#ruu-pks

Legalisasi Seks Bebas di Permendikbudristek 30/2021. Foto: Tahta Aidilla/Republika

Kamis , 18 Nov 2021, 00:30 WIB

Menanti Kearifan Selesaikan Polemik Permendikbud 30/2021

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi masih jadi polemik. Terutama, penggunaan diksi 'tanpa persetujuan korban' yang dikhawatirkan malah melegalkan perilaku seksual. Ketua Umum...

Wakil Ketua Umum Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Pengurus Nasional MASIKA ICMI, Hardini Puspasari

Ahad , 07 Nov 2021, 01:12 WIB

Masika ICMI Desak RUU PKS Segera Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Pengurus Nasional Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI), Hardini Puspasari menurutkan, korban kekerasaan seksual yang menimpa anak perempuan Indonesia jumlahnya tidak sedikit. Mereka harus kehilangan masa depannya. “Merujuk UUD NKRI 1945 tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk kelompok yang rentan seperti perempuan, anak, penyandang...

Senin , 25 Oct 2021, 12:50 WIB

Pemerintah Dorong DPR Segera Sahkan RUU PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong DPR agar segera mengesahkan...

Senin , 04 Oct 2021, 13:27 WIB

DPR: Studi Banding Daring Memiliki Keterbatasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan,...

Senin , 04 Oct 2021, 13:06 WIB

DPR ke Brazil dan Ekuador Studi Banding Kekerasa Seksual

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengatakan,...

Aktivis dari Kesetaraan Perjuangan Rakyat menggelar aksi Memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran UGM, Yogyakarta, Senin (8/3). Dalam aksi ini mereka menuntut pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS). Selain itu, juga menyuarakan isu-isu tentang hak perempuan.

Sabtu , 02 Oct 2021, 02:08 WIB

RUU PKS, Baleg Agendakan Kunjungan Kerja ke Ekuador-Brazil

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin

Selasa , 07 Sep 2021, 18:49 WIB

'Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Butuh UU Tersendiri'

Fraksi Islam dari partai politik di DPR menyatakan pentingnya RUU PKS. Ilustrasi

Senin , 30 Aug 2021, 23:45 WIB

Fraksi Islam DPR Setuju Kekerasan Perempuan Langgar Agama

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu mengatur upaya preventif sebagai langkah pencegahan tindak kekerasan seksual. (Foto: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas)

Rabu , 25 Aug 2021, 14:10 WIB

Baleg: RUU PKS Perlu Atur Upaya Cegah Kekerasan Seksual

RUU PKS merupakan RUU usulan Badan Legislasi DPR. Ilustrasi rapat DPR

Kamis , 29 Jul 2021, 05:55 WIB

Panja: Benturan Ideologi Jadi Kendala Utama RUU PKS

Masih terjadi perbedaan pandangan terkait dengan RUU PKS di legislatif. Ilustrasi pelecehan seksual

Rabu , 28 Jul 2021, 20:40 WIB

Realisasi RUU PKS Berada di Pundak Para Legislator

Rabu , 28 Jul 2021, 16:58 WIB

RUU PKS Diharapkan Bisa Disahkan Pada Masa Sidang Tahun Ini

Para pemangku kebijakan diminta samakan persepsi RUU PKS. Ilustrasi RUU PKS

Rabu , 21 Jul 2021, 20:22 WIB

Perbedaan Persepsi Disebut Jadi Faktor Penghambat RUU PKS

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Wiyanti Eddyono menilai rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) penting untuk memberikan perlindungan bagi korban. (Foto ilustrasi: Aksi dukungan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

Selasa , 13 Jul 2021, 21:41 WIB

'KUHAP tidak Berorientasi pada Korban Kekerasan Seksual'

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati mendorong agar pengesahan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjadi jaminan bagi para korban untuk memperoleh keadilan. (Ilustrasi Kekerasan Seksual)

Selasa , 13 Jul 2021, 15:25 WIB

'RUU PKS demi Korban Kekerasan Seksual Dapat Keadilan'

Selasa , 22 Jun 2021, 08:10 WIB

Moeldoko: RUU PKS Mendesak Segera Disahkan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

Kamis , 03 Jun 2021, 01:31 WIB

Menteri PPPA: Pengesahan RUU PKS tak Bisa Ditunda!

