#ruu-pks

Ketua Presidium Majelis Ormas Islam Mohammad Sidik (kedua kanan) bersama Dosen Pemikiran dan Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor Wido Supraha (kedua kiri) dan Advokat dan Konsultan Hukum Helmi Al Djufri (kiri) memberikan paparan saat seminar di Gedung Menara Da'wah, Jakarta, Kamis (28/3).

Kamis , 28 Mar 2019, 19:59 WIB

In Picture: RUU P-KS Ditolak Majelis Ormas Islam

Ketua Presidium Majelis Ormas Islam Mohammad Sidik (kanan) bersama Dosen Pemikiran dan Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor Wido Supraha (tengah) dan Advokat dan Konsultan Hukum Helmi Al Djufri (kiri) memberikan paparan saat seminar di Gedung Menara Da'wah, Jakarta, Kamis (28/3).

Kamis , 28 Mar 2019, 17:56 WIB

Majelis Ormas Islam Tolak RUU P-KS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ormas Islam (MOI) mendeklarasikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Majelis tersebut menolak rancangan beleid itu disahkan menjadi undang-undang karena RUU tersebut dinilai memuat unsur tertentu, yang dapat merusak moral. "Penolakan ini didasarkan oleh keprihatinan kami bahwa materi dalam RUU tersebut dapat merusak sendi-sendi moral bangsa dan tatanan keluarga Indonesia," ujar...

Senin , 25 Mar 2019, 14:56 WIB

MUI Segera Tuntaskan Masukan RUU PKS ke DPR dan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menuntaskan...

Selasa , 05 Mar 2019, 02:00 WIB

Ketua Panja Pastikan RUU P-KS tidak Didrop

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019...

Selasa , 26 Feb 2019, 22:45 WIB

DPR Bakal Bahas RUU Kekerasan Seksual Usai Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu...

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Vennetia R Danes sedang memberikan sambutan saat peluncuran Program Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sejak Dini di Dumai, Provinsi Riau, Selasa (4/10).

Sabtu , 23 Feb 2019, 10:35 WIB

Kemen-PPPA Tegaskan RUU PKS tidak Pro-Zina

Kamis , 14 Feb 2019, 12:17 WIB

PP Persis Tolak Pengesahan RUU PKS

Waketum MUI Prof Yunahar Ilyas Lc MA dan Waketum MUI Drs. Zainut Tauhid Saadi MSi memimpin rapat Dewan Pimpinan Harian MUI di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (12/2). Dok Istimewa

Selasa , 12 Feb 2019, 18:16 WIB

MUI Sarankan Ganti Diksi 'Kekerasan' Dalam RUU P-KS

Selasa , 12 Feb 2019, 15:34 WIB

MUI Minta Pengesahan RUU P-KS Ditunda

Senin , 11 Feb 2019, 14:27 WIB

PKS Usul Penggantian Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Sabtu , 09 Feb 2019, 07:03 WIB

Gerakan Feminis dan Dakwah Muslimah

Selasa , 05 Feb 2019, 19:04 WIB

RUU P-KS Ditargetkan Mulai Dibahas Setelah Pilpres

Ketua Yayasan Dinamika Umat, Ustaz Hasan Basri Tanjung

Senin , 04 Feb 2019, 18:00 WIB

Ustaz Hasan Basri: RUU P-KS tak Cegah Prostitusi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis.

Kamis , 31 Jan 2019, 19:24 WIB

Wakil Ketua Komisi 8: RUU P-KS Usulan LSM Perempuan

Senin , 10 Dec 2018, 13:17 WIB

RUU Kekerasan Seksual di Mana? Ini Kata Politikus Gerindra

Perwakilan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, Masrurah memberikan sambutan dalam momen Hari Perempuan Internasional 2018 di Denpasar, Bali, Kamis (8/3).

Kamis , 08 Mar 2018, 14:07 WIB

Aktivis Tuntut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dituntaskan

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Pribudiarta Nur Sitepu

Jumat , 02 Feb 2018, 05:50 WIB

Kementerian PPPA: Pembahasan RUU PKS Makin Intensif

Ketua Bidang Kajian Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Dinar Dewi Kania (kedua kanan) menghadiri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1).

Aila Usulkan Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia memenuhi undangan DPR menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI. Dalam rapat ini, AILA Indonesia mengusulkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) diubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual."Perubahan judul tersebut perlu dilakukan agar selaras dengan KUHP dan RUU KUHP karena delik kejahatan seksual sudah menjadi delik yang dikenal...

Kekerasan seksual terhadap anak (ilustrasi)

Selasa , 12 Sep 2017, 01:55 WIB

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mulai Dibahas

Ahad , 11 Jun 2017, 21:17 WIB

Rieke: Surpres Saja tidak Cukup

Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka

Jumat , 02 Jun 2017, 21:08 WIB

RUU PKS Dinilai akan Perjelas Definisi Kekerasan Seksual

Rabu , 01 Feb 2017, 07:12 WIB

Baleg DPR Setujui Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rabu , 27 Jul 2016, 12:49 WIB

Bahas Penetapan Perppu Kebiri, PKS Abstain

Senin , 13 Jun 2016, 23:54 WIB

RUU PKS untuk Cegah Kekerasan Seksual

Jumat , 03 Jun 2016, 13:47 WIB

Pakar Otak Universitas California Setuju Hukuman Kebiri

Jumat , 27 May 2016, 10:10 WIB

Komnas HAM: Hukuman Kebiri Rendahkan Martabat Manusia

Pemilik Klinik Pasutri Dr Boyke Dian Nugraha

Jumat , 27 May 2016, 06:42 WIB

Penerima Hukuman Kebiri Bisa Menjadi Seperti Perempuan

Jumat , 27 May 2016, 06:31 WIB

Boyke: Ketimbang Dikebiri, Predator Seks Lebih Baik Ditembak Mati

Jumat , 27 May 2016, 06:21 WIB

Dokter Boyke: Hukuman Kebiri Bikin Bulu Rontok Hingga Diabetes

Kamis , 26 May 2016, 14:46 WIB

Fadli Zon Yakin Mayoritas Fraksi Sepakat 'Perppu Kebiri'

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan keterangan terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (27/4). (Republika/ Agung Supriyanto)

Kamis , 26 May 2016, 14:33 WIB

Dokter tak Bisa Tolak Eksekusi Hukuman Kebiri

Senin , 23 May 2016, 16:39 WIB

DPD Desak DPR Segera Bahas RUU PKS

Ratusan warga korban konflik masa lalu asal Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Kabupaten Pidie menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

Kamis , 12 Apr 2012, 19:24 WIB

UU PKS Halangi Tugas Wartawan

Kamis , 12 Apr 2012, 02:00 WIB

PDIP: Tak Benar RUU PKS Dukung Asing

Menko Polhukam Serahkan RUU PKS ke Parlemen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanganan Konflik Sosial (PKS) ke parlemen. Penyerahan RUU PKS ini ditujukan agar DPR segera memaripurnakannya.Pemerintah, kata dia, memiliki kapasitas yang hanya sebatas proses politik saja. Sementara untuk pengesahan RUU merupakan kewenangan dari DPR. "Kita ikut saja apa yang menjadi keputusan parlemen," ujarnya...

Kordinator Kontras, Haris Azhar (tengah), saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pembahasan dan Pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Kantor Imparsial, Jakarta.

Selasa , 10 Apr 2012, 16:47 WIB