#ruu-pks

Perwakilan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, Masrurah memberikan sambutan dalam momen Hari Perempuan Internasional 2018 di Denpasar, Bali, Kamis (8/3).

Kamis , 08 Mar 2018, 14:07 WIB

Aktivis Tuntut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dituntaskan

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih menjadi polemik dan belum dibahas tuntas di DPR RI sampai hari ini. Perwakilan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan,...

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Pribudiarta Nur Sitepu

Jumat , 02 Feb 2018, 05:50 WIB

Kementerian PPPA: Pembahasan RUU PKS Makin Intensif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menilai DPR berinisiatif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hal tersebut terlihat dengan dibentuknya panitia kerja (Panja) RUU PKS. Sekretaris Menteri Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menyampaikan pandangan pemerintah ke DPR. Kemudian dengan dibentuknya Panja, berarti DPR berinisiatif untuk mempercepat proses. Ia menjelaskan,...

Kamis , 01 Feb 2018, 19:37 WIB

RUU PKS Bisa Dikaji tanpa Harus Bentuk Pansus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan...

Rabu , 31 Jan 2018, 23:08 WIB

Aila Usulkan Judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia memenuhi...

Selasa , 12 Sep 2017, 01:55 WIB

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mulai Dibahas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian PPPA mulai membahas Rancangan Undang-Undang...

Ahad , 11 Jun 2017, 21:17 WIB

Rieke: Surpres Saja tidak Cukup

Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka

Jumat , 02 Jun 2017, 21:08 WIB

RUU PKS Dinilai akan Perjelas Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak (ilustrasi)

Rabu , 01 Feb 2017, 07:12 WIB

Baleg DPR Setujui Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rabu , 27 Jul 2016, 12:49 WIB

Bahas Penetapan Perppu Kebiri, PKS Abstain

Senin , 13 Jun 2016, 23:54 WIB

RUU PKS untuk Cegah Kekerasan Seksual

Jumat , 03 Jun 2016, 13:47 WIB

Pakar Otak Universitas California Setuju Hukuman Kebiri

Jumat , 27 May 2016, 10:10 WIB

Komnas HAM: Hukuman Kebiri Rendahkan Martabat Manusia

Pemilik Klinik Pasutri Dr Boyke Dian Nugraha

Jumat , 27 May 2016, 06:42 WIB

Penerima Hukuman Kebiri Bisa Menjadi Seperti Perempuan

Jumat , 27 May 2016, 06:31 WIB

Boyke: Ketimbang Dikebiri, Predator Seks Lebih Baik Ditembak Mati

Jumat , 27 May 2016, 06:21 WIB

Dokter Boyke: Hukuman Kebiri Bikin Bulu Rontok Hingga Diabetes

Kamis , 26 May 2016, 14:46 WIB

Fadli Zon Yakin Mayoritas Fraksi Sepakat 'Perppu Kebiri'

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan keterangan terkait Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (27/4). (Republika/ Agung Supriyanto)

Kamis , 26 May 2016, 14:33 WIB

Dokter tak Bisa Tolak Eksekusi Hukuman Kebiri

Ratusan warga korban konflik masa lalu asal Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Kabupaten Pidie menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

UU PKS Halangi Tugas Wartawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Asep Komarudin, mengungkapkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Konflik Sosial (RUU PKS) dapat menimbulkan masalah bagi pekerjaan wartawan. Menurutnya, pembatasan akses keluar-masuk di wilayah dengan status konflik akan menyulitkan pekerja media dalam meliput berita. "Akan menyulitkan bagi pekerjaan wartawan," ungkap Asep di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (12/4). Asep mengatakan, pasal...