Wednesday, 30 Zulqaidah 1443 / 29 June 2022

Wednesday, 30 Zulqaidah 1443 / 29 June 2022

30 Zulqaidah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

INDEX BERITA

KSPI: JKP Wajib Ditolak karena Produk Omnibus Law UU Cipta Kerja

Sunday, 20 Feb 2022 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara tegas menolak program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sebab menurutnya JKP merupakan produk omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Kemenaker: Subsidi Silang Program JKP tak Melanggar Aturan

Thursday, 17 Feb 2022 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah tudingan yang menyebut skema subsidi silang antar program jaminan sosial untuk pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melanggar peraturan. Sebab, subsidi silang diperbolehkan...

Meski tak Selalu Sepandangan, Jokowi Selalu Hormati Putusan MK

Thursday, 10 Feb 2022 13:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi selalu menerima dan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan...

Fraksi PKS: Revisi UU PPP Bukan untuk Perbaiki UU Ciptaker

Wednesday, 09 Feb 2022 01:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penetapan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi usul inisiatif DPR. Sebab,...

Revisi UU PPP Bolehkan Perbaikan Salah Ketik UU yang Sudah Disahkan

Tuesday, 08 Feb 2022 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Dalam poin sembilan, ada perubahan...

Partai Buruh: Jangan Pilih Parpol Pendukung UU Cipta Kerja

Monday, 07 Feb 2022 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengesampingkan hak-hak para buruh. Ia mengatakan, Partai Buruh akan mengkampanyekan agar masyarakat...

Partai Buruh akan Gugat Revisi UU PPP Jika Disahkan

Monday, 07 Feb 2022 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang...

Aksi Buruh Tuntut Pencabutan Omnibus Law

Monday, 07 Feb 2022 13:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah massa buruh melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2022). Aksi tersebut menuntut pencabutan omnibus law dan menggugat putusan gubernur mengenai penetapan upah...

Menkumham Klaim Pemerintah Hormati Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Friday, 04 Feb 2022 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pemerintah dan DPR menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang...

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

Friday, 14 Jan 2022 09:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam berbagai elemen siap menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law di depan kompleks Gedung MPR/DPR/DPRD RI,...

Pemerintah Dinilai Belum Berpihak kepada Buruh Soal Ciptaker

Tuesday, 04 Jan 2022 08:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai belum berpihak kepada buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pemerintah diminta segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) untuk mencabut UU No 11 tahun...

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Asing, Hak Pekerja Lokal Dikorbankan

Friday, 31 Dec 2021 07:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, meminta pemerintah belajar dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan...

RUU IKN, Samakah Nasibnya seperti RUU Ciptaker?

Saturday, 18 Dec 2021 06:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mempertanyakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang terkesan terburu-buru. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura menilai, RUU IKN akan...

Kemenaker: Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan Dimulai pada 2022

Monday, 13 Dec 2021 12:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pada 2022. "Produk-produk regulasi mulai dari peraturan...

Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

Wednesday, 08 Dec 2021 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor...

hide ads show ads
desktop mobile