Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Mahfud MD Dorong Pengesahan RUU PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sangat penting untuk dilakukan. Menurutnya, RUU PKS merupakan bentuk hadirnya negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan."Pengesahan RUU PKS sangat penting, bagi pemerintah sangat penting," ujar Mahfud dalam kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Publik Komisi Nasional Perempuan 2015-2019 di Jakarta Pusat,...

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan RUU P-KS tidak dibahas dari nol.

Sabtu , 16 Nov 2019, 09:06 WIB

Menteri PPPA: Pembahasan RUU P-KS tidak dari Nol

Gedung DPR

Senin , 04 Nov 2019, 16:47 WIB

Komisi VIII DPR akan Kembali Bahas RUU PKS

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise berfoto bersama Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati jelang serah terima jabatan di gedung Kemen PPPA, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Jumat , 25 Oct 2019, 01:07 WIB

Sertijab Menteri PPPA, Yohana Titip RUU PKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise melakukan salam Three Ends disela-sela peresmian rumah perlindungan pekerja perempuan di Graha Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019).

Selasa , 08 Oct 2019, 12:35 WIB

Menteri Yohana Desak DPR Segera Sahkan RUU PKS

Politikus Nasdem sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi.

DPR Nilai Ada Potensi Tabrakan Antara RUU PKS dan RUU KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi meminta agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak dulu disahkan. Alasannya, RUU PKS berpotensi akan bertabrakan dengan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). "RUU PKS bisa-bisa mengalami over kriminalisasi, seperti yang disampaikan tadi itu, bisa terjadi dalam RUU PKS, tapi itu tidak dibenarkan RKUHP," kata Taufiqulhadi dalam...

Masyarakat dan para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Perempuan menandatangani pernyataan sikap saat aksi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Car Free Day (CFD) Dago, Kota Bandung, Ahad (21/7).

Senin , 29 Jul 2019, 22:28 WIB

RUU PKS, Benarkah menjadi Solusi?

Aksi Tolak RUU PKS. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri (ACR) melakukan aksi simpatik tolak Rancangan Undang- undang PKS di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (21/7).

Senin , 29 Jul 2019, 09:34 WIB

Negara Wajib Melindungi Kehormatan Perempuan

Perempuan karier. Perempuan mendapat tempat terhormat dalam masyarakat madani. Perlindungan perempuan menjadi sangat penting.

Senin , 29 Jul 2019, 05:26 WIB

Retizen: Lindungi Kehormatan Perempuan

Masyarakat dan para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Perempuan menandatangani pernyataan sikap saat aksi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Car Free Day (CFD) Dago, Kota Bandung, Ahad (21/7).

Ahad , 28 Jul 2019, 02:40 WIB

Mempersoalkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Aksi Tolak RUU PKS. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri (ACR) melakukan aksi simpatik tolak Rancangan Undang- undang PKS di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (21/7).

Ahad , 21 Jul 2019, 20:14 WIB

In Picture: Aksi Tolak RUU PKS di Bundaran HI

Pernikahan Ilustrasi

Selasa , 16 Jul 2019, 16:08 WIB

Alasan Persistri Tolak RUU PKS

Masyarakat dari berbagai aliansi melakukan aksi damai bertajuk stop kekerasan seksual di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Sabtu , 06 Jul 2019, 17:42 WIB

RUU PKS Kembali Didesak untuk Lekas Disahkan

Aborsi bisa diperbolehkan karena adanya uzur baik yang bersifat darurat maupun hajat.

Senin , 17 Jun 2019, 16:21 WIB

Aborsi, Kebebasan Memilih ataukah Memilih Bebas?

Udiensi MK dengan Menteri PPA. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) menerima Menteri PPA Yohana Yembise di Gedung MK, Jakarta, Rabu (26/12).

Selasa , 07 May 2019, 23:50 WIB

Yohana Berharap RUU PKS Segera Disahkan

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Didin Hafinuddin (tengah)

Jumat , 29 Mar 2019, 18:00 WIB

Didin: Umat Islam Mesti Tolak RUU P-KS