ahad , 16 Nov 2014, 19:06 WIB

NasDem Masih Enggan Serahkan Nama Anggota Komisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) telah sepakat untuk menyelesaikan kisruh di DPR dengan merevisi beberapa pasal dalam UU MD3, namun Partai NasDem masih enggan menyerahkan nama-nama untuk anggota komisi.Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat mengatakan, penyerahan nama untuk anggota komisi akan dilakukan setelah pembentukan badan legislasi (Baleg). Hal itu untuk mewujudkan hasil...

Ahad , 16 Nov 2014, 18:48 WIB

NasDem Puas KIH dan KMP Sepakat Revisi UU MD3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai NasDemmenyambut baik kesepakatan antara Koalisi...

Sabtu , 15 Nov 2014, 02:02 WIB

Keinginan Revisi Hak Berpendapat DPR, Bentuk Otoritarian Lunak?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berharap...

Jumat , 14 Nov 2014, 18:58 WIB

Gara-Gara KIH, Muncul Perdebatan Tajam di KMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP),...

Dua kubu di DPR, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat berdamai dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 14 Nov 2014, 18:45 WIB

Revisi Hak Menyatakan Pendapat tak Ada dalam Kesepakatan Awal

Jumat , 14 Nov 2014, 18:40 WIB

KMP Isyaratkan Tolak Permintaan KIH

Jumat , 14 Nov 2014, 14:53 WIB

Untuk Ubah Hak DPR, KIH Harus Revisi UUD 1945

Kamis , 13 Nov 2014, 18:20 WIB

PKB Khawatir Pemerintahan Jokowi-JK Diganggu

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) memberikan palu kepada Ketua komisi I, Mahfudz Siddiq (kedua kanan) didampingi wakil ketua, Tantowi Yahya (kiri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/10). (Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 13 Nov 2014, 18:02 WIB

Fadli Zon: KIH Takut dengan Hak Menyatakan Pendapat

Kamis , 13 Nov 2014, 16:07 WIB

KIH Diminta tak Setengah-Setengah Serahkan Nama Anggota AKD

Suasana sidang paripurna DPR. (Foto file)

Kamis , 13 Nov 2014, 14:07 WIB

Paripurna Batal, KIH Gelar Rapat Koalisi

Kamis , 13 Nov 2014, 13:45 WIB

'Kita tak Ingin Jegal Pemerintah'

Kamis , 13 Nov 2014, 13:36 WIB

Nasdem: KIH Minta Hak DPR Terhadap Pemerintah tak di Tingkat Komisi

Sejumlah anggota dewan menyaksikan meja Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang terbalik saat rapat paripurna terkait pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10). (Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 13 Nov 2014, 13:06 WIB

Pakar: KIH Bisa Lakukan Tindakan Inkostitusional

Kamis , 13 Nov 2014, 12:52 WIB

Pakar: KIH tak Bisa Hapus Pasal Hak Menyatakan Pendapat

Kamis , 13 Nov 2014, 12:28 WIB

KIH Khianati Kesepakatan Damai?

Usul Hapus Pasal Pemakzulan, KIH Tak Gunakan Akal Sehat

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Mahfudz Sidiq menilai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak menggunakan akal sehat saat mengusulkan revisi menghapus pasal hak menyatakan pendapat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Mahfud mengatakan dengan memasukan usulan itu dalam kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih (KMP), maka DPR tidak akan mampu menjalankan fungsi cek and...