Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

Rabu , 13 Apr 2022, 14:26 WIB

Kementrian PPPA Segera Susun Peraturan Pelaksana UU TPKS

Politikus Partai Nasdem Taufik Basari (kanan) bersama politikus PDIP Arteria Dahlan (kiri).

Rabu , 13 Apr 2022, 13:28 WIB

DPR Klaim UU TPKS Tidak Mendukung Penyimpangan Seksual

Sejumlah aktivis perempuan bersorak saat menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.Prayogi/Republika.

Rabu , 13 Apr 2022, 05:13 WIB

Legislator: UU TPKS Kembalikan Keadilan Korban Kekerasan Seksual

Sejumlah anggota DPR bersorak ketika mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.Prayogi/Republika.

Selasa , 12 Apr 2022, 20:00 WIB

Tujuh Muatan Progresif UU TPKS, Salah Satunya Restitusi Korban

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengapresiasi gerak cepat para pejuang RUU TPKS dan juga sejumlah legislator yang terus mengawalnya sampai disahkan hari ini. (ilustrasi).

Selasa , 12 Apr 2022, 16:39 WIB

Gus Muhaimin Apreasiasi Para Pejuang RUU TPKS

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan tanggapan dari pemerintah saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

Selasa , 12 Apr 2022, 15:42 WIB

In Picture: DPR RI Sahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sejumlah aktivis perempuan bersorak saat menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.Prayogi/Republika.

Selasa , 12 Apr 2022, 14:59 WIB

Sahnya RUU TPKS tanpa PKS

Ketua DPR Puan Maharani melambaikan tangan saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.Prayogi/Republika.

Selasa , 12 Apr 2022, 14:47 WIB

Tangis Puan Maharani untuk Sahnya UU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani melambaikan tangan saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

Selasa , 12 Apr 2022, 14:19 WIB

Puan: UU TPKS Berikan Penyelesaian dan Perlindungan dari Kasus Kekerasan Seksual

Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan soal RUU TPKS. Ilustrasi.

Selasa , 12 Apr 2022, 14:10 WIB

Puan: Pengesahan RUU TPKS Momen Bersejarah Bangsa

Ketua DPR RI Puan Maharani

Selasa , 12 Apr 2022, 09:49 WIB

Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Hari Ini

Ilustrasi kekerasan. Kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di Jabar pada 2021 mengalami peningkatan dibandingkan 2020.

Ahad , 10 Apr 2022, 11:12 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jabar 2021 Meningkat

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) menerima laporan mini fraksi dari Anggota Baleg fraksi PAN Desy Ratnasari (kiri) saat mengikuti Rapat Pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Dalam Rapat pleno tersebut Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk segera disahkan jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna

Komnas Perempuan Kritisi Perkosaan-Aborsi tak Diatur di RUU TPKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengkritisi soal perkosaan dan pemaksaan aborsi yang tidak diatur tersendiri dalam Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Hal tersebut karena kedua tindak pidana ini akan menjadi substansi dalam pembahasan Revisi Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP)."Perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual lainnya adalah isu mahkota dari tindak kekerasan seksual. Penting diingat...

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan RUU TPKS sebagai bentuk komitmen bersama DPR dan pemerintah untuk memperjuangkan korban-korban kekerasan seksual.

Kamis , 07 Apr 2022, 19:17 WIB

RUU TPKS Disetujui, Puan: Hadiah Bagi Kaum Perempuan di Hari Kartini

Ketua DPR Puan Maharani menyebut pengesahan RUU TPKS hadiah di Hari Kartini. Ilustrasi.

Kamis , 07 Apr 2022, 14:33 WIB

Ketua DPR: Pengesahan RUU TPKS Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. Bintang mengatakan RUU TPKS jadi bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual.

Kamis , 07 Apr 2022, 08:33 WIB

Menteri PPPA: RUU TPKS Bentuk Upaya Cegah Kekerasan Seksual

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan segera mengesahkan RUU TPKS yang pro terhadap korban kekerasan. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 06 Apr 2022, 16:39 WIB

Tolak RUU TPKS, PKS: Harus Didahului Pengesahan RKUHP

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan segera mengesahkan RUU TPKS yang pro terhadap korban kekerasan. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 05 Apr 2022, 19:18 WIB

Enam Hal yang Harus Dikawal Setelah UU TPKS Disahkan

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan tidak semua hal bisa diakomodasi dalam RUU TPKS.

Selasa , 05 Apr 2022, 08:17 WIB

Waka Baleg DPR: Tak Semua Hal Bisa Diakomodasi di RUU TPKS

Ilustrasi desakan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) beri sejumlah rekomendasi soal RUU TPKS.

Selasa , 05 Apr 2022, 07:46 WIB

Ini Rekomendasi ICJR Terkait RUU TPKS

Korban perkosaan (ilustrasi).

Senin , 04 Apr 2022, 19:29 WIB

Perkosaan dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Didesak Dimasukkan ke RUU TPKS

Ilustrasi Kekerasan Seksual. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik didenda maksimal Rp 200 juta.

Senin , 04 Apr 2022, 14:07 WIB

Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Didenda Maksimal Rp 200 Juta

Ilustrasi pemerkosaan. Kasus pemerkosaan dan aborsi disepakati tidak dimasukkan ke dalam RUU TPKS.

