#uu-ite

Tersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Jumhur Hidayat diperiksa Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi yag ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Jumat , 16 Apr 2021, 00:45 WIB

Tim Kuasa Hukum Jumhur akan Hadirkan Sembilan Saksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Jumhur Hidayat berencana menghadirkan delapan sampai sembilan saksi fakta dan ahli di persidangan guna membuktikan bahwa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu...

Upaya memperjelas pasal karet dari revisi UU ITE dinilai anggota Komisi III DPR Johan Budi agar tidak ada alasan bagi penegak hukum menangani perkara UU ITE menggunakan pasal-pasal yang multitafsir atau pasal karet.

Kamis , 25 Mar 2021, 21:47 WIB

Pasal Karet UU ITE Harus Diperjelas di Revisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau "karet" dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu."Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,"...

Kamis , 25 Mar 2021, 20:57 WIB

Pemerintah dan DPR Dinilai tak Serius Ingin Revisi UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat...

Kamis , 25 Mar 2021, 18:25 WIB

Legislator: Revisi UU ITE Perlu Dilakukan Terbatas dan Equal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah melakukan kajian terhadap rencana revisi ...

Rabu , 24 Mar 2021, 01:07 WIB

Februari-Maret, Virtual Police Tegur 105 Konten Media Sosial

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol...

Selasa , 23 Mar 2021, 14:31 WIB

Anggota DPR RI Usul Pasal 27-28 UU ITE Dirumuskan Ulang

Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Senin , 22 Mar 2021, 04:53 WIB

Survei: Anak Muda tidak Suka Saling Lapor dengan UU ITE

Ahad , 21 Mar 2021, 17:01 WIB

Survei: 57,3 Persen Anak Muda Setuju UU ITE Direvisi

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto

Ahad , 21 Mar 2021, 01:31 WIB

Anggota DPR: Muatan Pasal 27 UU ITE tidak Merujuk KUHP

Sejumlah pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi)

Kamis , 18 Mar 2021, 16:59 WIB

Wamenkumham: Pasal Pencemaran Nama di UU ITE Picu Keresahan

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani (kiri)

Kamis , 18 Mar 2021, 09:19 WIB

Komnas Perempuan: UU ITE Diskriminatif terhadap Perempuan

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga

Kamis , 18 Mar 2021, 06:42 WIB

Komnas HAM: Revisi UU ITE harus Mengadopsi Prinsip HAM

Seseorang menggunakan smartphone. Ilustrasi

Sabtu , 13 Mar 2021, 02:50 WIB

UU ITE Versus Kebebasan Berpendapat

Kamis , 11 Mar 2021, 12:15 WIB

Asosiasi Pers Minta Pemerintah Serius Revisi UU ITE

Kamis , 11 Mar 2021, 04:24 WIB

Staf Ahli Kemkominfo: UU ITE Bukan Kitab Suci

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono.

Kamis , 11 Mar 2021, 04:18 WIB

Polri: Laporan Terkait UU ITE Terus Meningkat Setiap Tahun

Kamis , 11 Mar 2021, 00:18 WIB

Pakar: Revisi UU ITE Harus Hadirkan Kedamaian

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Revisi UU ITE tak Ada di Prolegnas 2021, Ini Kata Yasonna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengungkapkan alasan belum dimasukannya revisi UU ITE ke dalam prolegnas prioritas 2021 karena pemerintah sedang menyerap aspirasi masyarakat. "Soal UU ITE, ini lagi dibahas dan dilakukan public hearing karena ada kaitannya dengan...

Tim Kajian UU ITE meminta pendapat dari terlapor dan pelapor kasus UU ITE.

Selasa , 09 Mar 2021, 17:03 WIB

Mengapa Pemerintah Belum Juga Ajukan Revisi UU ITE ke DPR?

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR (dari kiri) Rahmad Gobel, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Rapat Paripurna yang diikuti oleh 86 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 260 orang secara virtual tersebut beragenda pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR.

Selasa , 09 Mar 2021, 07:39 WIB

Puan Minta DPR Fokus Penanganan Covid-19 dan UU ITE

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej

Kamis , 04 Mar 2021, 16:52 WIB

'Pasal 154 dan 155 Sudah Dicabut Tapi Masih Ada di UU ITE'

Rabu , 03 Mar 2021, 23:16 WIB

Polisi Pilih Restorative Justice di Kasus ITE Ibu dan Bayi

Rabu , 03 Mar 2021, 21:55 WIB

Ibu dan Bayi Dipenjara karena UU ITE, Polisi Coba Mediasi

Rabu , 03 Mar 2021, 12:47 WIB

Polisi Virtual Kenapa tak Urusi Peretasan Saja?

Rabu , 03 Mar 2021, 10:13 WIB

Beda Suara Terlapor dan Pelapor Kasus UU ITE

Kasus-kasus terkait UU ITE yang menarik perhatian publik

Rabu , 03 Mar 2021, 00:15 WIB

Terlapor-Pelapor Kasus UU ITE Soroti Pasal 27 dan 28

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay

Selasa , 02 Mar 2021, 06:35 WIB

Respons F-PAN Soal Rencana Pedoman Penafsiran UU ITE

Senin , 01 Mar 2021, 21:24 WIB

Fraksi PAN Dorong Revisi UU ITE Jadi Inisiatif Pemerintah

Senin , 01 Mar 2021, 19:52 WIB

Polri Kirim 21 Peringatan Virtual Police ke Akun Medsos

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani.

Senin , 01 Mar 2021, 08:56 WIB

Sekjen Gerindra Sebut Sebagian Isi UU ITE Ketinggalan Zaman

Jumat , 26 Feb 2021, 15:41 WIB

Pemerintah Libatkan Berbagai Kelompok Bahas Revisi UU ITE

Jumat , 26 Feb 2021, 05:47 WIB

Revisi UU ITE Diperkirakan Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Jumat , 26 Feb 2021, 00:22 WIB

Dewan Pers: Keterbukaan Pembahasan UU ITE Buat Nyaman

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Kamis , 25 Feb 2021, 22:07 WIB

Mahfud Sebut Revisi Pasal Karet UU ITE Bisa Dilakukan

Jimly: Kebebasan Medsos Sebaiknya Dihadapi dengan Teknologi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, kebebasan di media sosial akibat disrupsi teknologi, sebaiknya dihadapi dengan teknologi. Dia juga menekankan, agar disrupsi tersebut tidak diiringi dengan hukum pidana. "Cukup dengan memanfaatkan teknologi saja," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara UI itu kepada Republika, Kamis (25/2). Menurut dia, virtual police yang baru saja diresmikan untuk beroperasi, sebaiknya hanya...

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kiri) mengucapkan sumpah jabatan saat upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat tinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2).

Rabu , 24 Feb 2021, 20:23 WIB