#ruu-pilkada

Kamis , 30 Oct 2014, 17:35 WIB

Soal Perppu Pilkada, Tjahjo Sudah Kontak Pimpinan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tetap dalam posisi memperjuangkan pilkada langsung. Pemerintah pun akan mengupayakan lobi lebih intensif agar DPR menyetujui Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden...

Kamis , 30 Oct 2014, 17:16 WIB

Ini Opsi Solusi Perppu Pilkada dari DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR sudah yang baru saja terbentuk kemarin, Rabu (29/10) langsung tancap gas untuk bekerja. Komisi yang diketuai Rambe Kamarul Zaman itu akan menjadikan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada sebagai prioritas yang akan dibahas. Wakil ketua komisi II, Mustafa Kamal mengatakan, pembahasan Perppu Pilkada sudah diusulkan pada pimpinan komisi untuk dibahas. Percepatan pembahasan Perpu Pilkada itu...

Kamis , 30 Oct 2014, 17:15 WIB

DPR Terpecah, Pengamat: Perppu Pilkada Bisa Buat Tambah Rumit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pemilu Said Salahudin mengatakan, keluarnya...

Kamis , 30 Oct 2014, 16:49 WIB

Dualisme di DPR Dikhawatirkan Pengaruhi Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dualisme yang terjadi di DPR dikhawatirkan...

Selasa , 28 Oct 2014, 18:43 WIB

Kemendagri Diminta Segera Bahas Anggaran Pilkada Serentak 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan...

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 21 Oct 2014, 19:23 WIB

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (2-habis)

Selasa , 21 Oct 2014, 19:12 WIB

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (1)

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Selasa , 21 Oct 2014, 18:56 WIB

KPU dan Bawaslu Sepakat Tindak Lanjuti Perppu Pilkada

Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja (kanan) berjalan saat akan menyerahkan hasil pembahasan komisi II dalam sidang Paripurna di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9). (Tahta Adilla/Republika).

Selasa , 14 Oct 2014, 14:00 WIB

MK Anggap UU Pilkada Hangus, Pemohon Sebaiknya Segera Cabut Uji Materi

Wakil Ketua MK Arief Hidayat ( kanan) (Republika/ Tahta Aidilla)

Senin , 13 Oct 2014, 15:05 WIB

MK Minta Penggugat Cabut Gugatan Perkara UU Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat terbatas kabinet yang membahas masalah Perppu Pilkada dan Perppu Pemda di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Senin , 13 Oct 2014, 14:00 WIB

DPR Didesak Sahkan Perppu Pilkada Lewat DPRD

Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) membacakan hasil putusan permohonan UU MD3 di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (29/9). (Republika/Tahta Aidilla)

Senin , 13 Oct 2014, 13:49 WIB

MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut

Ahad , 12 Oct 2014, 21:17 WIB

Demokrat Berikan Sanksi Untuk Nurhayati?

Pengunjung melihat pameran UMKM Sumatera Barat di Jakarta, Selasa (17/6)

Ahad , 12 Oct 2014, 01:15 WIB

UU Pilkada Lewat DPRD Rugikan UKM

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Sabtu , 11 Oct 2014, 22:47 WIB

'Itu Bisa Jadi Indikator Kalau Konflik KMP dan KIH Masih Berlanjut'

Sabtu , 11 Oct 2014, 20:00 WIB

Pengamat: MK Harus Putuskan Uji Materi UU Pilkada Sebelum Dibahas DPR

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Sabtu , 11 Oct 2014, 18:04 WIB

Apa yang Dipilih Santri? Pilkada Langsung atau Lewat DPRD

Demokrasi Bukan cuma Pilkada Langsung atau tak Langsung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan masalah demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum (Pemilu) secara langsung atau tidak langsung. Menurutnya keduanya hanya cara untuk memastikan nilai intrinsik demokrasi agar berjalan. Nilai intrinsik tak boleh dikurangi dalam urusan apa pun, karena berkaitan dengan menjadi orang bermartabat."Penting bagi tatanan bernegara kita, untuk meletakkan semua mimpi dan harus...

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Jumat , 10 Oct 2014, 15:08 WIB

MK Diminta Percepat Sidang UU Pilkada

Kamis , 09 Oct 2014, 23:44 WIB

FITRA: Pilkada Dapat Dilaksanakan Serentak

Kamis , 09 Oct 2014, 23:41 WIB

Gerindra Target Sapu Bersih Kemenangan 11 Pilkada di Sulsel

Kamis , 09 Oct 2014, 07:19 WIB

PPI Belanda Dukung Perppu Pilkada

Rabu , 08 Oct 2014, 17:12 WIB

Soal Perppu Pilkada, DPD Diminta Ikut Berperan

Rabu , 08 Oct 2014, 12:49 WIB

'Perppu Pilkada Bukan Jaminan'

Rabu , 08 Oct 2014, 10:02 WIB

Puskapol UI Fasilitasi 132 Organisasi Sipil Petisi UU Pilkada

Selasa , 07 Oct 2014, 19:11 WIB

Pengamat: Masih Terbuka Kemungkinan Pilkada Langsung

Selasa , 07 Oct 2014, 17:43 WIB

Ratusan Akademisi UI Tolak Pilkada Tidak Langsung

Selasa , 07 Oct 2014, 13:33 WIB

Selama ini Pilkada Bermasalah

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Selasa , 07 Oct 2014, 05:35 WIB

Tolak Pilkada Lewat DPRD, Daerah Disarankan Buat Perda

Selasa , 07 Oct 2014, 05:06 WIB

KPU: Kami akan Periksa Dulu Bunyi Perppu Pilkada

Senin , 06 Oct 2014, 23:51 WIB

Sekjen Gerindra: Saya Belum Baca Perppu Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan menuju Kantor Kepresidenan usai melakukan sesi foto bersama dengan pegawai Sekretariat Kepresidenan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Senin , 06 Oct 2014, 23:45 WIB

Perppu Pilkada Dikeluarkan karena Penilaian Subjektif SBY?

Senin , 06 Oct 2014, 22:05 WIB

Untuk Pilkada 2015, Mendagri Sebut KPU Bisa Gunakan Perppu

Senin , 06 Oct 2014, 21:49 WIB

Isi Perppu SBY Sama dengan RUU Pilkada? Ini Kata Mendagri

Nasib Perppu SBY Ada di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dianggap sebagai merupakan kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Guru besar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Muhammad Fauzan mengatakan, penerbitan Perppu Pilkada sesuai dengan pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Isinya, berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, pPresiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". "Apalagi kegentingan memaksa ada yang subjektif dan...

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Senin , 06 Oct 2014, 21:26 WIB