#tanah-adat

Masyarakat adat Knasaimos di Sorong Selatan menerima SK pengakuan wilayah adat.

Rabu , 19 Feb 2025, 20:18 WIB

Pemerintah dan Masyarakat Sipil Sepakat Percepat Reforma Agraria

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Implementasi reforma agraria dianggap jalan untuk pengentasan kemiskinan dan mewujudkan swasembada pangan. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan sejumlah kementerian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepakat menandatangani kesepakatan untuk...

Pekerja menjemur gabah di Kasemen, Kota Serang, Banten, Kamis (2/1/2025).

Selasa , 18 Feb 2025, 11:14 WIB

Majelis Kerajaan Nusantara Ungkap Potensi Tanah Adat untuk Swasembada Pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program strategis nasional. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP MAKN KPH Eddy S Wirabhumi saat rapat persiapan pelantikan DPP MAKN di Jakarta. "Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah program ketahanan pangan nasional, di mana MAKN mengambil peran aktif...

Jumat , 20 Sep 2024, 14:00 WIB

Soal Tanah Adat di Simalungun, KLHK Tegaskan tak Ada Rekomendasi atau Penetapan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktorat Penanganan...

Jumat , 07 Jun 2024, 05:30 WIB

Akhirnya, Masyarakat Knasaimos Terima Pengakuan Wilayah Adat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penantian panjang masyarakat adat Knasaimos di...

Jumat , 19 Jan 2024, 10:12 WIB

TPN: Ganjar-Mahfud Punya Sejumlah Strategi Lindungi Masyarakat Adat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar...

Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat hukum adat Sawoi Hnya, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa (17/10/2023).

Selasa , 17 Oct 2023, 08:51 WIB

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat HPL Masyarakat Adat di Papua

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar.

Rabu , 11 Oct 2023, 20:11 WIB

Melalui HPL Tanah Ulayat, Pemerintah Pastikan Kedaulatan dan Kesejehteraan Masyarakat Adat

Menteri ATR / BPN Hadi Tjahjanto di Sumbar.

Selasa , 10 Oct 2023, 16:48 WIB

Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Beri Manfaat Bagi Ekonomi Masyarakat

Hutan adat Mude Ayek Tebat Benawa di Dusun Tebat Benawa, Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan (Sumsel).

Selasa , 06 Jul 2021, 06:43 WIB

Perampasan Tanah karena Belum Ada Pengakuan Hukum Adat

Ahad , 30 May 2021, 03:34 WIB

KPH IV Balige: Lahan Konflik Natumingka Bukan Tanah Adat

Petugas BPN menggunakan alat ukur memetakan lahan milik perusahaan perkebunan yang dibakar dan telah ditanami sawit di Kalteng. (Ilustrasi)

Kamis , 27 Aug 2020, 00:41 WIB

Pertahankan Tanah Adat, Ketua Adat Kinipan Ditangkap Polisi

Satgat Pamtas Raider 300/ Bwj Kodam III Siliwangi menyaksikan penyerahan tanah adat untuk pembangunan Makorem 172/Pwj.

Kamis , 16 Jan 2020, 23:02 WIB

Satgas Raider 300 Saksikan Penyerahan Tanah Adat

Ilustrasi Sengketa Tanah , Konflik Tanah

Senin , 10 Sep 2018, 07:46 WIB

Ekonomi Politik Perebutan Tanah

Seorang Datuk (Pimpinan Adat) turun dari sebuah rumah tradisional Minangkabau,

Sabtu , 23 Dec 2017, 19:13 WIB

Pembagian Sertifikat Tanah di Sumbar Terganjal Adat

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPD-RI tentang Hak atas Tanah Adat (HATA) dibahas Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) bersama akademisi dan pakar hukum Universitas Andalas.

Sabtu , 25 Nov 2017, 16:33 WIB

Pakar Hukum Bahas RUU tentang Hak Atas Tanah Adat

Direktur Korporasi Aborijin Yindjibarndi, Stanley Warrie, bereaksi atas keputusan Hakim.

Jumat , 21 Jul 2017, 07:50 WIB

Lahan Tambang di Australia Barat Diputuskan Sebagai Hak Adat

Selasa , 14 Mar 2017, 21:00 WIB

Jokowi akan Bagikan Konsesi Lahan 21 Juta Hektare untuk Masyarakat

Jokowi: Pemerintah Reformasi Pertanahan Besar-besaran di 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan melakukan reformasi pertanahan secara besar-besaran pada 2017 yang sudah diawali pada 2016. "Ini merupakan redistribusi aset atau land reform yang akan dilakukan besar-besaran pada 2017," kata Presiden Jokowi dalam perayaan HUT Ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Jakarta, Ahad (15/1). Presiden menyebutkan yang dilakukan pada 2016 baru awal dan akan terus...