Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua kiri) menyampaikan orasi saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 19 Apr 2023, 19:33 WIB

Partai Buruh Ajukan Judicial Review UU Ciptaker 2 Mei

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mantan anggota panitia kerja (Panja) rancangan undang-undang Cipta Kerja ini menyebut ada tekanan internasional saat penyusunan.

Jumat , 26 Nov 2021, 06:41 WIB

Mantan Anggota Panja Sebut Ada Tekanan Saat Buat UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 00:54 WIB

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

[Ilustrasi UU Cipta Kerja] Pengesahan UU Cipta Kerja (ilustrasi). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendukung langkah masyarakat yang mengajukan judicial review omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 03 Nov 2020, 13:51 WIB

F-PKS Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

Next