Komnas Perempuan Apresiasi RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengapresiasi kinerja para anggota DPR RI yang memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. "Saya apresiasi DPR atas buah dari perjuangan itu," kata Mariana dalam seminar daring bertajuk "Ending Sexual Violence: Religion, Human Rights and You" di Jakarta, Jumat (26/3). Selanjutnya Komnas Perempuan...

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Selasa , 23 Mar 2021, 20:24 WIB

Puan: RUU PKS Bukti Keberpihakan Negara Terhadap Perempuan

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Rabu , 17 Mar 2021, 05:15 WIB

Cemas dengan Kekerasan, Baleg: RUU PKS Dinilai Urgen

Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya

Rabu , 17 Mar 2021, 01:45 WIB

Baleg Ungkap Isu Krusial RUU PKS

Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya m

Selasa , 16 Mar 2021, 17:30 WIB

Baleg DPR: RUU P-KS Mendesak untuk Segera Disahkan

Rabu , 10 Mar 2021, 00:02 WIB

FIB UGM Desak Pengesahan RUU PKS

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani, salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga. (ilustrasi)

Selasa , 24 Nov 2020, 13:45 WIB

RUU Ketahanan Keluarga Kandas, Pengusul Bersedih

Sejumlah anggota Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI dan perwakilan pemerintah serta masyarakat melakukan rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 19 Nov 2020, 00:02 WIB

Alotnya Pengambilan Keputusan RUU Ketahanan Keluarga di DPR

Kampanye antikekerasan terhadap anak (ilustrasi). Masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat namun tidak dilaporkan.

Jumat , 13 Nov 2020, 17:41 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Ibarat Fenomena Gunung Es

Kamis , 10 Sep 2020, 18:30 WIB

Soal RUU PKS, PDIP Berharap Seluruh Fraksi Pendukung Komit

Ilustrasi Kekerasan Seksual. KPPPA mengatakan harapan masyarakat sangat besar agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang.

Rabu , 12 Aug 2020, 09:33 WIB

KPPPA: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harapan Masyarakat

Selasa , 04 Aug 2020, 10:05 WIB

Menteri PPPA: RUU PKS tak Dapat Ditunda Lagi

[Ilustrasi] Aksi mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) .

Kamis , 23 Jul 2020, 00:19 WIB

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Upaya Pembaruan Hukum

Ilustrasi aksi solidaritas kepada masyarakat yang antikekerasan seksual dan mendukung pengesahan RUU PKS.

Rabu , 22 Jul 2020, 21:04 WIB

KPPPA: Penghapusan RUU PKS Jangan Kendurkan Semangat

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Car Free Day (CFD) Dago, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Jumat , 17 Jul 2020, 15:32 WIB

RUU PKS dalam Pertimbangan Fikih

Jumat , 17 Jul 2020, 10:15 WIB

Ini Alasan Nasdem Kecewa RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas

Sejumlah pengunjuk rasa membentangkan spanduk saat melakukan aksi menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (14/7/2020). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Gorontalo menolak kedatangan TKA asal China yang diduga akan dipekerjakan dalam percepatan pembangunan PLTU di Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta pemerintah agar membuka peluang tenaga kerja lokal ditengah pandemi COVID-19.

Selasa , 14 Jul 2020, 19:57 WIB

In Picture: Foto Aksi Tolak TKA China dan Dukungan Pembahasan RUU PKS

Direktur Amnesty International Indonesia - Usman Hamid

Amnesty: RUU PKS Didepak, Wakil Rakyat tak Sensitif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menunjukkan wakil rakyat amat tidak sensitif akan isu tersebut. Padahal, kata dia, perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual amat mendesak. "Dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas menunjukkan betapa wakil rakyat tidak sensitif terhadap isu perlindungan korban, dan...

Sabtu , 04 Jul 2020, 15:52 WIB