Senin , 04 Apr 2022, 06:46 WIB

Pemerkosaan dan Aborsi Disepakati tak Masuk RUU TPKS, Ini Alasannya

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Baleg DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022). Baleg DPR dan pemerintah menggelar rapat perdana pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Sabtu , 02 Apr 2022, 17:31 WIB

Hak yang Diperoleh Korban Kekerasan Seksual Lewat RUU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

Sabtu , 02 Apr 2022, 00:29 WIB

Menteri PPPA: RUU TPKS Tambahkan Alat Bukti Kasus Kekerasan Seksual

Ketua panitia kerja (Panja) rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Jumat , 01 Apr 2022, 19:15 WIB

Panja: Pemaksaan Hubungan Seksual tak Masuk RUU TPKS

Ilustrasi. Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati tiga hak utama yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Ketiganya adalah hak penanganan, perlindungan, pemulihan uang diatur dalam Pasal 47.

Jumat , 01 Apr 2022, 17:02 WIB

RUU TPKS, Korban Kekerasan Seksual Peroleh Hak Penanganan Hingga Pemulihan

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri). DPR dan pemerintah sepakat korban atau saksi diperiksa secara elektronik di RUU TPKS.

Jumat , 01 Apr 2022, 07:27 WIB

RUU TPKS Bakal Atur Pemeriksaan Korban Lewat Perekaman Elektronik

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan segera mengesahkan RUU TPKS yang pro terhadap korban kekerasan. Pasal penghapusan konten pornografi korban menjadi perdebatan di pembahasan RUU TPKS.Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 01 Apr 2022, 06:18 WIB

Pasal Penghapusan Konten Pornografi Korban di RUU TPKS Jadi Perdebatan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kanan) memberikan laporan pemerintah kepada Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kedua kiri) dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022). Baleg DPR dan pemerintah menggelar rapat perdana pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Pemerintah-DPR Upayakan RUU TPKS Implementatif Berkeadilan pada Korban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR mengupayakan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang implementatif dan berkeadilan pada korban. "Kami menyadari bahwa seseorang dapat mengalami beberapa jenis kekerasan seksual atau gabungan antara kekerasan seksual dan tindak pidana lainnya. Pemerintah dan DPR mengupayakan dalam merumuskan jangan sampai ada perbuatan kekerasan seksual yang tertinggal. Tetapi di lain pihak,...

Ilustrasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) dan peserta Panitia Kerja RUU TPKS (Panja RUU TPKS).

Rabu , 30 Mar 2022, 11:04 WIB

Kementerian PPPA: Ada Perbedaan Pandangan Terkait Eksploitasi dan Perbudakan Seksual

RUU TPKS akan Atur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Foto: Ilustrasi Korban Kekerasan Seksual di Kampus

Rabu , 30 Mar 2022, 05:15 WIB

RUU TPKS akan Atur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Ilustrasi. Rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan mengatur pelecehan seksual nonfisik.

Selasa , 29 Mar 2022, 18:53 WIB

RUU TPKS akan Muat Parameter Pelecehan Seksual Nonfisik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Baleg DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022). Baleg DPR dan pemerintah menggelar rapat perdana pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Senin , 28 Mar 2022, 21:29 WIB

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas DIM RUU TPKS

Ilustrasi kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menjelaskan, pemerintah akan membuat peraturan pelaksana dari rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Kamis , 24 Mar 2022, 19:17 WIB

Menteri PPPA: Pemerintah akan Bentuk Peraturan Pelaksana RUU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.

Kamis , 24 Mar 2022, 18:00 WIB

Menteri PPPA Pastikan Materi Muatan RUU TPKS tak Tumpang Tindih

Ilustrasi Kekerasan Seksual. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Abdul Wahid menjelaskan, rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) merupakan RUU usul inisiatif DPR yang terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Kamis , 24 Mar 2022, 17:09 WIB

RUU TPKS Atur Penindakan dan Rehabilitasi untuk Pelaku Kekerasan Seksual

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan segera mengesahkan RUU TPKS yang pro terhadap korban kekerasan. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 24 Mar 2022, 13:32 WIB

Baleg Targetkan RUU TPKS Disahkan Sebelum Reses

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan segera mengesahkan RUU TPKS yang pro terhadap korban kekerasan. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 16 Mar 2022, 18:18 WIB

Baleg akan Mulai Bahas RUU TPKS Bulan Ini

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR (dari kiri) Rahmad Gobel, Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar memimpin Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Jumat , 11 Mar 2022, 22:34 WIB

DPR RI Belum Tentukan AKD Terkait RUU TPKS

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan segera mengesahkan RUU TPKS yang pro terhadap korban kekerasan. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 09 Mar 2022, 05:24 WIB

RUU TPKS tak Kunjung Rampung Dibahas, Banyak Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mandek

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan alasan DPR RI belum bisa membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada masa reses lantaran Bamus DPR RI belum menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditunjuk untuk membahas RUU TPKS. Ilustrasi

Senin , 07 Mar 2022, 18:55 WIB

Dasco Jelaskan Alasan RUU TPKS Batal Dibahas di Masa Reses

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/12). Pada aksi tersebut mereka menuntutu DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI pada sidang paripurna DPR pembukaan masa sidang 13 Januari 2022 sebagai bentuk perempuan Indonesia bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Sabtu , 05 Mar 2022, 10:15 WIB

RUU TPKS Dinilai Berikan Perlindungan Ekstra untuk Korban

Next