Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua kiri) menyampaikan orasi saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Partai Buruh Kembali Demo DPR Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 17 April 2023. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, dalam aksi ini Partai Buruh akan mengusung tiga isu.  Pertama, cabut omnibus law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, cabut parliamentary threshold yang mencederai demokrasi dan melanggengkan oligarki. Ketiga, sahkan RUU Perlindungan Pekerja...

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo

Legislator: Pro Kontra UU Ciptaker Hal Wajar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak masyarakat menghormati produk politik dan hukum yang sudah pemerintah dan parlemen sahkan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau pun menolak, bisa melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. "Keputusan sudah diambil. Apapun keputusannya sudah tentu ini adalah produk politik hukum yang harus dihormati bersama," kata Rahmad, Senin (27/3/2023). Menurut Rahmad, pro dan kontra pengesahan...