#ruu-pks

Rabu , 01 Jul 2020, 11:37 WIB

Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Dicabut dari Prolegnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyesalkan penarikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengkritik...

Rabu , 01 Jul 2020, 10:41 WIB

RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Selasa (30/6) kemarin, menyebutkan adanya sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Salah satu yang dicabut adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengonfirmasi adanya sejumlah RUU yang dimundurkan pembahasannya pada 2020. Salah satunya merupakan RUU P-KS...

Rabu , 01 Jul 2020, 08:18 WIB

DPR Pertimbangkan Cabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat evaluasi...

Kamis , 19 Dec 2019, 16:07 WIB

Mahfud MD Dorong Pengesahan RUU PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan...

Sabtu , 16 Nov 2019, 09:06 WIB

Menteri PPPA: Pembahasan RUU P-KS tidak dari Nol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak...

Senin , 04 Nov 2019, 16:47 WIB

Komisi VIII DPR akan Kembali Bahas RUU PKS

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise berfoto bersama Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati jelang serah terima jabatan di gedung Kemen PPPA, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Jumat , 25 Oct 2019, 01:07 WIB

Sertijab Menteri PPPA, Yohana Titip RUU PKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise melakukan salam Three Ends disela-sela peresmian rumah perlindungan pekerja perempuan di Graha Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/9/2019).

Selasa , 08 Oct 2019, 12:35 WIB

Menteri Yohana Desak DPR Segera Sahkan RUU PKS

Aksi Tolak RUU PKS. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri (ACR) melakukan aksi simpatik tolak Rancangan Undang- undang PKS di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (21/7).

Selasa , 08 Oct 2019, 05:11 WIB

Halusinasi RUU-PKS; Menambah Korban Kejahatan Seksual

Selasa , 01 Oct 2019, 17:37 WIB

Komnas Perempuan Minta Anggota DPR Baru Tuntaskan RUU PKS

Kamis , 26 Sep 2019, 18:18 WIB

Waketum MUI Apresiasi Penundaan Pengesahan RUU PKS

Kamis , 26 Sep 2019, 10:59 WIB

DPR Tunda Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kamis , 19 Sep 2019, 21:28 WIB

Politikus Gerindra: Pembahasan RUU PKS Masih Berat

Kamis , 19 Sep 2019, 06:05 WIB

Watim MUI Usul RUU PKS Jadi RUU Ketahanan Keluarga

Rabu , 18 Sep 2019, 14:26 WIB

Aliansi Masyarakat Solo (AMS) Minta DPR Segera Sahkan RUU PKS

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solo Dukung RUU-PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta, Selasa (17/9) pukul 13.00 WIB.

Rabu , 18 Sep 2019, 13:11 WIB

Massa di Solo Nilai Pemerintah Tak Serius Garap RUU-PKS

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Car Free Day (CFD) Dago, Kota Bandung, Ahad (21/7).

Jumat , 06 Sep 2019, 00:28 WIB

RUU-PKS, Benarkah Liberalisasi Perilaku Perempuan?

Aksi menentang pelecehan seksual. (ilustrasi)

Oknum Dosen Lecehkan Mahasiswi, Rektor se-Kalteng Dipanggil

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran akan segera memanggil semua rektor universitas di daerah itu terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen PS terhadap sejumlah mahasiswi. "Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil semua rektor universitas yang ada di Palangka Raya untuk membicarakan antisipasi permasalahan seperti ini, sehingga ke depan hal seperti ini tidak terulang kembali,"...

Sejumlah aktivis saat melakukan aksi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekearasan Seksual (RUU PKS) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (25/8).

Kamis , 29 Aug 2019, 10:01 WIB

Gerindra: RUU P-KS Harus Tepat dan Cepat

Gedung MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (ilustrasi)

Senin , 05 Aug 2019, 21:32 WIB

Legislator Ingin Istilah 'Kekerasan' dalam RUU P-KS Diganti

Politikus Nasdem sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi.

Selasa , 30 Jul 2019, 20:22 WIB

DPR Nilai Ada Potensi Tabrakan Antara RUU PKS dan RUU KUHP

Masyarakat dan para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Perempuan menandatangani pernyataan sikap saat aksi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Car Free Day (CFD) Dago, Kota Bandung, Ahad (21/7).

Senin , 29 Jul 2019, 22:28 WIB

RUU PKS, Benarkah menjadi Solusi?

Senin , 29 Jul 2019, 09:34 WIB

Negara Wajib Melindungi Kehormatan Perempuan

Perempuan karier. Perempuan mendapat tempat terhormat dalam masyarakat madani. Perlindungan perempuan menjadi sangat penting.

Senin , 29 Jul 2019, 05:26 WIB

Retizen: Lindungi Kehormatan Perempuan

Ahad , 28 Jul 2019, 02:40 WIB

Mempersoalkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ahad , 21 Jul 2019, 21:44 WIB

In Picture: Ratusan Aktivis Gelar Aksi Tolak RUU PKS di Bandung

Ahad , 21 Jul 2019, 20:14 WIB

In Picture: Aksi Tolak RUU PKS di Bundaran HI

Selasa , 16 Jul 2019, 16:08 WIB

Alasan Persistri Tolak RUU PKS

Masyarakat dari berbagai aliansi melakukan aksi damai bertajuk stop kekerasan seksual di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Sabtu , 06 Jul 2019, 17:42 WIB

RUU PKS Kembali Didesak untuk Lekas Disahkan

Aborsi bisa diperbolehkan karena adanya uzur baik yang bersifat darurat maupun hajat.

Senin , 17 Jun 2019, 16:21 WIB

Aborsi, Kebebasan Memilih ataukah Memilih Bebas?

Senin , 20 May 2019, 13:12 WIB

Sineas Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong.

Rabu , 08 May 2019, 08:33 WIB

Ketua Komisi VIII Dorong RUU Kekerasan Seksual Selesai

Udiensi MK dengan Menteri PPA. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) menerima Menteri PPA Yohana Yembise di Gedung MK, Jakarta, Rabu (26/12).

Selasa , 07 May 2019, 23:50 WIB

Yohana Berharap RUU PKS Segera Disahkan

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Didin Hafinuddin (tengah)

Jumat , 29 Mar 2019, 18:00 WIB

Didin: Umat Islam Mesti Tolak RUU P-KS

Ketua Presidium Majelis Ormas Islam Mohammad Sidik (kanan) bersama Dosen Pemikiran dan Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor Wido Supraha (tengah) dan Advokat dan Konsultan Hukum Helmi Al Djufri (kiri) memberikan paparan saat seminar di Gedung Menara Da'wah, Jakarta, Kamis (28/3).

Majelis Ormas Islam Tolak RUU P-KS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ormas Islam (MOI) mendeklarasikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Majelis tersebut menolak rancangan beleid itu disahkan menjadi undang-undang karena RUU tersebut dinilai memuat unsur tertentu, yang dapat merusak moral. "Penolakan ini didasarkan oleh keprihatinan kami bahwa materi dalam RUU tersebut dapat merusak sendi-sendi moral bangsa dan tatanan keluarga Indonesia," ujar...

Wakil Sekertaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan.

Senin , 25 Mar 2019, 14:56 WIB