#ruu-pilkada

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (keempat kanan), bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang juga pimpinan rapat Achmad Baidowi (kedua kanan), dan perwakilan fraksi yang menyetujui RUU melambaikan tangan usai menandatangani naksah persetujuan RUU Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan pembahasan RUU Pilkada antara Baleg DPR dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Badan Legislasi DPR mengesahkan Revisi Undang - Undang (RUU) Pilkada dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU, dimana sebanyak delapan Fraksi DPR menyetujui RUU Pilkada dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tak sependapat RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna.

Rabu , 21 Aug 2024, 21:26 WIB

In Picture: Baleg DPR Setujui Revisi RUU Pilkada, Siap Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang juga pimpinan rapat Achmad Baidowi, dan...

Suasana rapat anggota Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI.

Rabu , 21 Aug 2024, 19:26 WIB

Empat Alasan PDIP tak Ikut Setujui RUU Pilkada Disahkan Jadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna pada Kamis (22/8/2024). Namun, Fraksi PDIP DPR tak setuju RUU Pilkada itu disahkan menjadi UU. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP M Nurdin mengatakan, pembahasan perubahan terhadap UU seharusnya disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor...

Rabu , 21 Aug 2024, 18:15 WIB

Dibahas Sat-Set Sehari, RUU Pilkada yang Bertentangan dengan Putusan MK Disahkan DPR Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Rancangan...

Rabu , 21 Aug 2024, 17:35 WIB

Fraksi Gerindra Sebut RUU Pilkada sebagai Angin Segar Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai, Rancangan...

Rabu , 21 Aug 2024, 16:52 WIB

PDIP Ungkap Kejanggalan RUU Pilkada, antara Draf Dibagikan dan yang Ditayangkan Beda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan T.B. Hasanuddin...

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

Rabu , 21 Aug 2024, 15:56 WIB

Hasan Nasbi: Pemerintah Hormati Putusan MK

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin.

Rabu , 21 Aug 2024, 15:39 WIB

Fraksi PDIP Protes, DIM RUU Pilkada tak Sesuai Putusan MK

Rabu , 21 Aug 2024, 13:57 WIB

Kelompok Akademisi dan Masyarakat Sipil Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU Pilkada

Rabu , 03 Feb 2021, 04:50 WIB

Emil: Pilkada Ditunda atau Tidak, Bukan Masalah

Rabu , 29 Jul 2020, 00:25 WIB

Legislator: Politik Dinasti Buruk Buat Demokrasi

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (kiri) menyerahkan dokumen UU Pilkada kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

Selasa , 14 Jul 2020, 19:35 WIB

In Picture: DPR Sahkan UU Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Selasa , 19 Nov 2019, 06:48 WIB

Tito Sebut Evaluasi Pilkada Langsung Butuh Kajian Mendalam

Selasa , 19 Nov 2019, 06:38 WIB

UU Pilkada Berpeluang Direvisi

Senin , 11 Nov 2019, 13:00 WIB

Hemat Anggaran, KPU Usulkan E-Rekap di Pemilu

Rabu , 06 Nov 2019, 22:30 WIB

Kepala Daerah Korupsi tapi Raih WTP, Ini Penjelasannya

Rabu , 06 Nov 2019, 19:20 WIB

Kader PAN Sambut Baik Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Senin , 04 Nov 2019, 23:46 WIB

Alasan KPU Batasi Usia Maksimal Petugas KPPS

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).

Mendagri Dukung Larangan Napi Koruptor Diatur di UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung usulan larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pilkada 2020. Tjahjo menyebut Pemerintah tak mempersoalkan sejauh disepakati oleh penyelenggara Pemilu dan DPR.“Setuju saja, setuju saja kalau itu memang ada kesepakatan ya sudah, tidak masalah,” ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).Tjahjo mengungkap demikian, setelah Ketua Badan Pengawas...

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo.

Selasa , 13 Dec 2016, 18:05 WIB

Panglima Ingin Pembahasan RUU Pemilu Selesai Sebelum Mei 2017

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” yang akan diselenggarakan di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (17/11).

Ahad , 11 Dec 2016, 08:31 WIB

‎PKS Minta Pembahasan RUU Pemilu tidak Gegabah

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Jumat , 03 Jun 2016, 22:15 WIB

UU Pilkada Bukan Sekedar Isu Mundurnya Anggota Legislatif

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri)saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).

Kamis , 05 May 2016, 14:56 WIB

Pembahasan Revisi UU Molor, Pilkada akan Tetap Berlangsung Februari 2017

Kamis , 28 Apr 2016, 21:14 WIB

RUU Tax Amnesty dan Revisi Pilkada tak Jadi Dibahas Saat Masa Reses

Senin , 25 Apr 2016, 19:23 WIB

Alot, Pengesahan Revisi UU Pilkada Bisa Mundur

Sabtu , 16 Apr 2016, 18:36 WIB

Tanpa RUU Pilkada, JK: Pilkada Tetap Jalan

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzzaman (kiri) berbincang bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kanan) saat menggelar pertemuan konsultasi di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/4). (Republika/ Raisan Al Farisi)

Kamis , 14 Apr 2016, 13:44 WIB

In Picture: Bahas Pilkada, Ketua Komisi II DPR Bertemu Ketua MK

Jumat , 01 Apr 2016, 11:37 WIB

Mau Nyalon Pilkada, Mantan Napi Harus Buat Pengumuman di Media

Kamis , 31 Mar 2016, 05:00 WIB

RUU Pilkada Jangan Sampai Diskriminatif Terhadap Calon Independen

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Kamis , 21 May 2015, 03:08 WIB

Nasdem Tolak Revisi UU Pilkada

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Sabtu , 09 May 2015, 20:14 WIB

Revisi UU Idealnya Dilakukan Setelah Pilkada

Selasa , 05 May 2015, 16:32 WIB

Revisi UU Pilkada Jangan Hanya Akomodir Parpol Berkonflik

Kamis , 05 Mar 2015, 17:48 WIB

FITRA Sarankan Biaya Pilkada Ditanggung APBN

Ahad , 01 Mar 2015, 18:01 WIB

Jadwal Pilkada Kabupaten Malang Dimajukan

Kamis , 26 Feb 2015, 17:13 WIB

Tahapan Pilkada Dimulai Mei 2015

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Komisi II Bawa RUU Pilkada ke Rapat Paripurna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi II dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat membawa draf Rancangan Undang Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Senin (9/2). "Komisi II dan Baleg DPR RI sudah tiga kali melakukan pertemuan untuk harmonisasi draf RUU Pilkada dan sepakat untuk membawa draf...

(dari kiri) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1).(Republika/ Wihdan)

Kamis , 29 Jan 2015, 20:18 WIB