#ruu-omnibus-cipta-kerja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Senin , 17 Feb 2020, 12:49 WIB

Mahfud: Mungkin Salah Ketik, UU tak Bisa Diganti dengan PP

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, pada prinsipnya undang-undang (UU) tidak bisa diganti lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres). Menurut...

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto (kedua kanan) memberi paparan bersama politisi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri (kiri), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lidya Hanifa (kedua kiri) dan DirekturIndo Barometer M. Qodari (kanan) dalam rilis survei kinerja evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Amin di Jakarta, Ahad (16/2/2020).

Ahad , 16 Feb 2020, 23:15 WIB

Omnibus Law, Bima Arya: Saya tak Setuju IMB Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tidak menyetujui jika izin mendirikan bangunan (IMB) dihapuskan seiring penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah penyederhanaan izin. "Saya tidak setuju IMB dihapus. Yang diperlukan adalah penyederhanaan rezim perizinan," katanya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin", di Jakarta,...

Ahad , 16 Feb 2020, 20:30 WIB

#ruu-omnibus-cipta-kerja

Mahfud: Mungkin Salah Ketik, UU tak Bisa Diganti dengan PP

Omnibus Law, Bima Arya: Saya tak Setuju IMB Dihapus

Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum Pekerja

KSPI: RUU Cipta Lapangan Kerja Hilangkan Pesangon

DPR Segera Gelar Rapat Pimpinan Proses Draf RUU Cipta Kerja

Wapres Minta Pembahasan Omnibus Law Terbuka untuk Publik

Pemerintah Klarifikasi tak Hapus Cuti Haid, Nikah, Ibadah