![Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Supriansa. Menurut Supriansa, delapan fraksi di DPR yang menolak perubahan sistem pemilu legislatif berterima kasih atas sikap Presiden Joko Widodo. (ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ketua-badan-advokasi-hukum-dan-ham-bakumham-dpp-partai_210927124358-560.jpg)
Kamis , 26 Jan 2023, 20:12 WIB
Kecuali PDIP, Delapan Fraksi di DPR Berterima Kasih kepada Jokowi
![Warga meneliti daftar caleg pada Pemilu 2014. Sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka untuk pemilu legislatif. (ilustrasi)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/warga-meneliti-daftar-caleg-pada-pemilu-2014-_140520111542-211.jpg)
Kamis , 26 Jan 2023, 19:20 WIB
Soal Sistem Pemilu, Sikap Jokowi Ternyata Berbeda dengan Keinginan PDIP
![Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) bersama sejumlah Hakim Konstitusi mendengarkan sumpah yang diambil dari ahli pemohon saat sidang uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Kamis (20/10/2022). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari dua ahli pemohon.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/ketua-majelis-hakim-mahkamah-konstitusi-mk-aswanto-tengah-bersama_221020140120-694.jpg)
Kamis , 26 Jan 2023, 15:58 WIB
Di Sidang MK, DPR Sebut Penggugat tak Memiliki Kedudukan Hukum Menguji Sistem Pemilu
![Sistem proporsional tertutup tidak hanya merugikan calon anggota legislatif, tetapi juga masyarakat secara umum. Foto ilustrasi pencoblosan saat pemilu.](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/siswa-memasukan-surat-suara-kedalam-kotak-suara-saat-mengikuti_220930122314-430.jpg)
Kamis , 12 Jan 2023, 11:12 WIB