#tanah-adat

Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Agung Pambudi Agung Pambudi (kedua kiri) menerima Ketua Umum DPP/Presidium Pemangku Adat dan Cendikiawan Simalungun (PACS)/Partuha Maujana Simalungun (PMS) Dr. Sarmedi Purba (kanan) bersama M. Sharon dan Rohdian Purba di Kantor KLHK pada Rabu (18/9/2024).

Jumat , 20 Sep 2024, 14:00 WIB

Soal Tanah Adat di Simalungun, KLHK Tegaskan tak Ada Rekomendasi atau Penetapan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat melalui Agung Pambudi menegaskan tidak ada surat keputusan yang menyatakan adanya tanah adat di wilayah...

Masyarakat adat Knasaimos di Sorong Selatan menerima SK pengakuan wilayah adat.

Jumat , 07 Jun 2024, 05:30 WIB

Akhirnya, Masyarakat Knasaimos Terima Pengakuan Wilayah Adat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penantian panjang masyarakat adat Knasaimos di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, akhirnya terwujud. Sehari setelah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni, masyarakat Knasaimos menerima surat keputusan (SK) pengakuan wilayah adat dari bupati Sorong Selatan. Menurut keterangan dari Greenpeace Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengakui wilayah adat Knasaimos seluas 97.441 hektare, yang membentang di dua distrik...

Jumat , 19 Jan 2024, 10:12 WIB

TPN: Ganjar-Mahfud Punya Sejumlah Strategi Lindungi Masyarakat Adat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar...

Selasa , 17 Oct 2023, 08:51 WIB

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat HPL Masyarakat Adat di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan...

Rabu , 11 Oct 2023, 20:11 WIB

Melalui HPL Tanah Ulayat, Pemerintah Pastikan Kedaulatan dan Kesejehteraan Masyarakat Adat

REPUBLIKA.CO.ID,LIMA PULUH KOTA - - Pada Kamis (11/10/2023), Menteri...

Menteri ATR / BPN Hadi Tjahjanto di Sumbar.

Selasa , 10 Oct 2023, 16:48 WIB

Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Beri Manfaat Bagi Ekonomi Masyarakat

Hutan adat Mude Ayek Tebat Benawa di Dusun Tebat Benawa, Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan (Sumsel).

Selasa , 06 Jul 2021, 06:43 WIB

Perampasan Tanah karena Belum Ada Pengakuan Hukum Adat

Ahad , 30 May 2021, 03:34 WIB

KPH IV Balige: Lahan Konflik Natumingka Bukan Tanah Adat

Petugas BPN menggunakan alat ukur memetakan lahan milik perusahaan perkebunan yang dibakar dan telah ditanami sawit di Kalteng. (Ilustrasi)

Kamis , 27 Aug 2020, 00:41 WIB

Pertahankan Tanah Adat, Ketua Adat Kinipan Ditangkap Polisi

Satgat Pamtas Raider 300/ Bwj Kodam III Siliwangi menyaksikan penyerahan tanah adat untuk pembangunan Makorem 172/Pwj.

Kamis , 16 Jan 2020, 23:02 WIB

Satgas Raider 300 Saksikan Penyerahan Tanah Adat

Ilustrasi Sengketa Tanah , Konflik Tanah

Senin , 10 Sep 2018, 07:46 WIB

Ekonomi Politik Perebutan Tanah

Seorang Datuk (Pimpinan Adat) turun dari sebuah rumah tradisional Minangkabau,

Sabtu , 23 Dec 2017, 19:13 WIB

Pembagian Sertifikat Tanah di Sumbar Terganjal Adat

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPD-RI tentang Hak atas Tanah Adat (HATA) dibahas Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bersama akademisi dan pakar hukum Universitas Andalas.

Sabtu , 25 Nov 2017, 16:33 WIB

Pakar Hukum Bahas RUU tentang Hak Atas Tanah Adat

Direktur Korporasi Aborijin Yindjibarndi, Stanley Warrie, bereaksi atas keputusan Hakim.

Jumat , 21 Jul 2017, 07:50 WIB

Lahan Tambang di Australia Barat Diputuskan Sebagai Hak Adat

Selasa , 14 Mar 2017, 21:00 WIB

Jokowi akan Bagikan Konsesi Lahan 21 Juta Hektare untuk Masyarakat

Selasa , 14 Mar 2017, 14:43 WIB

Temui Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi akan Bagi Konsesi ke Rakyat

Ahad , 15 Jan 2017, 14:08 WIB

Jokowi: Pemerintah Reformasi Pertanahan Besar-besaran di 2017

Gubernur NTB: Klaim Tanah Adat, Rusak Bumi Kita

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi geram dengan tindakan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat adat serta mengklaim lahan. Kemudian melakukan tindakan perusakan dan perambahan hutan. Hal itu terkait klaim lahan adat di kawasan Bebidas oleh masyarakat. "Menurut saya, tidak boleh sekelompok orang dengan cepat menyatakan lahan yang ditempatinya sebagai tanah adat. Kalau begitu maka...